Oleh: Wiwit Irma Dewi
(Pemerhati Sosial dan Media)

Mediaoposisi.com- Pemilu Raya  telah usai dengan kembali terpilihnya pihak petahana Jokowi-Makruf sebagai pemenang. Isu pembagian kursi menteri pun menjadi pembicaraan hangat di tengah publik pasca perhelatan tersebut, terlebih presiden Jokowi belakangan sudah buka suara soal komposisi menteri dalam kabinet kedua periode 2019-2024.

Seolah tak ingin ketinggalan, partai-partai koalisi menyambut cepat hal tersebut dengan mengajukan sejumlah nama dan  posisi menteri untuk mengisi kabinet baru. Bahkan tanpa sungkan PKB meminta kursi lebih di kabinet Joko Widodo periode 2019-2024. 

Menurut PKB, rugi jika mereka mendapatkan jumlah kursi menteri yang sama seperti periode sebelumnya. PKB juga menargetkan untuk kursi menteri tambahan dalam kabinet baru mendatang, khususnya di posisi-posisi strategis, hal tersebut dilakukan demi mengakomodasi kepentingan konstituen PKB.

"Mudah-mudahan PKB lebih beruntung. Artinya, kalau kemarin dapat katakanlah empat, besok nambah, itu beruntung. Kalau sama-sama saja, ibarat usaha masih rugi. Tapi kalau berkurang, itu celaka," kata Ketua DPP PKB Jazilul Fawaid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019). (Detik.com)

Lingkaran Setan Dalam Politik

Tak heran jika pasca Pemilu ini kita dihadapkan dengan politik transaksional yang sarat dengan kepentingan, seperti yang dilakukan para partai koalisi yang sudah ribut soal bangku kekuasaan.

Pembentukan kabinet dalam  pemerintahan merupakan “hak prerogatif Presiden” dan diartikan sebagai kekuasaan mutlak Presiden yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. 

Namun pada prakteknya hal tersebut tidak lepas dari pengaruh orang-orang tertentu yang tanpa disadari memberi kesan intervensi secara tidak langsung.

Orang berpengaruh tersebut bisa berasal dari partai pengusung (koalisi), atau juga berasal dari non partai (civil society) yang telah berjasa dalam pemenangan presiden terpilih saat pemilu dilaksanakan.

Mereka merasa memiliki andil besar dalam pemenangan aktor politiknya, terlebih untuk para partai pengusung. Hal ini tentu akan menambah rasa percaya diri pada partai tersebut karena akan dianggap kuat di tengah masyarakat, yang kemudian akan meningkatkan elektabilitas partai tersebut.

Untuk menjadikan sebuah partai menjadi partai yang kuat diperlukan pendanaan yang tak sedikit. Oleh karenanya tak jarang pendanaan partai berasal dari kekuasaan yang ada. 

Sehingga muncul sebuah istilah umum yang disebut "lingkaran setan," yang mengaitkan antara kekuatan politik, pembiayaan partai, dan kekuasaan yang ada.

Kekuasaan akan mengucurkan biaya untuk mendanai pembesaran partai, setelah partai besar ia akan memiliki kekuatan politik di tengah masyarakat yang kemudian akan kembali melahirkan kekuasaan, demikian gambaran lingkaran setan yang terus menerus dalam sistem Demokrasi.

Tak heran jika kita saksikan saat ini para partai koalisi berlomba-lomba mendapatkan bangku kekuasaan terbanyak. Hal ini dilakukan tak lain untuk kepentingan partainya sendiri.

Yang mengkhawatirkan adalah ketika lingkaran setan tersebut dibumbui oleh keserakahan orang-orang di dalamnya, yang akan berujung pada sebuah pelanggaran hukum. 

Tak heran pula jika belakangan semakin banyak fakta yang mengungkap adanya kasus korupsi berjamaah secara sistematis yang dilakoni oleh partai tertentu.

Hal ini akibat kedaulatan dalam Demokrasi diserahkan sepenuhnya di tangan rakyat. Sehingga standar hukum benar dan salah, sah dan tidaknya tidak memiliki patokan yang baku, semua bisa berubah-ubah setiap waktu sesuai kepentingan.

Inilah pangkal masalah adanya politik transaksional yang kemudian melahirkan lingkaran setan di dalamnya. Ini juga menjadi bukti bahwa betapa jahatnya sistem Demokrasi yang berasaskan manfaat dan kepentingan semata.

Hakikat Partai Politik Dalam Islam

Berbeda dengan sistem Demokrasi, dalam Islam tidak ada dan tidak akan pernah ditemukan politik transaksional, tidak ada politik balas jasa karena dalam sistem daulah Khilafah tidak mengenal konsep Rulling Party (partai berkuasa). 

Tidak ada istilah petugas partai, sekalipun Khalifah dan pejabat penting berasal dari partai tertentu. Posisi mereka sama seperti yang lain, baik partai pendukung maupun bukan.

Dalam daulah Islam tidak ada koalisi ataupun oposisi yang ada hanya orang-orang yang akan melakukan koreksi atas kebijakan-kebijakan pemerintah (Muhasabah Lil Hukmi).

Bagi partai pengusung tak akan merasakan kerugian sedikit pun, justru apa yang mereka lakukan merupakan sebuah amal kebaikan, yaitu ketika mereka mampu mengantarkan Khalifah dan beberapa pejabatnya untuk menempati posisi-posisi dalam pemerintahan yang kemudian akan menjalankan hukum Islam secara Kaffah.

Orang-orang  yang berada dalam partai politik tersebut memiliki ketakwaan individu yang tinggi sehingga sadar betul bahwa keikutsertaan mereka dalam partai merupakan sebuah kewajiban sebagaimana yang telah diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِا لْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Arti: "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." QS. Ali 'Imran 3: Ayat 104

Ketakwaan lah yang melindungi mereka dari sifat culas lagi serakah terhadap harta dan kekuasaan. Ini pula yang akan menghindarkan mereka dari praktik korupsi guna memperkaya diri atau partainya.

Sampai sini jelas berbeda partai politik dalam Islam yang begitu mulia karena berlandaskan ketakwaan kepada Allah SWT dengan partai politik dalam sistem Demokrasi yang berlandaskan asas kepentingan juga haus akan kekuasaan yang ada. 
Wallahu a'lam bish-shawab. [MO.IP]

Posting Komentar