Oleh: Mahrita Julia Hapsari, M.Pd
(Praktisi Pendidikan)

Mediaoposisi.com-Sungguh sangat nyata kebencian rezim sekuler pada Islam. Bendera tauhid yang dikibarkan siswa siswi MAN 1 Sukabumi dijadikan fokus agenda Kemenag. Dengan cuitan bak orang kebakaran jenggot, sang Menag mengaku telah mengirimkan tim investigasi ke sekolah tersebut.

Seperti yang sudah diketahui oleh publik, foto viral siswa MAN 1 Sukabumi mengundang berbagai reaksi. Reaksi kencang dan kontra adalah justru dari kementerian berlabel Agama. Hasil investigasi Kemenag, pengibaran bendera tauhid itu tak ada hubungannya dengan HTI (detik.com, 21/07/2019).

Di foto tersebut terpampang jelas bahwa bendera yang dikibarkan bertuliskan  kalimat tauhid. Tapi seakan sesat pikir dan gagal paham, rezim selalu mengaitkannya dengan HTI.

Memang, sebelum dicabut BHP nya, HTI selalu membawa bendera tauhid di setiap kegiatannya. Tujuannya adalah untuk mengenalkan bendera tauhid sebagai bendera persatuan ummat muslim seluruh dunia. Sebagaimana hadits Rasulullah: "Panjinya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berwarna hitam, dan benderanya (Liwa) berwarna putih, tertulis di dalamnya: "Laa Ilaaha Illallaah Muhammad Rasulullah". (HR. Ath-Thabrani).

Hingga dakwah HTI tentang bendera warisan Rasulullah ini membuahkan hasil. Dipicu oleh sikap GP Ansor yang membakar bendera tauhid pada hari Santri Nasional, 22 Oktober 2018, di Garut. Satu bendera dibakar, ribuan bendera tauhid pun dikibarkan oleh umat muslim. Tanggal 2 November 2018, ribuan umat muslim pun mengadakan aksi menuntut pemerintah mengakui bahwa bendera bertuliskan kalimat tauhid itu adalah bendera tauhid, bukan bendera HTI.

Reuni 212 di tahun 2018 pun masih dengan tema yang sama: bela islam, bela bendera tauhid. Belasan ribu umat muslim dari penjuru Indonesia memadati kota Jakarta, menunjukkan pembelaannya terhadap agama. Jumlah massa aksi damai reuni 212 tahun 2018 ini lebih banyak dari aksi 212 tahun-tahun sebelumnya.

Di mata rakyat, bendera betuliskan "Laa ilaaha ilallaah. Muhammad Rasulullah" itu adalah benar nyata bendera tauhid, bukan bendera HTI. Namun berbeda dengan mata rezim dan anteknya yang telah disusupi hubbud dunya. Bendera tauhid dianggapnya sebagai bendera HTI.

Dalam setiap dakwahnya, HTI senantiasa membongkar kebobrokan sistem demokrasi. Perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha di telanjangi oleh HTI. Pengkhianatan rezim atas rakyat juga dibongkar oleh HTI. Perselingkuhan dan pengkhianatan itu berujung pada kesengsaraan rakyat karena tak hadirnya negara sebagai pelayan rakyat. Negara justru hadir untuk melayani kepentingan para kapital.

Dakwah HTI ini dianggap ancaman serius oleh rezim sekuler. Memang demikian, ketika cinta dunia dan jabatan telah merasuk kalbu, maka akhirat pun tak nampak. Berkhianat pada rakyat dianggap hal yang wajar demi memuluskan jabatan dan segudang harta. Solusi Islam yang ditawarkan HTI justru dimonsterisasi.

Juli 2017, rezim anti Islam ini mengumumkan pembubaran HTI. Padahal, tak satupun pasal dalam UU Ormas yang dilanggar oleh HTI. Dan tak pernah ada tahapan-tahapan pemanggilan pada HTI sebelum dibubarkan. Sungguh suatu tindakan otoriter dan pengecut.

Meskipun telah dicabut BHPnya, rezim sekuler ini tetap merasa tak bisa tenang. Tak dipungkiri, dakwah politis HTI telah menempati ruang tersendiri di benak rakyat. Ide syari'ah dan khilafah sebagai solusi permasalahan bangsa mulai dilirik oleh rakyat. Terbukti dari hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI), yang dipimpin Denny JA, menunjukkan bahwa jumlah warga yang pro-"NKRI bersyariah" setiap tahunnya merangkak naik.

