Oleh: Wiwit Irma Dewi, S.Sos.I
(Pemerhati Sosial dan Media)

Mediaoposisi.com-Tidak ada kawan dan lawan abadi yang ada hanya kepentingan sejati, demikianlah prinsip dalam politik Demokrasi. Hal ini semakin menyadarkan kita bahwa politik dalam sistem Demokrasi sarat dengan kepentingan.

Baru-baru ini beredar isu di media bahwa sejumlah parpol dari kubu Prabowo Subianto akan merapat ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Hal ini mencuat setelah adanya upaya rekonsiliasi pasca pemilu.

Beragam reaksi bermunculan, termasuk dari partai-partai pendukung kubu petahana. Menurut Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily yang dilansir oleh detik.com menyatakan bergabungnya partai ke koalisi pemerintahan bukan sekadar jadi wadah mencari kekuasaan. Ia mengatakan penyatuan antara partai pro-Prabowo dan partai koalisi Jokowi memerlukan proses.

Jika bergabungnya partai-partai tersebut tanpa didasari kesamaan visi misi, Ace khawatir mereka hanya akan jadi duri dalam daging.

Demokrasi Menyuburkan Politik Balas Jasa

Sebelumnya tercatat banyak politikus yang pada awalnya bersebrangan namun tak lama malah bergandengan, bahkan sebaliknya yang awalnya dekat kemudian menjauh menjadi musuh.
Frase "kutu loncat" kerap disematkan kepada para aktor politik yang inkonsistensi pada posisi semula. 

Seperti yang dilakukan oleh partai Demokrat baru-baru ini misalnya, mereka memutuskan dengan gamblang meninggalkan kubu 02 dan merapat mendukung kubu 01. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan "posisi aman" dalam pemerintahan.

Menyoal tentang koalisi memang tak bisa dipisahkan dari pembagian posisi atau jabatan pada partai yang telah memberikan dukungan. Istilah "balas jasa" atau "no free lunch" sangat berpengaruh terutama dalam dukungan politik, ini dikenal juga sebagai politik transaksional.

Begitulah adanya, dalam sistem Demokrasi hal seperti itu lumrah terjadi. Itu dikarenakan asas kepentingan yang melahirkan politik transaksional, yang kemudian dijadikan landasan oleh si pelaku politik. Bahkan bisa dibilang hal tersebut bukan hal yang baru.

Oposisi dan Koalisi Dalam Islam

Dalam Islam tidak ada dan tidak akan pernah ditemukan politik transaksional, karena dalam sistem Negara Khilafah tidak mengenal konsep Rulling Party (partai berkuasa). Tidak ada istilah petugas partai, sekalipun Khalifah dan pejabat penting berasal dari partai tertentu namun posisi mereka sama seperti yang lain.

Tidak ada istilah oposisi dan koalisi. Semua pihak, termasuk partai pengusung memiliki kewajiban yang sama dalam hal memantau kinerja Khalifah dan pejabatnya, memiliki kewajiban yang sama dalam melakukan koreksi terhadap penguasa (muhasabah lil hukmi).

Tidak ada pula istilah balas jasa atau embel-embel serupa, semua berjalan dan tunduk berdasarkan hukum Syara, baik Khalifah, para pejabat, partai politik dan masyarakat. Bukan pada asas kepentingan pribadi terlebih lagi kepentingan partai. Inilah esensi dari kedaulatan di tangan Syara.

Sebagai seorang muslim, saatnya kita sadar bahwa taat kepada hukum Syariat merupakan sebuah konsekuensi keimanan, dan itu hanya akan bisa terlaksana secara sempurna dalam sistem Negara Khilafah yang akan mengaplikasikan seluruh hukum-hukum Allah SWT. Wallahu a'lam bish-shawab. [MO/vp]


Posting Komentar