Oleh: Susi Firdausa
(Anggota Komunitas Penulis Muslimah Peduli Umat Kota Malang)

Mediaoposisi.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggulirkan gagasan mendatangkan dosen dan rektor asing untuk Perguruan Tinggi Negeri ketika bertemu dengan ratusan seniman dan musisi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu 17 Juli lalu.  

Sebelumnya, tahun 2016, di periode pertama kekuasaannya, Jokowi pernah menyampaikan gagasan yang sama. Alasannya ingin mendatangkan dosen dan rektor asing tersebut adalah agar pendidikan di Indonesia ini maju dan mampu bersaing secara kompetitif dengan pendidikan negara lainnya. Gagasan ini telah menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak.

Jokowi sangat serius untuk mewujudkan wacana penggunaan rektor dan dosen asing dalam perguruan tinggi. Setidaknya, ada lima rektor asing yang akan memimpin lima kampus negeri di Indonesia.  Untuk merealisasikan gagasannya, Jokowi akan segera mengatur kebijakan bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi. (amp.katadata.co.id)

Beberapa kalangan menyatakan secara terang-terangan tidak setuju terhadap gagasan ini dan menilai pemerintah tidak bijak jika mendatangkan rektor PTN dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas kampus agar bisa berkelas dunia. 

Karena masih banyak cara lain untuk menciptakan kampus berkelas dunia. Indonesia sendiri memiliki banyak cendekia dan akademisi mumpuni yang dinilai mampu mengelola perguruan tinggi menuju kea rah sana. 

Seperti yang dikatakan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, “Meski masih wacana dan mungkin untuk memacu para calon rektor untuk menyamai prestasi rektor luar negeri, pernyataan Presiden terkait hal tersebut sangat disayangkan.” (www.suara.com)

Dorongan Presiden agar pengajar dan rektor asal Indonesia memiliki kemampuan yang sama dengan mereka yang dari luar negeri tentu patut diapresiasi. Namun bila cara Presiden mendorong dengan selalu menyebut asal asing, termasuk baru-baru ini soal maskapai penerbangan asing, maka hal ini akan kontra produktif di masyarakat,” lanjut Hikmahanto. 

Lebih tegas lagi apa yang disampaikan oleh Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi Pemuda Muhammadiyah, Virgo Sulianto Gohardi, kepada tribunnews.com pada 6 Juni tiga tahun yang lalu, bahwa mengimpor rektor berarti menggadaikan perguruan tinggi.

Pandangan Islam terhadap Dosen dan Rektor Asing
Pendidikan dalam Islam terlahir dari sebuah paradigma Islam berupa pemikiran menyeluruh terhadap alam semesta, manusia, dan kehidupan dunia dan hubungan ketiga hal tersebut dengan kehidupan sebelumnya dan setelahnya. 

Paradigma Islam merupakan sumber dari paradigm pendidikan Islam, maka mustahil membangun paradigma pendidikan Islam tanpa memperhatikan paradigma Islam terutama menyangkut hakikat hidup manusia sebagai seorang hamba Allah SWT. Menyadari diri hanya seorang hamba bagi Robbnya membawa konsekuensi untuk senantiasa taat kepada aturan Allah SWT. 

Maka, pendidikan dalam Islam diarahkan untuk membentuk kepribadian Islam yang tangguh, yaitu manusia yang memahami hakikat hidupnya dan mampu mewujudkannya dalam kehidupannya di dunia ini.

Dengan paradigma seperti ini, maka sudah selayaknya dalam proses pendidikan dihadirkan guru/dosen yang mampu mengantarkan anak didiknya mencapai tujuan pendidikan yaitu terbentuknya kepribadian Islam dalam dirinya. 

