Oleh: U. Rana Salsabila
(Member Pena Muslimah Cilacap)

Terpidana kasus pelecehan seksual yang juga merupakan mantan guru di Jakarta Internasional School (JIS), Neil Bantleman (Kanada), mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo. Ia dibebaskan dari Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur pada 21 Juni 2019 lalu. Grasi dari Presiden Joko Widodo diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13/G Tahun 2019 pada tanggal 19 Juni 2019. (Kompas.com, 12/07/2019).
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi kepada terpidana kasus pelecehan seksual Neil Bantleman. Anggota KPAI, Putu Elvina, menyatakan bahwa grasi Jokowi menjadi lembaran hitam terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia.
“Ini masih menjadi lembaran hitam terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia,” kata Putu. Ia juga menilai pemberian grasi kepada terpidana kasus pelecehan seksual tentu bertolak belakang dengan upaya pemerintah melakukan perlindungan anak-anak dari kekerasan seksual. “Ini yang memang kemudian menjadi hal yang akan disesalkan juga,” katanya. (CNN Indonesia, 13/07/2019).
Kebijakan Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada pelaku pedofilia merupakan lemahnya sikap pemerintah terhadap pelaku. Pemerintah tidak mempertimbangkan dampak yang terjadi pada korban dalam jangka panjang. Tidak akan sebanding dengan hukuman yang diterima oleh pelaku, terlebih setelah mendapatkan grasi. Ini bukti penguasa telah mencederai keadilan di negeri ini.
Tidak hanya kali ini pemerintah memberikan grasi kepada pelaku kriminal yang merupakan Warga Negara asing (WNA). Beberapa tahun lalu pun, pemerintah memberikan grasi kepada terpidana mati kasus Narkotika yang juga merupakan WNA, meskipun telah melakukan kejahatan berat di negeri ini. Tak ayal ini semakin menampakkan bukti nyata lemahnya pemerintah menghadapi pelaku kriminal terutama warga asing.
Kasus pelecehan seksual bukan kali itu saja terjadi. Ada banyak deretan kasus serupa yang menghantui negeri ini. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menangani para pelaku tersebut. Karena salah satu penyebab maraknya kasus kejahatan seksual (pedofilia) di negeri ini adalah sikap pemerintah yang terlalu “lunak” kepada para pelaku.
Sehingga para pedofil di negeri ini akan semakin beranak pinak dan tumbuh subur. Faktanya pedofilia merupakan penyakit menular yang akan terus menyebar. Tentu ini sangat membahyakan moral dan kualitas generasi masa depan di negeri ini. 
Banyaknya individu yang semakin lemah benteng takwanya serta orang tua yang tidak memberikan pendidikan di rumah sesuai tuntunan agama merupakan salah satu faktor semakin ganasnya virus pedofilia dan semacamnya. Didukung pula dengan kondisi masyarakat yang semakin toleran terhadap kemaksiatan.
Dan yang paling utama adalah penguasa lemah dalam melindungi masyarakat dari kerusakan. Rangsangan naluri seksual dengan beragam bentuk dibiarkan merajalela. Media dibiarkan merusak dengan menghadirkan beragam produk pemikiran dan tontonan yang merusak generasi.
Umat sejatinya membutuhkan solusi tuntas yang dapat memutuskan mata rantai pedofilia. Namun solusi tuntas tidak akan pernah lahir dari rahim sistem sekuler-kapitalisme saat ini. Lain dengan sistem Islam yang memiliki visi penyelamatan generasi masa depan yang sempurna dan fundamental. Islam menghentikan penyebaran perilaku pedofilia dengan:
  1. Mewajibkan negara berperan besar dalam memupuk ketakwaan individu rakyat agar memilki benteng dari penyimpangan perilaku seksual. Masyarakat tidak boleh dibiarkan menjadikan kebebasan sebagai standar berperilaku, ketaatan dan keterikatan terhadap syariat harus ditanamkan.
  2. Melalui pola asuh di keluarga melalui pendidikan. Baik itu pendidikan formal maupun non formal.
  3. Islam mencegah tumbuh dan berkembangnya benih perilaku menyimpang dengan memberikan aturan pergaulan dalam Islam antara sesama dan lawan jenis.
  4. Secara sistematis Islam memerintahlan negara menghilangkan rangsangan seksual dari publik termasuk ponografi dan pornoaksi. Segala bentuk tayangan yang mengandung konten tersebut akan dihapuskan.
  5. Islam juga menetapkan hukuman yang bersifat kuratif (menyembuhkan), menghilangkan dan menuntaskan siklusnya dari masyarakat dengan menerapkan pidana mati bagi pelaku, baik subyek maupun obyeknya. Rasulullah Saw. bersabda:
“Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya.” (HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad).

Semua itu hanya bisa diterapkan di dalam sistem Islam yang akan meminimalkan seminimal mungkin faktor-faktor pemicu terjadinya kekerasan seksual, pedofilia, sodomi dan perilaku menyimpang lainnya. Karena itu sistem sekuler-kapitalisme saat ini yang menjadi biang kerok permasalahan memang harus segera ditumbangkan.

Dan menggantikannya dengan sistem Islam yang memiliki solusi tuntas untuk setiap problematika kehidupan manusia. Tentu ini harus dibarengi dengan penerapan syariat Islam secara kaaffah. Dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyah sehingga Islam akan tampak aslinya sebagai Rahmatan Lil ‘Alamin.

Wallahu a’lam bish-showab.[MO/sg]

Posting Komentar