Mediaoposisi.com-Indonesia pada saat ini sudah menjadi salah satu negara tujuan investasi asing. Hal ini diterima presiden Jokowi saat menerima Ikatan Notaris Indonesia di istana kepresidenan, Bogor , Jawa Barat, selasa (23/4/2019).

“Faktanya banyak permintaan investasi baik dari BUMN, dari negara lain maupun investor swasta yang ingin masuk ke Indonesia, ujar Jokowi”. Setiap kali saya bertemu dengan kepala negara, bertemu dengan investor-investor yang berada di luar negeri termasuk Arab Saudi, mereka menerima keinginan besar untuk berinvestasi di Indonesia.

Menteri Perindustrian Airlangga Hairtato mengatakan, Indonesia menjadi negara tujuan utama untuk investasi, ada beberapa negara yang menyatakan minatnya ingin masuk seperti Eropa dan Asia. 

Investor dari dua kawasan ini diprediksi akan menambah kapasitas baru dalam sektor industri otomotif, alas kaki, germen. Airlangga menjelaskan pemerintah telah menyediakan fasilitas intensif fisikal beberapa tax holiday bagi para investor.

Tidak hanya itu untuk berinvestasi besar dengan investasi dibawah Rp.500M juga akan mendapatkan insentif  beberapa mini tax holiday  insentif juga akan ditujukan ke industri yang labour intensif atau orientasinya padat karya. Ujarnya dalam acara outlook perekonomian 2019 Jakarta, selasa (8/7)

Guna untuk menaikkan nilai ekspor dari sektor industri manufaktur. Airlangga mengakui diperlukan harmonisasi regulasi di lintas kementerian. Selain itu dibutukan perjanjian dagang atau kerja sama ekonomi yang komprehensif kepada negara potensial. Tujuannya daya saing produk Indonesia di mata dunia dapat semakin kompetitif.

Jokowi menyampaikan ketegasanya mengenai pemerintahan yang akan dipimpinya. Saat menyampaikan pidato pertama sebagai presiden terpilih pada acara “Visi Indonesia” Ahad (14/07/2019).

Sebelum menyampaikan pidato pertamanya Jokowi menekankan soal pembangunan infrastuktur, pembangunan SDM seperti Vacational School dan membangun talenta Indonesia. 

Selain itu pidato juga dihadiri oleh Ma’ruf Amin dan partai politik yang mendukung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Jokowi juga menegaskan soal investasi seluas-luasnya, membuka lapangan kerja dan melakukan reformasi birokrasi.

Dalam pidatonya presiden Jokowi meminta agar tidak alergi terhadap adanya investasi. Termasuk investasi asing, sebab investasi asing berguna terutama untuk Indonesia, untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. “Kata Jokowi dalam pidato yang disampaikan di Sentul International Convertion Center, Bogor, Ahad (14/07/19).

Catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) realisasi investasi Triwulan I  2019 total mencapai RP. 195.1 triliun. Nilai ini naik 5,3% dibanding periode yang sama pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 185,3 triliun. Adapun rincian investasi dalam negeri sebesar Rp. 87,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp.107,9 triliun.

Bank Indonesia mencatat dana asing yang masuk ke Indonesia atau Capital Inflow mencapai Rp.154 triliun sejak awal tahun sampai 27 juli 2019. 

Deputi gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan tingginya aliran dana yang masuk ke Indonesia ini menunjukan kepercayaan investor. Aliran dana yang masuk paling besar adalah melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan pasar saham. 

Dana asing  yang masuk melalui SBN sebesar Rp. 90 triliun sedangkan dana masuk melalui pasar saham sebesar Rp.60 triliun sisanya dana masuk melalui sertifikat Bank Indonesia.

Ekonomi Indonesia tumbuh menjadi 5,07% pada kuartal pertama 2019. Pertumbuhan ini meningkat tipis dibanding periode sama tahun lalu yakni 5,06%.  Sebelumnya sepanjang kuartal pertama 2019 kementerian keuangan mencatat Rp. 85,9 triliun. 

Dana dari luar negeri masuk pada januari 2019 sebesar Rp. 16,7 triliun,  pada ferbruari 2019 meningakat Rp. 34,2 triliun, adapun maret 2019 Rp. 24,4 triliun. Dana asing yang masuk ke Indonesia pada kuartal pertama 2019 paling banyak melalui surat hutang negara, terbesar kedua melalui pasar saham.

