Oleh: Putri kurnia wardani 
(Mahasiswi Universitas Alwasliyah Labuhanbatu)

Mediaoposisi.com-Rebutan kursi Menteri masih sangat hangat diperbincangkan. Pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 telah di menangkan oleh pasangan Joko Widodo dan KH.Maruf Amin.

Namun kemenagan ini tak serta merta membuat presiden petahan Jokowi bisa leluasa memilih bawahannya untuk memimpin Indonesia lima tahun mendatang.

Menurut pengamat politik Igor Digantara pemerintahan Jokowi-Maruf di periode 2019-2024 akan banyak di isi dengan para politik transaksional.

Hal itu berkenaan dengan system Presidential Theshold  atau ambang batas pencalonan presiden yang membawa presiden Jokowi-Maruf  ditopang oleh banyak parpol besar.

“Politik transaksional tidak bisa dihindari dalam sistem presidensial yang menopang sistem koalisi pemenangan akibat adanya  Presidential Theshold  20%”. Kata Igor, Rabu (3/7).


Setidaknya Jokowi-Maruf telah diusung oleh tujuh parpol besar dan ditambah dua parpol baru. Mereka adalah PDIP,PPP,Golkar,PKB,Nasdem,Hanura,PKPI,PSI, dan PERINDO.

Komposisi ideal adalah 60% kader parpol profesional dan 40% tektorat profesional diluar parpol. Bisa juga jika semua kementerian di ambil dari parpol maka wakil menterinya dari tektorat. Jelasnya .

Rebutan kursi menteri Jokowi tidak hanya terjadi di partai koalisi Indonesia kerja. Namun juga beberapa organisasi dan juga parpol non koalisi juga mengincar kursi menteri Jokowi.

“ Partai Golkar adalah partai yang pertama kali mendukung penuh  pencapresan presiden Jokowi jauh sebelum partai-partai lain mendukung dengan alasan memberikepastian masa depan dan  jaminan politik kepada Jokowi agar bisa lebih bekerja dengan tenang dan menjalankan program-program pemerintah. Tutur Maman" (Wasekjen Golkar)

Setelah partai Golkar kini giliran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merapat ke istana.  Ketua  umum PKB Muhaimin Iskandar atau sering di sapa cak Imin bersama dengan ketua-ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKB seluruh Indonesia untuk memberikan ucapan selamat kepada presiden terpilih Jokowi-Maruf.

PKB juga mengusulkan 10 nama-nama menteri kepada presiden Jokowi. Selanjutnya anggota dewan pakar Nasdem Taufiquldhi, mengatakan bahwa partainya juga berhak mendapatkan 11 kursi menteri karena perolehan suara partai Nasdem di pemilu 2019 lebih banyak dari PKB.

“ Perolehan suara Nasdem pada pemilu 2019 lebih besar dari PKB di DPR RI. Karena itu sudah sepantasnya Nasdem mengusulkan 11 kursi menteri kata Taufiqhuldhi di kompleks parlemen, Jakarta Rabu (3/7/2019).

Menurut dia perolehan suara Nasdem meningkat pada pemilu 2019 di bandingkan dengan pemilu di tahun 2014 dan kemungkinan jatah kursi juga bisa bertambah.

Tentunya kompetensi rebutan kursi dengan perolehan suara pemilu legislatif 2019 dan lobby politik ketua umum parpol adalah indikator penting bagi-bagi kursi.

Tidak ada yang salah jika partai- partai memberikan aspirasinya terkait permintaan jatah kursi menteri Jokowi-Maruf.

Namun semuanya kembali kepada hak prerogratif  presiden terpilih Jokowi untuk memilih skuad terbaik dalam susunan kabinetnya periode 2019-2024.

Pasca hajatan pemilu 2019 masih saja menyisahkan PR besar untuk semua. Baik penyelengara, kontestan maupun rakyat. Bukan bergembira malah menimbulkan bencana politik yang tak berkesudahan.

Diantaranya adalah kisru hasil perhitungan versi Quick Count dan Real Count. Belum lagu isu ISBM, terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Hal ini membuat pesta demokrasi ternodai dengan banyaknya kecurangan.

Tak ayal ketika pesta demokrasi juga banyak memakan ratusan korban anggota KKPS meninggal saat menjalankan tugas. Mereka bekerja lebih dari 24 jam dan parahnya lagi sebagian dari mereka ada honornya yang belum dibayar.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah kotak suara yang berbahan dasar kardus yang menjadi pro dan kontra yang diragukan oleh kalanganan masyarakat. Namun KPU meyakinkan bahwa kardus sama kuatnya dengan Almunium.

Pemilu 2019 digadang-gadang sebagai pemilu yang terbaik dari pemilu sebelumnya tapi, faktanya tak sesuai harapan. Suara rakyat dimanipulasi untuk kepentingan sesaat.

Suara rakyat gampang ditipu untuk tampuk kekuasaan. Pemilu berbasis demokrasi memang membuat pilu, lelah dan mahal ongkosnya. Belum lagi suara rakyat yang bisa di beli seharga sembako dan amplop seratus ribu.

Membabat politik uang dalam sistem demokrasi sama halnya dengan meluruskan benang basah susah obatnya karena akarnya sudah dari sononya yakni sistem demokrasi.

Pengumuman pada tanggal 22 Mei sejatinya bukanlah pemenang. Sebab kemenanganya telah ternodai dengan berbagai manipulasi.

Kemenangan bukanlah untuk rakyat tapi untuk kepentingan bagi politisi. Tatkala menjabat kebanyakan dari mereka lupa diri ini terbukti dengan rebutan kursi menteri yang terjadi.

Yaaa.. begitulah demokrasi. "Demokrasi lah yang membuka pintu selebar-lebarnya untuk melakukan kecurangan".

Pemilu jujur dan adil hanya bisa terjadi jika melakukan perubahan, tentunya dengan melakukan perubahan yang hakiki dengan mengganti sistem demokrasi dengan membumikan sistem islam. Negara dikelola dengan aturan Sang Pencipta, syariat Allah menjadi panduan kehidupan.

Sistem islam memiliki perangkat sistem sanksi yang tegas dan menimbulkan efek jera bagi pelakunya yang  meminimkan angka kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Sehingga kecil kemungkinan untuk mengulangi kesalahan yang sama.

Sistem islam memiliki sifat pemimpin yang menepati janji, mampu melaksanakan tugas, menjaga kedaulatan dan kemandirian negara. Oleh karena  itu kita membutuhkan sistem yang benar-benar bisa menjaga kesejahteraan umat melalui penegakan syariat islam seluruh aspek kehidupan.[MO/ad]

Posting Komentar