Oleh: Isma Yuli 
(Woman Movement Institute)

Mediaoposisi.com-Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Usai rapat pleno yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Minggu 30 Juni 2019, Jokowi memberikan sambutan usai penetapannya sebagai presiden terpilih 2019-2024. 

Jokowi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan rakyat, berdua dengan Ma’ruf Amin berjanji untuk melanjutkan tugas, mengemban amanat kepercayaan rakyat, membawa seluruh rakyat Indonesia menuju Indonesia yang maju, bermartabat sejajar dengan negara lain di dunia.

Mencermati apa yang dijanjikan Jokowi dengan beberapa kebijakannya sebagai Presiden saat ini, nampaknya bagai pungguk merindukan bulan. 

Jokowi mengklaim bahwa infrastruktur merupakan syarat negara maju, namun apa yang selama ini ia banggakan masih belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat, bahkan sebagian besar yang menikmati pembangunan infrastruktur tersebut merupakan kalangan menengah keatas, sedangkan rakyat jelata semakin terhimpit oleh meroketnya harga kebutuhan pokok, termasuk BBM dan Listrik.

Secara teori, Indonesia memiliki modal cukup besar untuk menjadi negara maju, bahkan mampu menjadi negara adidaya. Dari segi SDA Indonesia adalah negara yang kaya dan melimpah segala jenis SDA. Secara SDM Indonesia juga negara padat penduduk, dan banyaknya SDM yang kita miliki menjadi salah satu alasan kita masuk pada jajaran negara G20 dan bersiap menghadapi bonus demografi beberapa tahun mendatang.

Kunci utama keberhasilan negara maju lebih kepada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini yang perlu menjadi fokus Indonesia, sebab tak ada lagi negara maju yang hanya bertumpu pada kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), tetapi lebih mengandalkan kekuatan SDM. 

Lantas bagaimana Indonesia maju jika ribuan karyawan beberapa perusahaan maupun pabrik besar terdampak PHK massal? Disisi lain perusahaan menggantikan buruh pribumi dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang notabene digaji lebih tinggi. Lantas siapa yang sebenarnya disejahterakan? Peningkatan dan pemberdayaan SDM merupakan PR besar bagi Indonesia.

Secara geografis negara kita juga memiliki peran strategis dalam perdagangan dunia. Diluar SDA yang menjadi incaran banyak negara, posisi geografis Indonesia menjadi poros penting dalam lajunya perekonomian negara-negara besar. Eropa, Amerika, Jepang dan China misalnya sangat tergantung kepada akses singkat mereka melewati selat-selat yang dimiliki Indonesia menuju berbagai negara lain. 

Namun Indonesia masih terdiam tanpa keberanian hanya untuk sekedar meminta pajak lalulintas perdagangan merekapun kita tak berdaya. Hal ini menunjukkan lemahnya posisi Indonesia dimata asing. Indonesia tak pernah beranjak dari posisi negara pengekor (negara ke-3).

Modal dan kesempatan untuk merubah nasib Indonesia telah berlalu diiringi berbagai narasi kecurangan. Tetap bercokolnya rezim ini menjadikan modal besar yang kita miliki menjadi santapan lezat asing dalam beberapa waktu kedepan. Bukan lagi kesejahteraan rakyat yang diutamakan, namun pemerintah justru berlomba menawarkan aset berharga milik rakyat kepada asing. 

Mulai bandara, pelabuhan, jalan tol, bahkan BUMN serta anak BUMN juga segera dilelang ke tangan asing. Kezaliman ini diperparah dengan banyaknya kebijakan memajaki berbagai hal bagi rakyat.
Mungkinkah Indonesia mampu menjadi negara maju sedangkan rezim masih konsisten memegang sistem sekuler yang ditopang pilar kecurangan? 

Jelas tak mungkin, karena ideologi sekuler neoliberal dengan segala perjanjian perdagangan dan ekonominya menjadikan Indonesia  sebagai objek penjajahan kapitalisme global saja. 

Jika kondisi ini dibiarkan begitu saja, maka pribumi akan tersisih di negrinya sendiri, kehidupan semakin sulit, himpitan ekonomi tak dapat dihindari. Penguasa tak mau tau penderitaan rakyat, yang mereka pikirkan hanya kepentingan mereka sendiri.

Oleh karena itu satu-satunya ideologi yang mampu membawa perubahan dan mensejahterakan rakyat hanyalah Islam. Ideologi islam akan mereposisi Indonesia menjadi negara kuat dan mampu melawan hegemoni kapitalisme. 

Ideologi Islam nantinya akan menjalankan roda perekonomian yang mandiri sesuai dengan Islam dengan mengoptimalkan serta memanfaatkan sumberdaya alam dan manusia negeri ini, termasuk menghindari berbagai perjanjian luar negeri yang bertentangan dengan Islam.[MO/vp]

Posting Komentar