Dari sudut pandang sistemik, guru/dosen adalah sebuah prototipe teladan yang hidup. Artinya, disamping mengajarkan ilmu, ia juga harus memberikan teladan perilaku Islami serta memiliki visi dan misi yang jelas dalam membentuk kepribadian siswa/mahasiswanya. Hendaknya guru/dosen bisa berfungsi sebagaimana orang tua yang memahami, mengayomi, dan memberikan perasaan aman kepada anak didiknya.

Muhammad Ismail Yusanto dalam bukunya berjudul Menggagas Pendidikan Islami, menyatakan setidaknya ada empat kualifikasi yang harus dipenuhi seorang guru/dosen:

Pertama, amanah. Bertanggung jawab dalam keberhasilan proses pendidikan. Betul-betul memiliki komitmen yang tinggi untuk membentuk kepribadian Islam pada diri anak didiknya. Jika tidak, pendidikan yang diharapkan unggul hanya akan menjadi impian.

Kedua, kafa’ah. Artinya memiliki skill di bidangnya. Pengajar yang tidak menguasai bidang yang diajarkannya baik dalam aspek iptek dan keahlian maupun tsaqafah Islam, tidak akan mampu memberikan hasil optimal pada anak didiknya. 

Penguasaan materi mutlak yang akan diajarkan adalah sesuatu yang mutlak adanya. Dalam keseharian, seorang guru/dosen didorong mengembangkan wawasan, baik terkait dunia pendidikan secara umum, maupun bidang ilmu yang menjadi spesialisasinya. Ia juga dituntut untuk memahami dengan seksama aspek paradigm pendidikan yang menjadi landasan visi, misi, dan tujuan pendidikan sesuai jenjangnya.

Ketiga, himmah. Memiliki etos kerja yang baik, meliputi disiplin, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan taat pada akad kerja dan tugas.

Keempat, berkepribadian Islam. Upaya menanamkan kepribadian Islam kepada anak didik harus dimulai dengan tersedianya guru/dosen yang berkepribadian Islam kuat. Karena ia tidak hanya sebatas menjalankan fungsi mengajar, tetapi juga fungsi mendidik, yang membutuhkan keteladanan.
Terkait dengan rencana mendatangkan dosen dan rektor asing, perlu pula dipahami tentang geopolitik dunia. 

Dalam pandangan Islam, geopolitik dunia bisa dipetakan menjadi dua; darul Islam (wilayah khilafah) dan darul kufur (bukan wilayah khilafah). Darul kufur sendiri dibagi menjadi kafir harbi fi’lan (yaitu kafir yang memusuhi Islam dan kaum muslimin secara nyata, seperti Amerika, Rusia, Israel, Perancis, Inggris) dan kafir harbi hukman (yaitu kafir yang tidak memerangi Islam dan kaum muslimin tetapi berpotensi melancarkan serangan). 

Negara jenis kedua ini adakalanya mengikat perjanjian dengan negara khilafah sehingga disebut daulah mu’ahadah, ada juga yang tidak terikat perjanjian tetapi meminta perlindungan kepada negara khilafah sehingga disebut daulah musta’man (mendapat jaminan keamanan).

Dalam konteks hubungan dua negara, terhadap kafir harbi fi’lan, maka tidak ada hubungan sama sekali dengan mereka baik itu perdagangan, pendidikan, teknologi dan sebagainya, yang ada hanyalah hubungan perang. Sementara terhadap kafir harbi hukman, masih ada kemungkinan adanya hubungan kerjasama kedua negara dalam bidang-bidang tertentu.

Allah SWT berfirman,

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.” (QS. Ali Imran[3]: 118)

Imam Baghawi dalam tafsirnya menjelaskan, “Janganlah engkau menjadikan orang-orang non muslim sebagai wali, orang kepercayaan, atau orang-orang pilihan, karena mereka tidak segan-segan melakukan apa-apa yang membahayakanmu.”

