Oleh: Hany Handayani Primantara, S.P.
( Pemerhati Sosial ) 

Mediaoposisi.com-Bukan sebuah omong kosong bahwa pemerintah yang baru alias petahana semakin kesini, justru kian menjadi-jadi permusuhannya terhadap Islam. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa yang terjadi di DKI Jakarta sesuai dengan yang dikabarkan oleh detik.com.
Pemprov DKI Jakarta membatalkan kajian Ustaz Felix Siauw di Masjid Balai Kota. Sebelumnya, Pemprov DKI lebih dahulu membatalkan undangan yang diajukan ke Muslimah HTI.
Begitu pula dengan komitmen pemerintah untuk mengejar para penyebar paham khilafah. Masih dari sumber yang sama, hal itu disampaikan langsung oleh Menko Polhukam Wiranto. Wiranto bahkan menegaskan, bila ada pihak yang masih menyebarkan paham terlarang itu, konsekuensinya ialah jeratan hukum. 
Dasar dari pemerintah memusuhi HTI yakni "Organisasi itu dibubarkan karena pahamnya. Ideologinya, visi-misinya sudah jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan NKRI.
Kalau individual atau mantan-mantan anggotanya beraktivitas tetapi aktivitasnya masih melanjutkan paham-paham yang anti-Pancasila, anti-NKRI, ya masuk ke ranah hukum. Harus kita hukum," kata Menko Polhukam Wiranto, Jumat (19/7/2019).
Tak beda nasibnya dengan HTI, hal yang hampir sama pun menimpa organisasi FPI. Izin organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) belum diberikan pemerintah karena ada syarat yang belum dipenuhi. Saat ini, pemerintah juga sedang mengevaluasi aktivitas FPI. Wiranto mengatakan pemerintah tetap mendasarkan keputusan lewat peraturan yang ada. 
"Kenapa kita belum memberikan karena kita masih mendalami, dilakukan suatu evaluasi dari aktivitasnya selama dia ada, organisasinya, track record-nya juga sedang disusun, organisasi memang layak diberikan izin lagi atau tidak," sambungnya.
Sebagai seorang yang duduk di pemerintahan, seharusnya Wiranto paham bahwa dari sisi hukum HTI tidak pernah dibubarkan. Melainkan hanya sekedar dicabut badan hukumnya secara legal sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan.
Namun, apa yang disampaikan Wiranto kepada khalayak ini seolah-olah HTI menjadi pesakitan di meja hijau yang melanggar UUD dan pancasila sebagai dasar negara.
Dicabutnya badan hukum HTI pun sebenarnya sebuah kedzoliman yang nyata dilakukan pemerintah. Mengapa? Karena sejatinya tak pernah terbukti satu pun apa yang diajukan jaksa penuntut umum atas kesalahan HTI.
Yakni HTI bertentangan dengan pancasila dan membahayakan kesatuan NKRI. Pada faktanya justru yang ada, aktivitas yang dilakukan oleh HTI merupakan wujud cinta terhadap tanah air. 
Bukti wujud cintanya HTI terhadap tanah air adalah dengan cara membongkar makar yang dilakukan oleh asing, yakni Indonesia sedikit demi sedikit dikuasai dari sisi sumber daya alamnya.
Namun sepertinya hal itu tak mampu disadari oleh sebagian pihak yang sudah berpandangan negatif terhadap HTI. Entah ada apa hingga mereka ketakutan sekali jika ide Khilafah yang disampaikan oleh HTI ini dapat berkembang luas di bumi nusantara. 
Jika ditinjau dari sisi undang-undang pun, tak ada ulasan bahwa khilafah merupakan bagian dari paham terlarang baik dalam surat keputusan tata usaha negara, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya sebagaimana paham komunisme, marxisme/leninisme dan atheisme, yang merupakan ajaran PKI melalui TAP MPRS NO. XXV/1966.
Artinya, sebagai ajaran Islam Khilafah tetap sah dan legal untuk didakwahkan ditengah-tengah umat. Mendakwahkan ajaran Islam Khilafah termasuk menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan agama Islam, dimana hal ini dijamin konstitusi.
Begitu pula terhadap FPI, pemerintah agaknya sedang menimbang-nimbang proses perpanjangan izin tersebut. Apakah karena pertimbangan bahwa FPI merupakan salah satu ormas yang paling keras dan vokal terhadap tindak kemaksiatan yang terjadi di Indonesia? Tindakan fisik FPI yang dianggap represih oleh pemerintah saat melakukan dakwah jadi salah satu alasannya.
Apapun alasan pemerintah menjegal dakwah kedua ormas ini, tetap saja hal tersebut tak akan menghentikan langkah para aktivisnya melakukan dakwah. Walau labelisasi buruk yang dihembuskan pemerintah terlanjur merebak di masyarakat.
Efek labelisasi buruk ini justru bisa jadi palu godam bagi pemerintah sendiri. Dengan HTI dan FPI dikucilkan dan dipersekusi justru masyarakat akan semakin sadar siapa yang benar dan salah. Karena masyarakat sudah cerdas, sudah paham akan kerusakan multidimensi yang sedang dihadapi. 
“Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya.” (QS Al-Anfal [8]: 30).
Wallahu a’lam Bishowab. [MO/sg]

Posting Komentar