Oleh : Sahara
( Aktivis Dakwah Dan Pemerhati Sosial )

Mediaoposisi.com-"My Trip, My Adventure" salah satu kalimat yang mampu menggambarkan euforia pengalaman seseorang saat sedang mengunjungi tempat yang mungkin sangat berkesan. Dan kalimat ini pastinya pernah kita dengar dari salah satu pembawa acara televisi yang menyajikan tayangan traveling ke berbagai tempat wisata di Indonesia dengan sejuta pesona alamnya.

Berbicara, mengenai tempat wisata pasti tak terlepas dari Akomodasi Transportasi bukan? Baik dari jalur darat, laut, maupun udara. Ada yang pergi mengandalkan kendaraan pribadi, rental mobil, Kereta api, kapal laut ataupun pesawat. Seseorang yang mampu secara finansial dan hobi menjelajahi setiap sudut kota pariwisata, mungkin tak merasa keberatan untuk merogoh kocek yang dalam demi mengunjungi tempat wisata yang sudah menarik perhatiannya.

Lalu apakah transportasi hanya untuk traveler saja? Tentu jawabannya adalah tidak. Banyak individu  lain yang menggunakan jasa transportasi ini untuk berbagai keperluan, seperti perjalanan bisnis, pekerjaan, mudik,pengobatan luar negeri dan berbagai kepentingan lain nya.

Ironisnya, dengan berbagai kepentingan masyarakat terhadap tranportasi, Salah satu Akomodasi transportasi,yaitu Pesawat Terbang, harga tiketnya justru sangatlah tidak manusiawi. Mungkin bagi kalangan elit, harga tiket pesawat yang melambung tinggi bukanlah masalah. Namun bagaimana nasib mereka yang ekonominya menengah kebawah.

Untuk dapat kembali pulang ke kampung halaman, atau demi mendapatkan pengobatan di luar negeri.  Akhirnya mereka juga terpaksa harus membayar biaya transportasi yang sangat menguras kantong, belum lagi dengan himpitan biaya ekonomi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Di tengah semerawutnya layanan transportasi yang sedang kritis ini. Pemerintah justru malah tampak tenang - tenang saja dan Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengatakan akan membuka pintu bagi maskapai asing yang ingin membuka rute penerbangan di Tanah Air. Hal itu guna memperkaya persaingan untuk menurunkan harga tiket pesawat maskapai domestik. (Merdeka.com)

Pengamat penerbangan sekaligus mantan KSAU, Chappy Hakim, menyebutkan mengundang maskapai asing bukanlah merupakan sebuah solusi yang tepat. Bahkan, hal itu dapat mengganggu kepentingan nasional terutama di sektor perhubungan udara.

Dia menjelaskan, cabotage dinilai kurang sejalan, banyak aturan main yang perlu diperbaharui jika ingin mengundang maskapai asing melalui format tersebut. "Aturan bisa aja kalau kita mengubah, cuma banyak yang harus kita perhitungkan," ujarnya.

Dia menekankan, jangan sampai nantinya maskapai asing mengeruk keuntungan dari dalam negeri. Terutama Indonesia merupakan ladang bisnis yang cukup basah bagi dunia penerbangan, sebab, merupakan negara kepulauan yang otomatis akan sangat bergantung pada koneksi udara.

"Apabila maskapai asing yang melirik opportunity yang begitu besar dan memiliki kapital kuat, dia bisa dengan mudah mengambil alih semuanya. Tidak ada maskapai asing saja Merpati bangkrut, Garuda belum selesai dengan lilitan utangnya. Bagaimana kalau maskapai asing dengan kapital yang besar bisa mengambil alih semuanya? itu sangat berbahaya," tegasnya.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebutkan, Pemerintah tidak bisa hanya melihat satu sisi dalam membuat kebijakan untuk menekan harga tiket pesawat.  (RMOL.ID)

Menurut ekonom senior INDEF, Didik J. Rachbini, jika pertimbangan kebijakan hanya satu sisi dan mengorbankan sisi yang lain, maka diperkirakan bisa merugikan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah terkait usulan untuk mempersilakan maskapai asing bersaing di dalam negeri.

"Kita tidak mendapat kesempatan untuk membangun industri dan pelaku usaha yang sehat jika solusinya gegabah hanya dengan cara mengundang maskapai asing tapi melupakan akar masalahnya. 

Kerugian tersebut akan terlihat pada akumulasi pendapatan primer Indonesia yang akan lebih meningkatkan defisit jasa dan defisit neraca berjalan," ungkapnya melalui Diskusi Online INDEF (DOI) bertajuk 'Mimpi Tiket Penerbangan Murah: Perlukah Maskapai Asing Menjadi Solusi', Minggu (16/6).