Pada 2005 jumlah warga yang pro-"NKRI Syariah" mencapai 4,6 persen dan melesat naik menjadi 7,3 persen pada 2010. Pada tahun 2018, jumlah warga pro "NKRI Syariah" sudah hampir dua kali lipat, yaitu 13,2 persen (voaindonesia.com, 18/07/2018).

Penelitian LSI di 34 provinsi ini mengemukakan bahwa kesenjangan ekonomi menjadi faktor responden berpikir mencari solusi. Dan adanya paham baru di luar Pancasila, yaitu syari'ah, dinilai lebih menarik dan lebih bisa menyelesaikan masalah kesenjangan ekonomi. Hal ini yang memicu persentase pro-"NKRI Syari'ah" terus meningkat.

Hasil survei Alvara Research Center dan Mata Air Foundation semakin membuat panik rezim. Ketika ditanyakan apakah Negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan ajaran Islam yang lebih kaaffah? Hasilnya, 23,5% mahasiswa setuju, sedangkan pelajar yang setuju jumlahnya mencapai 16,3%. 

Survei mencatat 18,6% mahasiswa dan 16,8% pelajar memilih ideologi Islam lebih tepat untuk Indonesia. Sebanyak 17,8% mahasiswa dan 18,3% pelajar menyatakan setuju khilafah sebagai bentuk negara (tribunislam.online, 01/11/2017).

Dengan alasan menjaga "rumah" kita dan ideologi, dikeluarkanlah slogan "Aku Pancasila, NKRI harga mati". Rezim membenturkan Pancasila dengan Khilafah. Padahal Khilafah adalah ajaran Islam. Rezim menuduh kelompok radikal ingin mengganti Pancasila, membahayakan kedaulatan negara.

Ujung kata radikal selalu mengarah kepada HTI. Tujuan melanjutkan kehidupan islam dengan menerapkan syari'at Islam dalam naungan Khilafah diframing jahat oleh rezim.

Padahal, dakwah HTI adalah dakwah pemikiran. Mengajak umat berpikir tentang bagaimana posisi sebagai hamba Allah, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara dalam pandangan Islam. Umat akhirnya paham, ada yang salah dengan sistem hidup selama ini.

Dan semakin hari, semakin terbukti apa yang disampaikan dalam dakwahnya HTI. Jauh sebelum ribut defisit BPJS, HTI sudah menyerukan untuk menolak SJSN dan BPJS (tribunnews.com, 21/11/2012).

Ketika proyek OBOR Cina ditandatangani, yang menandai dimulainya hegemoni Cina atas Indonesia, HTI pun sudah lama mengingatkan akan hal itu. Di pawai Akbarnya pada tahun 2015, HTI mengingatkan untuk mewaspadai bahaya neoliberalisme (republika.co.id, 10/05'2015).

Syahdan ketika kasus korupsi menjerat mereka yang berkoar-koar "Aku Pancasila dan NKRI harga mati". Seakan kata Pancasila menjadi tameng untuk menutupi borok kasus mereka. Ada Ketum PPP, Romy, yang terkena OTT jual beli jabatan di Kemenag. Ditengarai, Menag yang mengirimkan tim investigasi ke MAN 1 Sukabumi itu pun terlibat di dalamnya (tempo.co, 30/05/2019).

Lalu terungkap pula sosok Menpora Imam Nahrawi, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), terkait kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Dan belakangan, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, ketua umum Partai Golkar, dalam kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem, yang namanya disebut dalam kasus suap dan gratifikasi dengan tersangka anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

Jadi, ketika rezim membuat framing jahat terhadap HTI, menjadikannya sebagai musuh bersama. Mengkriminalisasi pengibar bendera Tauhid. Dan monsterisasi ide Khilafah. Sejatinya rezim sedang menutupi kegagalan. Mengalihkan pandangan rakyat agar tak fokus pada ketidakpiawaian rezim dalam memimpin negeri. Apatah lagi dengan sistem sekuler yang hanya akan melahirkan pemimpin yang sibuk memperkaya diri sendiri dengan perilaku korupnya. Wallahu a'lam [MO/vp]

Posting Komentar