Oleh: Mira Susanti (Aliansi Penulis Perempuan Untuk Generasi)
Mediaoposisi.com-Petani garam di Kabupaten Sumenep menggelar aksi unjuk rasa memprotes harga garam yang anjok menjadi kurang dari Rp500 per kilogram. Para petani melakukan protes dengan menabur garam di halaman kantor DPRD Sumenep. ( CNN Indonesia )

Kemarahan tersebut didasari karena sikap PT. Garam yang kurang baik terhadap warga yang merupakan petani garam. Dimana mereka mengantungkan nasib perekonomian keluarga dengan menjadi petani garam. Sayangnya jerih payah mereka seolah tak bernilai bahkan di anggap sampah. Karena kebijakan PT. Garam yang lebih memilih mensejahterakan pihak asing dibandingan warga masyarakatnya sendiri.

 Anjloknya harga garam merupakan bagian dari ketidaktegasan pemerintah dalam menyetop garam impor. Sebab ketika impor diberlakukan, garam lokal secara otomatis akan tersingkirkan.  Karena adanya perbedaan harga yang relatif besar antara garam impor dan garam nasional.

Misalnya pada tahun 2018 lalu harga garam impor seharga Rp600 ribu per ton dan garam nasional Rp1,6 juta per ton. Tentu saja  akan menguntungkan kelompok industri besar. Secara otomatis berlaku prinsip ekonomi kapitalis, yaitu dengan modal kecil bisa mendapatkan untung sebesar-besarnya. Artinya mereka tidak akan memilih atau menyerap garam lokal milik warga.

Jika pemerintah memilih diam atau malah membiarkan komoditas impor asing terus membanjiri negeri ini lalu bagaimana nasib rakyat kedepan?. Apakah penguasa negeri ini sungguh-sungguh ingin menyejahterakan rakyatnya atau tidak?.

Kalaulah penguasa ingin mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya Maka penguasa harus bersikap tegas dengan menghentikan garam impor dan mengembalikan stabilitas harga garam. Serta mampu memberikan terobosan dengan mensubsidi petani garam dalam bentuk pemberdayaan dan pengembangan kualitas produksi garam lokal. Sehingga mampu bersaing dengan asing.

Namun jika tidak ,rakyat harus siap-siap menelan pahitnya kerugian bahkan perusahaan dalam negeri gulung tikar. Akan menambah deret hitam kondisi perekonomian yang semakin suram kian tak terurus.

Dimana rakyatnya dibiarkan luntang lantung mencukupi kebutuhannya. Sementara asing dibiarkan meraup untung sebanyaknya- banyak tanpa batas. Selama ada uang ada barang ,peluang terbesarnya ketika asing mampu menguasai roda pemerintahan sejengkal demi senjengkal.

Sejatinya impor garam merupakan tindakan gegabah penguasa. Melihat fakta Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Hampir seluruh pulau-pulaunya berhadapan langsung dengan sumber bahan baku garam yakni lautan bebas. Justru aneh jika negara yang kaya akan sumber bahan baku harus mengimpor garam.

Seharusnya itu berlaku untuk Indonesia sebagai negara pengekspor terbanyak. Tapi hari ini semua terbalik, Kita di miskinkan secara sistematis .  Semua komoditas kebutuhan pokok banyak di impor dari asing sekaligus ketenaga kerjaan pun juga impor. Ini sama saja ingin mematikan usaha dalam negeri.

Seakan-akan persoalan negeri ini tidak kunjung usai, persoalan yang dihadapi datang silih berganti tanpa henti. Tentu akar persoalannya tidak lain dan tidak bukan adalah Selama negari ini masih berpijak pada sistem kapitalistik yang liberal .Maka mustahil perekonomian rakyat bisa selamat serta kekayaan alam bisa dikelola dengan syariat. 

Oleh sebab itu negeri ini butuh kepada penguasa yang mampu mengurusi urusan rakyatnya dengan tuntunan syariatNya. Dan Takut bahwa kepemimpinannya akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun akherat. "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya”.(HR. Bukhari Muslim).[MO/sg]


Posting Komentar