x
Oleh : Mukhy Ummu Ibrahim
(Member Akademi Menulis Kreatif)
Mediaoposisi.com-Kamis, 25/7, Baiq Nuril Maknun, terpidana kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), resmi mendapat persetujuan dari DPR atas upaya permohonan amnesti (pengampunan) kepada Presiden Jokowi.
Persetujuan anggota DPR secara aklamasi tersebut diambil dalam sidang paripurna ke-23 masa sidang V Tahun 2018/2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPR Utut Adianto sebagai pimpinan sidang.
Dengan demikian, Baiq pun akan dibebaskan dari tuntutan Mahkamah Agung sebelumnya yaitu pidana penjara selama 6 bulan da denda sebesar 500 juta rupiah. Penetapan Keputusan Presiden atas amnesti tersebut pun diperkirakan akan selesai pada hari Senin, 29/7. (cnnindonesia.com, 25/7/2019)
Kemenangan Baiq Nuril dalam upayanya memperoleh keadilan memang bisa dianggap sebagai angin segar untuk upaya kaum perempuan dalam memperoleh keadilan di negeri ini. Namun, kita tahu pasti bahwa kasus yang menimpa Baiq Nuril hanyalah puncak gunung es dari kasus-kasus serupa yang menimpa banyak perempuan di negara kita.
Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) sepanjang tahun 2018 terjadi sebanyak 406.178 kasus dilaporkan. Jumlah ini meningkat 16,6 persen dari tahun sebelumnya yang "hanya" 348.466 kasus. (beritagar.id, 8/3/2019)
Negara ini masih memiliki PR besar tentang penanganan kasus KTP. Maka dari itu, Komnas Perempuan menilai pemberian amnesti kepada Baiq Nuril tidak akan menyelesaikan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan secara struktural.
Hal ini jika tidak diikuti pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Mariana Amiruddin, komisioner Komnas Perempuan, menilai pemberian amnesti presiden pertama untuk korban pelecehan seksual ini, hanya berimplikasi kepada individu Baiq Nuril saja dan tidak berpengaruh pada banyak kasus lainnya.
Maka, desakan untuk segera disahkannya RUU PKS pun kini kian besar. Sayangnya, RUU PKS ini pun ternyata penuh kontroversi. Banyak masyarakat di luar DPR yang menolak. RUU ini dianggap terlalu liberal dan ditakutkan akan menjadi pintu masuk LGBT.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang. Hal itulah yang menghambat pengesahan RUU ini. (bbc.com, 26/7/2019)
Akibat masih adanya perbedaan pendapat mengenai RUU PKS, Rapat Paripurna DPR (25/07) pun menyepakati perpanjangan pembahasan RUU PKS hingga akhir masa periode DPR tahun ini, yakni pada 30 September 2019. Ditargetkan tanggal 27 September pembahasannya sudah final.
Namun, gelombang penolakan atas pengesahan RUU PKS ini pun nampaknya kian besar. Sejumlah perempuan yang tergabung dalam organisasi Aliansi Cerahkan Negeri (ACN) menggelar aksi dalam menolak RUU PKS.
Aturan dalam RUU itu dianggap tidak memiliki tolok ukur yang jelas. Humas ACN Alwyah pun mengatakan banyak pasal dalam RUU tersebut yang tidak memiliki penjelasan secara rinci dan menjadi bias makna. Misalnya, terkait orientasi seksual yang multitafsir.
Majelis Nasional Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) pun menyatakan sikap serupa. RUU tersebut dianggap melanggar norma agama serta sarat dengan muatan feminisme dan liberalisme. Sehingga memungkinkan munculnya celah legalisasi tindakan L68T serta pergaulan bebas. (antaranews.com, 15/7/2019)
Solusi yang digagas oleh pemerintah berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan (KTP) ini memang masih tambal sulam. Terlebih karena solusi yang ada pun diadopsi dari kacamata barat yang sekuler dan kapitalis yang mengagungkan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG).
Padahal sumber permasalahan yang sebenarnya bukan lah akibat ketimpangan gender. Akan tetapi, jelas akibat penerapan sistem demokrasi sekuler kapitalis. Di mana perempuan didorong untuk terjun ke ranah publik demi menggapai tujuan materi yang sebesar-besarnya. Yang dalam anggapan mereka, hal itu yang akan dapat mewujudkan kesejahteraan perempuan.
Walaupun faktanya, saat terjun ke ranah publik, perempuan justru banyak mendapat tindakan yang menyakitkan. Kebebasan dalam pergaulan yang dianut sistem ini juga telah menjadikan kaum perempuan sebagai sasaran empuk tindak kekerasan dan pelecehan seksual.
Perempuan didorong untuk terjun ke ranah publik sebagai wujud dari kampanye KKG. Konsep KKG ini memastikan adanya perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Termasuk tersedianya akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama antara laki-laki dan perempuan.
Pengarusutamaan Gender (PUG) pun menjadi strategi utama dalam mewujudkan KKG yang memang merupakan target dari Sustainable Development Goals (SDG’S) 2030. Sebuah konsep pembangunan negara-negara berkembang yang digagas oleh barat.
