Oleh: Nisrin Walida

Mediaoposisi.com-Kecuk Suhariyanto selaku Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) merilis data terbaru tentang peningkatan nilai IDI (Indeks Demokrasi Indonesia). Sepanjang 2009-2013, nilai IDI di bawah 70 sedangkan dari 2014-2018 di atas 70. Untuk tahun 2017 ke 2018, nilai IDI meningkat mulai 72,11 menjadi 72,39. 

Nilai IDI digunakan untuk mengukur hasil kinerja pemerintahan dan birokrasi serta mempertimbangkan penerjemahan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif, peran DPRD, partai politik, lembaga peradilan, dan hukum (Detiknews.com, 29/7).

Sumber data pengukuran IDI diambil dari review surat kabar lokal, review dokumen (Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur), hasil Focus Group Discussion dengan pihak terkait, dan wawancara mendalam. 

Pencapaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, serta aspek lembaga demokrasi. Dari ketiga aspek tersebut, aspek kebebasan sipil dan aspek hak-hak politik menurun sedangkan aspek lembaga demokrasi meningkat (Detiknews.com, 29/7).

Indeks Demokrasi sendiri merupakan indeks yang disusun oleh perusahaan EIU (Economist Intelligence Unit) di Inggris. Indeks ini digunakan sebagai pengukuran keadaan demokrasi di negara-negara berdaulat dan negara-negara anggota PBB. 

Selain itu indeks demokrasi berfungsi untuk mengetahui apakah suatu negara berada rezim demokrasi penuh, demokrasi cacat, demokrasi hibrida, ataupun otoriter.

Era reformasi di tahun 1999 telah membuka partai-partai politik baru untuk ikut serta dalam pemilihan umum dan pemilihan Presiden 2004. Desentralisasi terhadap undang-undang perpolitikan membawa perubahan progresif bagi Indonesia ke arah demokrasi penuh. 

Tetapi berdasarkan data teranyar pada 2018 menurut EIU, Indonesia berada pada peringkat 65 dengan nilai indeks sebesar 6,39. Artinya, saat ini Indonesia berada pada rezim demokrasi cacat.

Rendahnya nilai IDI akan memacu pemerintah untuk meningkatkan pembangunan demokratis di segala aspek agar sesuai standar penilaian EIU tersebut. EIU bekerja sama dengan berbagai ahli dalam menghasilkan indeks dan menentukan peringkat demokrasi. 

Beberapa indeks demokrasi terkadang diambil dari definisi menurut Freedom House yang sarat akan kebebasan. Kriteria demokrasi berupa opini dan sikap publik terhadap demokrasi biasanya sangat diutamakan, tetapi tidak dengan standar kehidupan ekonomi rakyatnya.

IDI dimanfaatkan sebagai alat perencanaan pembangunan politik, membandingkan perencanaan pembangunan pemerintah, dan memahami pembangunan yang demokratis. 

Melalui proyek IDI pula, Badan Program Pembangunan PBB dapat bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Biro Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda). Tata kelola dalam segala aspek pengembangan pemerintahan demokratis di tiap provinsi di Indonesia akan mudah dipantau oleh dunia internasional.

Selama menjadi negara anggota PBB, Indonesia akan terus mendapatkan bantuan-bantuan pembangunan demokratis. Hal ini akan memudahkan dunia internasional mengontrol jalannya demokrasi di Indonesia. 

Bila bantuan pembangunan dari luar negeri terus dikucurkan, seharusnya Indonesia bisa  melakukan pembangunan besar-besaran. Namun kenyataannya, dana pembangunan dari negara-negara maju digunakan untuk pembangunan fasilitas yang menguntungkan para kapitalis. Inilah bentuk dari jebakan penjajahan ekonomi sebenarnya.

Para investor yang terus berdatangan diserahi ‘suguhan’ berupa privatisasi aset-aset negara dan sumber daya alam milik negara berkembang. 

Negara tidak mampu lagi mengurus kemaslahatan rakyat banyak. Jangankan menjadi sejahtera, bahkan rakyat harus membayar pajak untuk menambal kekurangan dana akibat pemerintah yang selalu berhutang pada bank dunia dan IMF (International Monetary Fund). 

Banyaknya jenis pajak dan tarifnya yang sangat mencekik kian membebani rakyat, terutama rakyat golongan menengah ke bawah dan rakyat miskin.

Sebagai negara muslim terbesar, demokratisasi memperluas terbukanya peluang untuk membenturkan sesama muslim yang lain. Kaum muslim yang mengaku paling demokratis akan mudah menyingkirkan kaum muslim yang tak sepaham dengannya, sehingga menimbulkan banyak kekacauan. 

Keadaan kaum muslim yang sudah kacau diajak bersama-sama menjaga nilai-nilai demokrasi yang sesuai kebebasan ala Barat. Makin banyak kaum muslim yang terperdaya, nilai-nilai demokrasi mudah ditancapkan.

Dari awalpun, kedok negara demokrasi penuh hanya dipakai sebagai model palsu. Tak ada satupun negara demokrasi penuh yang berhasil menerapkan prinsip-prinsip demokrasi seutuhnya. 

Demokrasi telah menunjukkan kecacatan di mana-mana, hanya saja kecacatan itu ditutup-tutupi dengan berbagai pembenaran. Demokratisasi hanya jargon yang menjamin kebebasan para kapitalis menikmati hasil privatisasi kekayaan potensial milik negara berkembang.

Sistem demokrasi mengakui kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Penguasa diberikan hak untuk membuat regulasi. Keberpihakan penguasa dalam mengemban tugasnya sangat menentukan keberhasilan pembangunan di suatu negara. 

Jika penguasa terus berpihak pada kapitalis, maka kesejahteraan rakyat tidak akan bisa terpenuhi selamanya. Para kapitalis akan terus menekan dan mendesak pemerintah agar dapat melidungi kepentingannya melalui regulasi yang dikeluarkan.

Masalah ini muncul secara sistemik, sehingga memerlukan solusi yang mendasar. Ketika kedaulatan membuat hukum diserahkan kepada manusia, maka kerusakanlah yang akan terjadi. 

Namun jika seluruh peraturan hidup diambil dari sumber yang sahih yaitu Al Qur’an dan As-Sunnah, maka kemaslahatanlah yang aan didapat. Kaum muslimin yang berpikir cemerlang tentu menginginkan kehidupannya diatur dengan aturan yang sudah sempurna, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dahulu. [MO]

Posting Komentar