Oleh : Mira Susanti
( Aliansi Penulis Perempuan Untuk Generasi)



Mediaoposisi.com-Pasca pemilu 2019 rakyat masih  menyimpan tanda tanya tentang masa depan bangsa   untuk 5 tahun kedepan. Akankah bangsa ini akan menjadi lebih baik atau malah bertambah parah ?.
Kekhawatiran Sangat jelas  terlihat dari berbagai kebijakan yang ditempuh oleh penguasa saat ini. Diantaranya yang paling menonjol tampak dalam persoalan kedaulatan perekonomian negara. Dimana negara membuka kran sebesar- besarnya bagi investor asing untuk berkiprah di sektor industri dan tenaga kerja. 
Atas nama pencapaian pertumbuhan ekonomi negara juga terlibat aktif dalam pembangunan infrastruktur dalam segala bidang. Hal ini tidak terlepas dari ketergantungan penguasa terhadap dana asing dalam bentuk pinjaman ribawi. 
Mereka rela menguyurkan dana besar demi  membantu perkembangan pembangunan Indonesia. Terutama dalam aspek infrastruktur, agar Indonesia dapat mampu bersaing dengan negara- negara luar .
Maka dari itu Indonesia butuh menciptakan sarana dan prasarana demi akses ekonomi bisa berjalan dengan lancar. Sementara disisi lain  utang luar negeri Indonesia sudah cukup tinggi membengkak secara drastis pada level darurat.
Ketidakmampuan Indonesia membayar pokok utang menjadi senjata ampuh bagi asing untuk mengendalikan kebijakan dalam negeri pengutang termasuk Indonesia.
Menurut Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman mengungkapkan, ada beberapa negara yang telah menggunakan skema utang dalam membiayai pembangunan infrastruktur, mulai dari Jepang, China, Korea Selatan, Angola, Zimbabwe, Nigeria, Sri Lanka. Akan tetapi pembiayaan infrastruktur melalui utang luar negeri tak selalu berjalan mulus, ada beberapa negara yang gagal bayar atau bangkrut. ( Kompas.com)
Adapun kisah pahit negara yang gagal membayar utang dari utang luar negeri adalah Zimbabwe yang memiliki utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China. Akan tetapi Zimbabwe tak mampu membayarkan utangnya kepada China, Hingga akhirnya harus mengganti mata uang nya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang.
Pembangunan infrastruktur bagi negara pengutang kemudian disusul oleh Sri Lanka sampai harus melepas Pelabuhan Hambatota sebesar Rp 1,1 triliun atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) . 
Dalam hal ini China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China dalam mengoperasikan proyek- proyek negara tersebut. Sehingga wajar  pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh penguasa diambil alih langsung oleh China. Mulai dari pengadaan bahan baku hingga tenaga kerja semua di impor dari China .
Tanpa kita sadari lebih dari 27% pasar produk industri non migas China  membanjiri tanah air kian tak terkendali. Hal ini menyebabkan matinya sebagian besar industri dalam negeri dan meningkatnya angka pengangguran. Ini bukti bahwa Indonesia sudah berada di hambang kebangkrutan alias sold out. Karena semuanya sudah diborong oleh si mata sipit.
Melihat fakta yang ada di depan mata saat ini tentunya menimbulkan sebuah  pertanyaan Akankah Indonesia mengalami nasib yang sama dengan negara- negara pengutang lainnya?. Lalu  langkah strategis apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan hegemoni China dkk.
Hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa mereka tidak hanya sekedar memberikan pinjaman namun mereka juga berusaha menanamkan ide - ide komunis dan liberal  mereka dalam merusak generasi bangsa. Sejatinya pemberian utang merupakan langkah strategis untuk memperdaya kita .
Dengan sumber kekayaan alam melimpah serta penduduk muslim terbesar menjadi santapan empuk bagi mereka. Jikalau sewaktu-waktu Indonesia kehabisan cara untuk melunasi utangnya maka langkah selanjutnya adalah penguasaan aset kekayaannya. Tujuan mereka tidak lain adalah  untuk menjadi negara adi kuasa, memiskinkan negara tersebut dengan utang berbasis riba itu pasti.
Seolah penguasa kita menutup mata dari semua yang menimpa negara- negara pengutang yang bangkrut secara sistematis.
Sebagai rakyat yang cerdas kita perlu upaya keras untuk menyadarkan penguasa dengan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak pro pada rakyat kecil. Agar penguasa segera memutuskan hubungan kerjasama mereka dengan negara imperialis China dan AS. Karena itu hanya akan menjadikan bangsa ini kian terpuruk dan tergadaikan.
Oleh sebab itulah negara harus memiliki kemandirian ,ketegasan untuk menjadi negara yang lebih kuat. Negara yang kuat adalah negara yang taat pada syariatNya. Jika kalau tidak mimpi buruk itu akan segera terwujud dan finish (Sold Out).[MO/sg]

Posting Komentar