Karena itulah orang kafir dilarang memegang jabatan yang membawahi dan menguasai orang-orang muslim dalam bidang pekerjaan, atau yang memungkinkannya mengetahui rahasia-rahasia kaum muslimin. Sementara untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak menimbulkan suatu bahaya dalam politik negara khilafah, atau tidak menjadikannya jalan untuk menguasai kaum muslimin, maka hal itu diperbolehkan.

Terkait dengan rencana pemerintah mendatangkan dosen dan rektor asing untuk menangani beberapa PTN di Indonesia, maka perlu penelaahan lebih mendalam tentang fungsi dan tanggung jawab kedua civitas akademika ini.

Secara umum rektor mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi agar berdaya guna dan berhasil guna. 

Selaku pimpinan sebuah perguruan tinggi, rektor memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Di dalam UU Sistem Pendidikan Nasional 2009 disebutkan, rektor adalah pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan di masing-masing institusi melalui pendidikan dan penelitian, serta memberikan kontribusi maksimal kepada khalayak luas. Dari sini telah jelas, bahwa kedudukan rektor sangatlah krusial dalam lingkup perguruan tinggi.

Sedangkan dosen memiliki tanggung jawab mengajarkan bidang ilmu yang dikuasainya kepada mahasiswa. Di dalam sebuah perguruan tinggi, biasanya kelompok pengajar ini terdiri dari dosen tetap, dosen luar biasa, dosen tamu, serta dosen PNS yang diperbantukan. 

Kunci sukses perkuliahan yang dapat menghantarkan para mahasiswa menjadi mahasiswa berkepribadian Islam, cerdas dan berdaya saing tinggi adalah dosen.

Mengingat betapa pentingnya posisi dosen dan rektor dalam konteks pendidikan Islam, maka sudah selayaknya pemerintah meninjau kembali keinginannya untuk mendatangkan dosen dan rektor asing. Pertama, bahwa negara asing yang boleh diajak kerjasama dalam hal ini hanyalah negara dengan status kafir harbi hukman, daulah mu’ahadah, atau daulah musta’man saja. 

Sehingga tidak semua negara bisa diajak untuk menjalin kerjasama. Kedua, posisi rektor sebagai penentu kebijakan dan arah sebuah perguruan tinggi tentu saja tidak bisa diberikan kepada orang kafir. 

Karena adanya larangan kaum muslimin untuk menjadikan mereka sebagai teman baik. Juga larangan menyerahkan urusan kaum muslimin untuk dikuasai orang-orang kafir. 

Ketiga, mengingat betapa pentingnya sosok seorang dosen bagi mahasiswanya, dan juga berbagai kriteria yang seharusnya dimiliki oleh seorang dosen, maka menjadi hal yang tidak masuk akal apabila tujuan pendidikan untuk membentuk kepribadian Islam itu dilakukan oleh seseorang yang tidak berkepribadian Islam. 

Bagaimana mungkin seseorang yang tidak meyakini Islam bisa berkepribadian Islam? Tentu ini satu hal yang absurd. Maka dosen asing bisa saja didatangkan sebagai dosen luar biasa atau dosen tamu untuk mengajarkan disiplin ilmu universal yang tidak ada kaitannya dengan ideologi tertentu. 

Sementara untuk disiplin ilmu yang masuk dalam cakupan tsaqofah maka tidak boleh diajarkan oleh orang-orang kafir atau dosen asing. Karena tsaqofah akan senantiasa dipengaruhi oleh arah pandang tertentu dalam kehidupan ini.

Pada akhirnya, wacana impor dosen dan rektor asing sudah sepatutnya ditinjau kembali dengan hati dan pikiran yang jernih. 

Selain berbagai pertimbangan tentang boleh/tidaknya, juga perlu dipikirkan tentang potensi anak bangsa di dalam negeri sendiri yang sejatinya tidak kalah, bahkan bisa jadi lebih unggul dibandingkan dosen atau rektor luar negeri, andai saja negara memberi ruang dan fasilitas terbaiknya. Wallahu A’lam Bishowab. [MO/vp]

Posting Komentar