Konsep KKG ini memiliki kemasan yang begitu menarik. Meskipun sebenarnya barat telah lama menggulirkan isu gender ini sebagai bagian dari perang pemikiran untuk mendiskreditkan Islam.
Islam pun digambarkan sebagai agama yang lebih mendorong dominasi kaum laki-laki atas perempuan. Isu-isu semacam larangan seorang wanita menjadi pemimpin, anjuran wanita untuk lebih banyak berdiam di rumah, kewajiban menutup aurat bagi muslimah, hingga isu poligami, selalu dijadikan bahasan-bahasan klise tentang 'ketidakadilan' Islam pada perempuan.
Demikianlah yang terjadi saat akal manusia yang terbatas dan lemah mencoba melampaui wahyu Ilahi. Padahal Allah SWT Sang Pencipta manusia memang telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan sifat yang berbeda. Allah menciptakan keduanya agar saling melengkapi untuk menciptakan harmoni, bukan untuk menjadi sama dan setara dalam segala hal.
Sehingga Allah pun kemudian menetapkan aturan-aturan yang berbeda untuk keduanya, sesuai dengan kodrat penciptaannya masing-masing. Ditetapkan pula aturan yang berbeda tentang hak dan  kewajiban untuk keduanya. Hal ini tentu sesuai dengan kapasitasnya dan kemampuan masing-masing pula.
Sehingga jelaslah bahwa solusi bagi terwujudnya kesejahteraan perempuan adalah menempatkan posisinya sesuai kodratnya. Bukan atas nama keadilan gender dan hak asasi manusia yang diusung demokrasi, perempuan kemudian dibiarkan, bahkan didorong untuk menuntut hak yang sama dengan kaum laki-laki. Yang justru menjadi awal petaka tindak kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan ini.
Telah nyata bahwa solusi manusia yang terbatas akalnya hanya berujung petaka. Maka, sudah saatnya kita menyadari bahwa solusi Islam lah solusi sejati dari segala permasalahan yang ada.
Islam telah menetapkan setidaknya ada 3 pilar yang akan menjadi benteng perlindungan bagi perempuan.
Yang pertama adalah individu-keluarga. Di dalam keluarga, seorang ayah, suami, saudara laki-laki, bahkan anak laki-laki yang telah baligh adalah pelindung bagi setiap perempuan yang ada dalam keluarga.
Mereka pun akan menjamin terpenuhinya segala kebutuhan para perempuan ini. Sehingga perempuan tidak harus bekerja dan mencoba memenuhi kebutuhannya dengan keluar rumah. Di mana keluarnya perempuan dari rumah adalah awal terjadinya tindakan yang merugikan perempuan.
Jika pun perempuan harus beraktivitas di luar rumah, Islam pun telah memberikan aturan-aturan agar ia tetap terlindungi. Mereka wajib menutup aurat dengan sempurna untuk menjauhkan mereka dari pandangan laki-laki yang tidak berhak.
Mereka pun wajib menjaga interaksi dengan laki-laki dengan tidak berkhalwat (berdua saja dengan laki-laki bukan mahram) dan ber-ikhtilat (bercampur baur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat).
Pilar yang kedua adalah masyarakat. Di mana masyarakat juga ikut menjadi pelindung perempuan dengan senantiasa melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Masyarakat akan segera mengingatkan setiap kali ada pelanggaran hukum syara' berkaitan dengan perempuan.
Dan pilar yang terakhir adalah negara sebagai institusi yang akan memastikan aturan-aturan Islam terterapkan dalam tiap sendi kehidupan. Negara berkewajiban menerapkan sistem ekonomi Islam yang akan memastikan setiap laki-laki dapat bekerja mencari nafkah untuk menafkahi perempuan-perempuan mereka.
Baik itu anak, isteri, saudara perempuan ataupun ibu. Perempuan yang tidak lagi memiliki laki-laki yang menafkahinya akan menjadi tanggung jawab negara. Sehingga ia pun tidak perlu bersusah payah untuk menghidupi dirinya.
Negara pun berkewajiban menjauhkan rakyatnya dari setiap peluang untuk berbuat maksiat. Termasuk di antaranya membentengi mereka dari perang pemikiran yang dilancarkan oleh barat yang dapat menjerumuskan mereka pada kesalahan-kesalahan fatal.
Tempat-tempat maksiat ditutup. Arus informasi yang merusak pun harus dibendung. Ada aturan jelas dan tegas tentang paham-paham bathil yang dapat merusak akidah umat.
Ketiga pilar ini hanya akan tegak dalam sebuah negara yang menerapkan aturan Islam secara menyeluruh (kaffah).
Sebuah negara yang dipimpin oleh seorang khalifah yang akan benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengurus urusan rakyat dan sebagai pelindung dan perisai bagi umat. Yang akan menjamin terlindunginya setiap warga, terlebih kaum perempuannya, dari segala kedzaliman.
Sabda Rasulullah saw, "Sesungguhnya seorang imam adalah perisai, orang-orang berperang dari belakangnya dan menjadikannya pelindung, maka jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘azza wa jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala dan jika ia memerintahkan yang selainnya maka ia harus bertanggungjawab atasnya)“ (HR. al-Bukhari, Muslim, an-Nasai dan Ahmad).
Wallahu a'lam bishshawab. [MO/sg]

Posting Komentar