oleh: Nur Syamsiyah
(Aktivis Komunitas BMI Malang Raya)
Mediaoposisi.com-Indonesia diramaikan dengan berita yang beredar tentang rencana kenaikan harga materai hingga nasi bungkus, empek-mpek dan kresek yang kena pajak. Ironis memang, di negeri yang sangat melimpah sumber daya alamnya bahkan dikenal dengan tanah surga katanya, masih kebingungan untuk meningkatkan pendapatan negara. Hingga recehan pun masih saja diperebutkan. 
Indonesia dikenal memiliki tanah surga sebab keindahan dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Namun, semua itu bukan untuk dinikmati oleh rakyat sendiri dan mensejahterakan rakyat pribumi, melainkan untuk mensejahterakan asing dan aseng.
Pemerintah sibuk membagi-bagikan harta negara untuk keperluan konglomerat atas nama bisnis saling menguntungkan. Sebaliknya, Indonesia semakin terpuruk hingga pemerintah pun memalak rakyatnya sendiri dengan menetapkan pajak baru di berbagai macam komoditi. 
Rasulullah saw pernah memberikan peringatan tentang pemimpin yang menyusahkan atau memberatkan rakyatnya, maka resiko yang harus ditanggung tidaklah main-main karena menyangkut nasibnya kelak di akhirat yang abadi.
Rasulullah bersabda: “Ya Allah, siapa saja yang menangani urusan umatku lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia; siapa saja yang menangani urusan umatku lalu ia berlaku lembut kepada mereka, maka berlaku lembutlah kepada dia.” (HR Muslim dan Ahmad).

Memalak Rakyat Demi Meningkatkan Pendapatan Negara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengusulkan perencanaan pengenaan cukai plastik kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Sebagai informasi, Pemerintah mengusulkan tarif cukai plastik sebesar Rp30.000 per kilogram dan Rp200 per lembar. Setelah dikenakan cukai maka nantinya harga jual kantong plastik menjadi Rp 450-Rp 500 per lembar.
Sri Mulyani juga mengusulkan perubahan tarif bea materai menjadi satu tarif sebesar Rp 10.000. Tarif ini mengalami kenaikan dari tarif bea materai saat ini yang maksimal Rp 6.000. Ia mengakui bahwa potensi penerimaan negara dari materai tempel saja selama ini mencapai Rp 3,8 triliun. Penerimaan negara dari bea materai akan naik menjadi Rp 8,83 triliun (sekarang Rp 5,06 triliun).
Di sisi lain, pemerintah juga akan mengenakan pajak 10% untuk nasi bungkus dan mpek-mpek untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, dalam hal ini Palembang. Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang menyatakan bahwa pajak dari sektor pempek sangat besar. Tiap pembelian paket pempek, baik makan di tempat maupun bungkus dikenakan pajak 10 persen.
Sementara itu, pemerintah menaikkan batas harga minimal kelompok hunian mewah, seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house dan sejenisnya yang bebas Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). yang berharga Rp30 miliar ke bawah. Bukan hanya itu, pemerintah juga akan menghapus PPnBM kapal pesiar atau yacht asing yang masuk Indonesia.
Pajak adalah Suatu Hal yang Pasti dalam Sistem Ekonomi  Kapitalis-Liberal
“In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” (Di dunia ini tidak ada yang bisa dikatakan pasti, kecuali kematian dan pajak.) (Benjamin Franklin, Politisi AS ).
Dalam konteks Indonesia dan negara-negara secara umum, pajak adalah pos pendapatan utama negara. Untuk saat ini, target penerimaan dari pajak di Indonesia hampir mencapai 80%, sisanya dari sumber kekayaan alam.
Menjadi suatu hal yang wajar jika pendapatan negara itu minim disebabkan oleh penerapan sistem ekonomi yang bersandar pada asas kapitalis-liberalis.
Penerapan ekonomi kapitalis ini telah mengakibatkan kekayaan milik rakyat seperti hutan, minyak bumi, aneka tambang, dll—hanya dikuasai oleh segelintir orang saja (para konglomerat dan pihak asing yang berkolaborasi dengan penguasa atas nama kerjasama).
Pemerintah juga menyebutkan memiliki penerimaan lain dari investasi dan KPBU (Kerjasama pemerintah Badan Usaha).
Pernyataan ini menegaskan bahwa negara makin lepas tangan dan membuka jalan bagi asing-aseng untuk menguasai sumber-sumber ekonomi strategis negara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bergantung pada negara lain dan perusahaan-perusahaan multinasional. 

Pendapatan Negara dalam Sistem Ekonomi Islam
Indonesia harus mengambil langkah berani untuk menghentikan privatisasi barang-barang milik rakyat itu dan mencabut semua undang-undang yang melegalkan penjarahan SDA oleh pihak asing-aseng.
Disisi lain juga harus melepaskan mindset bahwa perekonomian bangsa bergantung pada utang dan investasi asing-aseng yang merugikan. Untuk perubahan mendasar dan menyeluruh, tentu saja, tidak lagi menggunakan sistem ekonomi kapitalis neoliberal tersebut. Melainkan sistem Islam yang seharusnya menjadi pilihan yang dijamin kebenarannya oleh Allah. 
Dari sisi sistem keuangan. Sistem keuangan Islam dalam Negara Khilafah mempunyai banyak pos penerimaan negara yang terangkum dalam 3 pos besar (fai-kharaj, kepemilikan umum, dan zakat).
Ada 1 pos tambahan lagi yang bersifat extraordinary jika kas negara mengalami kekurangan yakni pos dharibah (pajak). Artinya pajak bukan menjadi sumber pemasukan utama negara, tetapi hanya tambahan saja.
Pajak yang boleh ditarik dalam Khilafah harus diambil dalam rangka membiayai kewajiban bersama antara negara dan umat, hanya diambil dari kaum Muslim yang mampu (kaya), hanya diambil pada saat tidak ada dana di Baitul Mal. 
Pengeluaran yang dapat dipenuhi dengan pajak (dharibah) jika tak ada dana mencukupi di Baitul Mal, yaitu: (1) untuk nafkah fuqara, masakin, ibnu sabil dan jihad fi sabilillah; (2) untuk membayar gaji orang-orang yang memberikan jasa atau pelayanan kepada negara seperti pegawai negeri, para penguasa, tentara, dll; (3) untuk membiayai kepentingan pokok yang mendesak seperti jalan utama, rumah sakit utama, jembatan satu-satunya, dll; (4) untuk membiayai dampak peristiwa-peristiwa luar biasa, seperti menolong korban gempa bumi, banjir, kelaparan, dll.
Inilah ketentuan Islam yang datang dari Allah pemilik manusia dan alam semesta yang disampaikan serta dipraktikkan oleh Rasulullah Muhammad saw. Manusia tidak harus lagi bersusah payah membuat aturan dari akalnya yang lemah dan terbatas. Cukup memahami peraturan dari Allah dan Rasul-Nya serta mengaplikasikan pada kehidupan di dunia ini. Wallahu A’lam Bishshawwab.[MO/sg]

Posting Komentar