x
Oleh : Ardiansyah Yp
(Founder Sahabat Hijrah Community) 
Mediaoposisi.com-Jagat politik digegerkan dengan adanya pertemuan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto. Pertemuan ini tak bisa dimaknai sekadar silaturahmi dan nostalgia antar tokoh.
Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Mercu Buana, Maksimus Ramses Lalongkoe, ada agenda besar yang dimungkinkan menjadi bahasan dalam pertemuan kedua tokoh itu.
"Silaturahmi tentu, tapi perlu kita ketahui bahwa pertemuan Mega-Prabowo itu sudah didahului dengan pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo. Tentu ini berkaitan dan bukan sekadar silaturahmi biasa," kata Ramses Kamis (25/7).
Berkenaan dengan hal itu, ada dua hal yang dibahas dalam agenda 'politik nasi goreng' yang disuguhkan kepada publik kemarin di kediaman perempuan yang sempat mengatakan hari kiamat adalah sebuah ramalan.
Pertama adalah soal peluang pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Disinyalir PDIP akan mengusung Prabowo di pilpres tersebut dikarenakan (Jika tidak ada perubahan UU)  secara konstitusi petahana (Jokowi) tidak akan bisa lagi menjabat di periode berikutnya. otomatis dibutuhkan figur (boneka) baru untuk dipasang sebagai capres baru.  
Hal lain yang tak bisa lepas dari pembicaraan Mega-Prabowo adalah soal komposisi Kabinet Jilid II pemerintahan Jokowi. Sampai saat ini  suara Megawati masih kuat sebagai bahan pertimbangan oleh Jokowi untuk memberi masukan dalam menyusun komposisi kabinet, mengingat jokowi adalah petugas partai yang selalu tunduk di bawah jari telunjuk megawati. 
Prabowo atau Gerindra yang awalnya oposisi bisa melebur dan tergabung dalam komposisi  kabinet kerja jokowi untuk memperkuat posisi pemerintahan zalim ini, Tapi tentu ini menjadi menarik jika melihat partai politik koalisi Jokowi yang mereka juga haus akan jabatan. 
Harapan rakyat yang mati-matian mendukung prabowo agar menghentikan kezaliman jokowi  ternyata tidak berbuah manis, ijtima 'ulama yang beberapa kali dilakukan untuk mengusung prabowo sebagai presiden menggeser jokowi secara konstitusional ternyata berujung kandas. 
Satu persatu penghianatan dipertontonkan secara gamblang atas amanah yang dititipkan rakyat kepada prabowo mulai dari sikap prabowo yang tidak lagi berapi-api dalam berucap perihal keadilan, rakyat diminta agar duduk manis menunggu keputusan MK, padahal kita tahu keputusan MK pasti akan berpihak kepada rezim zalim ini.
Yang membuat rakyat makin teriris adalah tatkala menyaksikan rekonsiliasi antara prabowo dan jokowi hingga bertemunya prabowo dan megawati setelah sekian banyak korban meninggal ketika pemilu dan pengawalan sidang MK digelar. 
Kekecewaan serta keputusasaan rakyat ini wajar terjadi ketika rakyat menggantungkan harapan kepada makhluk, apalagi bila mereka hanya berjuang untuk menegakkan sistem demokrasi yang selama ini telah membuat rakyat tertipu oleh slogan-slogan kosong serta janji-janji palsu sehingga melahirkan  kesengsaraan dan penderitaan.
Berpuluh-puluh tahun rakyat sangat merindukan kebahagiaan, kemakmuran,  keadilan serta kesejahteraan yang merata, namun hal itu belum mereka temui sejak pertama kali mereka memperjuangkannya melalui sistem demokrasi.
Banyak yang tidak paham bahwasannya sistem demokrasi warisan penjajah inilah yang menjadi sumber masalah. Fakta membuktikan siapapun dan tokoh manapun yang rakyat usung untuk menegakkan keadilan melalui sistem demokrasi ujung-ujungnya pasti tidak akan pernah mewujudkan keadilan tersebut.
Rakyat harus menyadari bahwa keadilan itu hanya datang dari zat yang maha adil yakni Allah SWT dan hal itu hanya ada dalam sistem Islam. Olehnya salah kaprah apabila rakyat masih saja berusaha berjuang untuk meraih keadilan melalui jalan demokrasi yang ujung-ujungnya akan membuahkan kekecewaan yang nyata. 
Islam telah memberi gambaran secara gamblang bagaimana kriteria seorang calon pemimpin yakni muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil,  merdeka dan memiliki kemampuan serta bagaimana cara mengangkatnya melalui bai'at. 
Kemudian Islam mewajibkan seorang pemimpin harus benar-benar mengabdi kepada Allah, menjalankan seluruh perintah-perintah serta menjauhi segala larangan-Nya dan memimpin dalam rangka mengurusi urusan umat dengan syariah Islam
Agenda umat kedepan amatlah besar, aksi 212 kedepan bukan lagi sekedar reuni,  setelah berhasil menumbangkan penista agama dan membela kalimat tauhid, kini saatnya 212 adalah aksi perjuangan untuk mencampakkan sistem demokrasi kemudian menggantinya dengan sistem Islam yang akan menerapkan syariah Islam secara kaffah.
Arah masa depan umat ada pada genggaman tangan kita semua maka  bersatu dan bergegaslah mempersiapkan diri untuk menyongsong tegaknya sistem Islam yakni Khilafah Islamiyyah. [MO/sg]

Posting Komentar