Oleh: Anjar Rositawati S.Pd

Mediaoposisi.com-“Saat hukum terbelit begitu mudah, langit keadilan runtuh menimpa si lemah” ungkapan yang sangat gamblang mengenai gambaran keadilan di negeri ini. Neil Bantleman, nama mantan guru Jakarta International School (JIS) yang dibebaskan, mulai menghirup udara bebas sejak tanggal 21 juni 2019.
Masa potong tahanan yang diberikan untuknya sebanyak 5 tahun dari masa tahanan yang semestinya dijalani selama 11 tahun. Sangat disayangkan keputusan Jokowi dalam memberikan grasi kepada Neil Bantleman. 
 “Pemberian grasi ini kontraproduktif dengan semangat pemerintah sendiri dalam mencegah dan melindungi anak-anak dari pelaku kejahatan seksual” ujar ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dalam pernyataan persnya, Senin (15/7/2019). Seharusnya Jokowi bisa memberikan penjelasan atas alasan diberikannya grasi tersebut. 
Lebih lanjut Hasto berpendapat, sebelumnya pemerintah telah menyatakan kekerasan seksual terhadap anak adalah sebuah kejahatan luar biasa karena dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak.
Ia menilai langkah pemberian grasi tersebut bertentangan dengan perpu yang telah ditandatangani presiden yakni Perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.     
Sebuah ketidakadilan kembali dipertontonkan di negeri ini. Sebuah ironi yang begitu memilukan. Seharusnya pemerintahlah yang paling terdepan dalam mencegah dan memberi hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku. Dimana keseriusan pemerintah untuk bisa menjaga dan melindungi anak-anak dari predator seksual? Yang terjadi justru sebaliknya.
Jika terhadap pelaku kejahatan saja bisa demikian bermurah hati. Bisa dipastikan bahwa mereka tidak akan takut dengan hukuman yang akan didapatkan. Tidak akan pernah ada efek jera bagi sipelaku. 
Dalam Islam pembahasan mengenai hukum pidana (biasa dikenal dengan Fiqih Jinayah) dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu Jarimah Hudud, Jarimah Qishas Diyat, dan Jarimah Ta’zir. Mengenai kejahatan yang sudah dilakukan Neil Bantleman adalah kejahatan seksual berupa pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak-anak.
Para ulama sepakat bahwa perbuatan sodomi lebih besar dosa dan hukumannya dari perbuatan zina. Jika orang yang belum menikah berzina, maka ia akan mendapatkan hukuman cambuk 100 kali cambukan. Lalu diasingkan dari negerinya selama setahun penuh. Sedangkan bagi yang sudah menikah dan dia berzina, maka akan mendapatkan hukuman rajam (dilempari batu) sampai mati.
Adapun pelaku liwath (istilah pelaku sodomi), maka pelakunya dibunuh dalam kondisi apapun. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam “Barangsiapa yang mengetahui ada yang melakukan perbuatan liwath (sodomi) sebagaimana yang dilakukan kaum nabi Luth, maka bunuhlah kedua pasangan tersebut” 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa para sahabat telah sepakat (berijma’) bahwa pelaku liwath harus dibunuh. Walaupun mereka berbeda pendapat mengenai cara menjatuhkan hukuman tersebut. Ada yang berpendapat dirajam hingga mati, ada juga yang berpendapat dijatuhkan dari tempat yang tinggi lalu ditimpa dengan reruntuhan bangunan. 
Itulah hukum didalam Islam yang mempunyai fungsi sebagai jawabir, mempunyai makna penebus siksa di akhirat dan zawajir yang berarti pencegah tindakan kriminal yang baru.
Tentu saja semua fungsi tadi hanya bisa dilakukan oleh sebuah institusi kenegaraan, bukan dilakukan secara individu ataupun kelompok. Lalu bagaimana kondisi yang terjadi saat ini? Dimana peran sebuah Negara dalam memberantas kejahatan, apapun bentuknya.
Hukum positif yang seringnya tidak memihak kepada korban dan juga tidak mampu untuk mencegah kejahatan baru, apakah masih bisa diharapkan? Kembali pada hukum yang dibuat oleh Sang Pencipta Manusia. Yang paling mengerti bagaimana dan apa yang paling terbaik untuk umat manusia.
Jika kita semua mau kembali memakai seluruh aturan-Nya dalam seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya keadilan yang didapatkan tetapi juga kesejahteraan dan rahmat bagi seluruh alam. Wallahu ‘alam bishshowab. [MO/sg]
    

Posting Komentar