Didik menuturkan, defisit transaksi berjalan Indonesia sudah menjadi masalah hingga hampir setengah abad, bahkan memburuk empat tahun terakhir ini. Dengan ini, jika kebijakan mengizinkan maskapai asing masuk dianggapnya akan berpotensi merapuhkan pondasi ekonomi tanah air.

"Jika cara kebijakan ini dilakukan, maka pemerintah telah membangun fondasi ekonomi yang rapuh ke depan. Kerugian masa depan akan jauh lebih besar jika pemerintah menjalankan kebijakan instan yang gegabah seperti ini," tandasnya.

Nampak jelas bahwasanya pemerintah justru tidak serius menangani masalah ini. Main ambil keputusan tanpa memikirkan efek samping yang akan merugikan negara nantinya. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini apalagi dalam ruang lingkup yang lebih besar. 

Butuh waktu dan proses serta mencari tindakan yang benar - benar mampu menuntaskan setiap permasalahan, namun bukan berarti mengulur ulur waktu dan serampangan dalam membuat keputusan.

Ini lah bukti kebobrokan rezim neoliberal kapitalisme Demokrasi, saat ini sudah sangat jelas dan dapat di lihat dengan mata telanjang segala aspek kehidupan umat yang rusak. Sistem kapitalisme ini hanya akan membangun Infrastruktur layanan bisnis dan bukan untuk pelayanan publik dalam artian yang sebenarnya.

Sehingga pandangan dan harapan rakyat dengan pembangunan infrastruktur transportasi ini sangatlah berbeda jauh dengan pandangan para  kaum Kapital yang memandang layanan transportasi ini sebagai lahan industri untuk meraup pundi - pundi kekayaan.

Dan  wajar saja bila penguasa bertindak serampangan dan tampak gegabah dalam membuat kebijakan, karena sistem neoliberal kapitalisme ini  hanya akan melahirkan penguasa yang haus akan materi dan terlalu berambisi dengan eksistensi kekuasaan. 

Sehingga mudah untuk dijadikan mitra bisnis para kapitalis. Oleh karena itu, Sampai kapan pun selama kita masih menerapkan sistem kapitalisme demokrasi ini. Kita tidak akan pernah bisa menemukan pemimpin yang memang mampu bertanggung jawab dan meri'ayah segala  sesuatu yang terjadi pada rakyat.

Saat nya umat bangun dari lelapnya mimpi indah yang tercipta dari dongeng neoliberal kapitalisme ini. Jika hanya menunggu dan berharap kebaikan dan kebahagiaan dari sistem ini, sungguh kita pantas di sebut sebagai kaum UTOPIS. 

Kaum yang menghayal tingkat tinggi. Sampai kapan pun yang ada hanya ilusi dan bukan solusi. Saat nya kita kembali kepada rujukan sistem yang telah dibuat secara apik oleh sang maha pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan ini. 

Yaitu kembali ke Al-Qur'an dan As - Sunnah. Menerapkan sistem Islam secara kaffah, yaitu tidak hanya menjadikan Islam sebagai ritual kerohanian belaka, tapi menerapkan aturan yang telah Allah tetapkan dalam seluruh aspek kehidupan.

Hanya  dengan diterapkannya sistem Islam ini, sungguh kesejahteraan bukan lagi ilusi. Tapi benar benar akan diwujudkan secara nyata. Akan jelas mana hitam dan mana putih dalam tatanan hidup umat. 

Jelas akan ada sanksi yang tegas dan mampu membuat jera. Layanan publik dibangun sedemikian apik untuk benar - benar memfasilitasi dan melayani umat secara gratis. Pemimpin yang benar - benar memiliki kualitas dan kemampuan untuk memimpin dan meri'ayah umat. 

Dan tentu hukum yang berlaku adalah yang berasal dari Kalamullah sesuai dengan metode yang pernah di contohkan oleh Rasulullah pada saat memimpin Daulah Islamiyyah.

Dan di dalam Islam, jelas memiliki aturan yang mengatur sistem kepemilikan antara individu, masyarakat , dan negara. Maka hal - hal yang memang diperuntukan bagi umat, ya hanya untuk umat saja, tidak akan pernah bisa seseorang untuk mengklaim atau mengakuisisi fasilitas yang disediakan untuk umat. 

Sehingga tidak akan ada pihak asing maupun Aseng yang mampu mencengkeram dan mengontrol ini itu, yang membuat kesengsaraan berkepanjangan seperti saat ini. Sesuai dengan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam  "Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api" (HR. Abu Dawud).

Tentu untuk menerapkan seluruh aturan ini. Diperlukan sebuah media yang dapat memfasilitasi dan melindungi. Sistem ini hanya bisa di wujudkan dengan sebuah institusi, yaitu Khilafah Ala Minhajji Nubuwwah. Wallahu a'lam bis-shawwab.[MO/vp]

Posting Komentar