Oleh :Maretika Handrayani, S. P.
Anggota Komunitas Muslimah Jambi
Mediaoposisi.com- Tindak Perdagangan Orang (TPO) kembali menghiasi laman berita negeri ini. Segmen nya juga meluas hingga ke luar negeri. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyebut sebanyak 29 Warga Negara Indonesia  (WNI) menjadi korban pengantin pesanan di China. Data tersebut diperoleh berdasarkan pengaduan korban sepanjang 2016-2019.

Para perempuan ini dibawa ke China dinikahkan dengan lelaki di negara tersebut dengan iming-iming diberi nafkah besar, namun realitanya mereka dipaksa dan diekspoitasi dengan bekerja di pabrik tanpa upah. 

Dilansir dari laman Detik.com, sebanyak 13 perempuan asal kabupaten Sangau, Kalimantan Barat, dan 16 orang perempuan asal Jawa Barat, dan apa yang dialami korban mengarah pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari unsur proses, cara, eksploitasi dengan adanya pendaftaran, penampungan, pemindahan sampai dikirim ke luar negeri. (23/6/2019).

Terbongkarnya kasus Tindak Perdagangan Orang (TPO) terutama kalangan perempuan bukan baru kali ini saja. Masih segar diingatan publik tersorotnya berita perdagangan orang berjumlah 12 orang perempuan sebagai korbannya pada September 2018 silam. 
Modus yang sama dengan iming-iming kekayaan dan kehidupan nyaman hingga rela meninggalkan kampung halaman dan pindah ke Negeri Tirai Bambu, namun nyatanya dieksploitasi untuk bekerja tanpa upah hingga mengalami kekerasan seksual.
/Sekulerisme Kapitalisme Menyuburkan Perdagangan Orang/
Berulangnya kasus Tindak Perdagangan Orang (TPO) seolah menunjukkan pada kita akan buruknya penyelesaian masalah ini. Hingga dalam sebuah kajian Perdagangan Orang di AS berjudul 'Trafficking in Persons Report (TIP) 2018’, Indonesia masuk Tier 2 Watch List dengan Posisi RI yang mengalami stagnasi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Indonesia dinilai termasuk sumber utama perdagangan perempuan, anak-anak dan laki-laki, baik sebagai budak seks maupun korban kerja paksa.
Sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan) yang bercokol hari ini telah menjadikan Perdagangan Orang sebagai bisnis yang menggiurkan, tanpa sedikitpun menampakkan nilai kemanusian yang beradab sebagai filosofi yang selalu diagung-agungkan. 
Agama diletakkan hanya di ruang privat, namun tabu dibicarakan diranah publik. Hasilnya, tolok ukur masyarakat dalam meletakkan makna kebahagiaan hanya disandarkan pada materi belaka bahkan obsesi memiliki materi berlimpah muncul tanpa memperhatikan standar halal-haram yang telah digariskan syari’at.
Disamping itu, penerapan sistem ekonomi kapitalis yang tidak berpihak pada rakyat kecil telah melahirkan kemiskinan, membludaknya angka pengangguran, demi terpenuhi hajat hidup serta kebutuhan lainnya, manusia menjadi tidak segan menggadaikan aqidah bahkan kehormatannya.
Adanya kebijakan nasional politik dalam dan luar negeri serta kebijakan regional lembaga-lembaga dunia sebagai solusi Tindak Perdagangan Orang (TPO) di Indonesia nyatanya tidak mampu bahkan gagal menyelesaikan permasalahan klasik ini dengan tuntas sampai ke akarnya. 
Ide kesetaraan gender bukanlah jawaban untuk menghapuskan Tindak Perdagangan Orang (TDO) karena sejatinya ide ini bertentangan dengan fitrah perempuan yang hanya dipandang sebagai obyek dan komoditas. Tindak Perdagangan Orang (TPO) akan terus terjadi dan terus mengancam remaja putri kita bila kapitalisme masih menjadikan pijakan dalam menentukan kebijakan dan aturan.
/Islam sebagai Solusi Menghentikan Perdagangan Orang/
Perdagangan orang adalah sebuah tindak kejahatan yang tidak dibenarkan dalam Islam karena Islam adalah agama yang memuliakan manusia. Pemuliaan Allah SWT terhadap manusia di tegaskan dalam firmanNya:
Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Israa‟: 70)
Maka, mengkalkulasikan fakta mengerikan Tindak Perdagangan Orang (TPO) di Indonesia telah membuktikan bahwa negeri ini darurat membutuhkan solusi. Islam hadir sebagai solusi atas seluruh persoalan yang dihadapi manusia. 

Dari aspek hukum, dibutuhkan negara yang menerapkan sanksi yang tegas memberikan sanksi pidana kepada para pelaku Tindak Perdagangan Orang (TPO) baik penyedia jasa, perantara, hingga pelaku atau penggunanya dapat berupa sanksi Ta’zir dengan hukuman mati, cambuk, pengasingan keluar negeri, atau sanksi lain yang akan diputuskan Khalifah.

Dari aspek ekonomi, Negara harus menjamin kebutuhan hidup setiap anggota masyarakat, termasuk penyediaan lapangan pekerjaan harus terpenuhi. Sehingga, alasan mencari nafkah tidak bisa lagi digunakan untuk melegalkan Perdagangan Orang. 

Termasuk dalam segi Pendidikan, Negara wajib menjamin pendidikan untuk memberikan bekal kepandaian dan keahlian pada warganya. Dalam aspek sosial, pembinaan untuk membentuk ketaqwaan individu dan keluarga yang harmonis merupakan penyelesaian jalur sosial yang juga harus menjadi perhatian pemerintah. 

Hal ini disebabkan keluarga merupakan salah satu pilar dalam masyarakat yang ikut menentukan kualitas suatu generasi. Dari segi Politik, Penyelesaian Tindak Perdagangan Orang (DPO) membutuhkan diterapkannya kebijakan yang didasari syariat Islam. 

Ini merupakan hal yang mustahil dilakukan dalam kondisi saat ini dimana sekulerisme dan liberalisme menjadi asas yang dipegang negara saat ini. Sudah saatnya, terapkan Islam secara menyeluruh dalam segala ranah kehidupan dengan menerapkan Khilafah Rasyidah ‘ala Minhajin Nubuwwah. 
Allahu a’lam bisshawab. [MO.IP]

Posting Komentar