Pada pidatonya jokowi juga melontarkan beberapa ancaman untuk mereka yang tidak bisa diajak kerjasama diantaranya :

Hajar Penghambat investasi

Dalam lima tahun kedepan bersama wakilnya Ma’ruf Amin. Jokowi menyatakan akan membuka keran investasi lebih besar di banding periode pertama. 

Menurutnya investasi adalah kunci utama untuk membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia dan mengurangi angka penganguran. Jokowi secara tegas melantangkan bahwa semua pihak yang menghambat investasi akan di berantas.

Copot Jabatan Yang Tidak Efisien

Jokowi yang mementingkan revolusi birokrasi selama pemerintahan periode kedua ini  menegaskan bahwa pola pikir birokrasi harus diubah. Ia juga  menambahkan pejabat pemerintah harus melayani masyarakat dengan baik dan tidak berbelit-belit. 

Begitu dilihat tidak efesien dan tidak efektif  maka dipastikan akan dipangkas bahkan dicopot jabatannya

Bubarkan Lembaga Yang Tidak Bermanfaat

Tidak hanya pejabat, Jokowi juga tidak main-main akan membubarkan lembaga pemerintah yang tidak berguna. Jokowi menyebutkan pula larangan-larangan bekerja yang menurutnya tidak sesuai untuk pejabat pemerintah.

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)  juga memperingatkan agar Indonesia hati-hati terhadap investasi Cina atau Tiongkok. Alasannya adalah investor Cina memiliki pandangan rendah terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

Peringatan ini juga berkaitan dengan menguatnya investasi Tiongkok di Indonesia keterlibatan pemerintah Jokowi dalam inisiatif OBOR (One Belt One Road) yang di pelopori oleh Tiongkok.

Ancaman korupsi-kolusi juga terjadi pada investasi Amerika (misalnya Freeport). Demikian pula ancaman debt-trap (jebakan hutang) yang juga bisa terjadi jika kita terlalu banyak hutang pada lembaga multi-rateral seperti Bank Dunia.

Dalam empat tahun terakhir Jokowi telah menerbitkan 16 lebih paket deregulasi ekonomi yang pada intinya melonggarkan liberalisasi perizinan termasuk membolehkan investor asing masuk ke bisnis-bisnis sensitif dengan kepemilikan 100%. Alih-alih memberikan manfaat investasi asing justru memicu kerusakan serius dalam ekonomi negeri penerima. 

Eksploitasi sumber daya alam murah menjadikan warga negara sekedar pasar alias konsumen serta membunuh perusahaan-perusahaan domestik

Sebagian anggapan bahwa insfrastuktur fisik dan investasi merupakan jalan satu-satunya menuju kesejahteraan negeri adalah mitos belaka. 

Karena investasi akan lebih berpihak kepada pemilik modal ketimbang  kelestarian alam dan kepentingan orang banyak. Seharusnya kita berpikir lebih jauh untuk membangun negara ideologis yang kuat, mandiri, punya wibawa untuk membangkitkan kemakmuran serta kesetaraan ekonomi dengan melepas obsesi pada investasi asing.
Salah satunya adalah memperbaiki sistem ekonomi yang rusak dengan sistem ekonomi islam. Syariah islam telah memiliki aturan yang jelas bahwa kepemilikan dalam pandangan ekonomi islam di bagi menjadi 3 yaitu, kepemilikan umum, kepemilikan individu dan kepemilikan negara.
Khusus untuk kepemilikan umum yang meliputi berbagai pertambangan besar seperti gas alam, minyak bumi, batu bara dan lain sebagainya wajib di kelolah oleh negara untuk di distribusikan kepada pemilik yang hakiki yaitu rakyat secara adil, merata, baik langsung maupun tidak langsung. Kepemilikan umum ini tidak boleh kepemilikanya  perpindah tangan kepada negara maupun swasta apalagi swasta asing.
Dengan menerapkan ekonomi islam maka dapat dipastikan bahwa prioritas dan mekanisme alokasi anggaran dan belanja dalam sistem pemerintahan islam dapat menghindari investasi asing dengan pengelolahan sumber daya alam yang benar dan amanah.

Posting Komentar