Oleh : Zulfa Arimbi
Mediaoposisi.com-Impor sampah ke Indonesia yang semakin bertambah tiap tahunnya menjadi sorotan.  Terjadi peningkatan  impor sampah dari 10 ribu ton per bulan pada akhir 2017 menjadi 35 ribu ton per bulan tahun 2018.

Diperkirakan ada lebih dari 300 kontainer yang sebagian besar mengangkut sampah plastik ke Jawa Timur setiap harinya. Indonesia bersama negara-negara Asia Tenggara lainnya telah menampung 3 persen limbah plastik global yang kebanyakan berasal dari AS dan Eropa.

Pemerhati hukum lingkungan internasional UGM, Heribertus Jaka Triyana, menilai masuknya sampah plastik dan tidak bisa didaur ulang dari luar negeri sebenarnya telah berulang kali terjadi di Indonesia. Kondisi itu telah terjadi pada 2007, 2011, 2015 dan 2016.

Yang menjadi pertanyaan, kenapa ini bisa terus berulang," kata pria yang akrab disapa Jeto tersebut. Diperkiraan peningkatan impor sampah yang signifikan  ini terjadi karena sejak tahun 2017, China menerapkan kebijakan baru untuk memperketat impor sampah plastik . Padahal sebelumnya China menyerap 45,1 persen sampah plastik dunia.

Impor Sampah Membuat Resah
Kehadiran sampah impor ini akan makin membuat rumit masalah sampah di Indonesia. Menghadapi sampah domestik saja Indonesia sudah kewalahan. Saat ini Indonesia menjadi negara kedua pencemar laut dunia, juga sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah China.

Apalagi Indonesia belum memiliki sistem dan industri pengolahan sampah yang baik. Berdasarkan catatan Walhi, hanya sekitar 40% daerah di Indonesia yang memiliki sistem pengangkutan sampah. Dan 15 % saja yang diolah. Menjadi bertambah fatal jika impor sampah mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

Impor Sampah Terjadi karena Negara Lemah
Limbah / sampah memang diizinkan untuk diimpor walaupun dibatasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Dari Mongabay, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dilaporkan mengajukan izin rekomendasi impor sampah kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tertanggal 1 November 2018.

Airlangga dalam surat izinnya menyebutkan kebutuhan bahan baku plastik nasional sebanyak 5,6 juta ton, bahan baku plastik virgin bisa terpenuhi 2,3 juta ton, dan impor 1,6 juta ton. Artinya, masih diperlukan sisa seperti scrap maupun reja plastik impor sebagai bahan baku industri plastik.  Padahal menurut Walhi, sampah domestik sudah cukup untuk memasok kebutuhan bijih plastik.

Ditambah lagi, membludaknya sampah adalah karena adanya impor ilegal.  Lembaga Bali Fokus menemukan adanya perbedaan angka jual-beli sampah impor yang dicatat negara eksportir dan perusahaan importir.

Sayangnya, meski praktik kotor ini terungkap, negara tak kuasa menghukum importir nakal seberat-beratnya, hingga mereka jera. Pemerintah justru direpotkan dengan mengirim balik sampah tersebut ke negara asal.

Negara Kuat Solusinya 

Indonesia dan negara ASEAN lainnya akan terus menjadi tempat pembuangan sampah negara maju jika tidak memiliki keberanian diplomatik.

Slogan zero waste yang didengungkan oleh negara barat (Amerika dan Eropa) harusnya mereka realisasikan. Bukan justru mereka yang mengirim berton-ton sampahnya ke negara lain. Inilah produk dari sistem ekonomi kapitalis, yaitu mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya untuk meraih laba sebanyak banyaknya.

Walhasil negara kapitalis tak segan menindas negara lemah. Oleh karena itu perlu dicari sistem ekonomi yang dapat membangun kemandirian negara .
Sistem tersebut tidak lain adalah sistem ekonomi Islam. Negara Islam dengan politik ekonominya akan dengan tegas mengatur perdagangan luar negeri.

Perdagangan luar negeri hanya terbatas pada barang-barang yang bisa memperkuat industri dalam negeri dan  mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Sebaliknya perdagangan barang-barang yang bisa mengancam industri dalam negeri dan membuat dhoror bagi negara tidak akan dilakukan.

Posting Komentar