Oleh Ammylia Rostikasari, S.S.
(Komunitas Penulis Bela Islam)

Utang lagi dan lagi. Belum beres perkara utang dengan Cina, kini pemerintah  berurusan kembali dengan Bank Dunia. Alih-alih dalam rangka pengembangan mutu madrasah dasar dan menengah di Indonesia, Bank Dunia telah menyetujui untuk mengucurkan pinjaman  senilai US$250 juta atau setara Rp3,5 triliun (dengan asumsi kurs Rp14 ribu per dolar AS) (cnn.Indonesia.com/28/06/2019).

Mediaoposisi.com-Menyikapi kebijakan pemerintah mengenai utang untuk pengembangan madrasah, Ketua PP Muhamadiyah menyatakan bahwa pinjaman tersebut sangat berisiko. Pasalnya, Kemenag seharusnya berpikir lebih matang bagaimana cara untuk membayarnya. 

Hal demikian karena posisi Kemenag (Kementerian Agama) tidaklah sama dengan kementerian lainnya, seperti perindustrian dan perdagangan yang memanfaatkan kucuran dana pinjaman guna orientasi keuntungan. Jika akhirnya siswa madrasah yang harus membayar beban utangnya, hal demikian bukan membantu justru memberatkan (republika.co.id/20/06/2019).

Kian hari kian miris mengamati kebijakan yang ditelurkan rezim di negeri loh jinawi ini. Herannya hampir setiap pembiayaan selalu saja ada sangkut pautnya dengan utang luar negeri. 

Mulai dari infrastruktur, Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan; Pertambangan & Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas, Uap / Air Panas dan Udara; Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi; Konstruksi sampai  sektor pendidikan sub.  pengembangan madrasah yang menuai kekhawatiran.

Sebuah lembaga pemeringkat utang seperti Standard & Poor’s (S&P), Moody’s, dan Fitch merupakan lembaga menilai kekuatan perusahaan dan pemerintah, terutama kemampuan mereka dalam memenuhi pembayaran pokok dan bunga atas utang mereka. Dengan ungkapan lain, semakin tinggi sebuah negara atau perusahaan berutang, maka kemampuan mereka dalam membayar utang dinilai semakin baik. Begitu pun sebaliknya.

Logika demikian tentulah dihasilkan dari rumus berpikir neoliberalisme. Paham yang hanya menakar kebijakan dari segi nekatnya saja. Bebas tak hirau batas, tanpa menimang imbas kemudaratan yang akan diterima rakyatnya. Walhasil, negara dililit gurita utang luar negeri. Kemandirian bangsa terguling, kebijakan negara semakin kentara oleh kendali Aseng dan Asing.

Hal ini begitu kontras dengan utang negara dan pos pembiayaan dalam pandangan Islam.
Pertama, Islam memandang jika utang bukanlah jalan utama untuk mendapatkan pembiayaan kebutuhan rakyat dalam sebuah negara, seperti infrastruktur, pertanian, industri berat, peternakan bahkan pendidikan dalam penyediaan sarana prasarananya. 

Karena pendapatan utama yang didapatkan negara ditempuh dengan cara mengelola sumber daya alam mandiri dan hasilnya diperuntukkan bagi kemakmuran masyarakatnya juga. Sehingga tak dibenarkan privatisasi tambang atau sektor publik lainnya. Ada lagi dari sumber Khumus, kharaz, ghanimah, yang dihasilkan dari penaklukan sebuah negeri lewat jalan jihad fisabilillah.

Kedua, Islam memandang jika utang luar negeri adalah jeratan asing untuk menundukkan kebijakan sebuah negara. Di balik kucuran dana tentu saja tak ada yang cuma-cuma, “No free lunch” begitu ungkapan asing yang tak asing di telinga ini. Apalagi utang yang dikucurkan selalu didampingi riba. Jelas ini bahaya dan menyalahi syariat Ilahi.

Jika zina dan riba telah tersebar luas di satu negeri, sungguh penduduk negeri itu telah menghalalkan azab Allah bagi diri mereka sendiri (HR al-Hakim, al-Baihaqi dan ath-Thabrani).

Seharusnya pemerintah negeri ini bersikap peka dan mawas diri, memikirkan bahwa Rentenir Kapitalis Timur ala Cina dan Kapitalis Barat ala Amerika lewat Bank Dunia, adanya sebagai pihak yang selalu sigap mencari mangsa. Berlebih lagi negeri-negeri kaum Muslim, wabil khusus Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya.

Ngerinya, jika negeri yang terjerat utang mengalami gagal bayar maka risiko kebangkrutan di depan mata. Nasib malang Zimbabwe yang harus mengganti mata uangnya dengan yuan dan Srilangka yang harus melepaskan Pelabuhan Hambatota kepada Cina. Sementara aset negeri ini begitu banyak, berharga, dan menggiurkan rentenir raksasa.

Ketiga, Islam mengadopsi bahwa pemimpin atau penguasa adalah imam. Ia akan dimintai pertanggungan jawabnya di yaumil hisab. Pemenuhan fasilitas infrastruktur, pertanian, peternakan, kesehatan, juga pendidikan wajib dilaksanakan dengan pembiayaan yang halal. Penguasa bertanggung jawab penuh untuk menyejahterakan masyarakatnya.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan pilar lahirnya peradaban yang kokoh nan mulia. Berlebih lagi pada sektor pendidikan yang begitu esensial. Jika pembiayaan sektor ini pun dilakukan secara mandiri tanpa ada intervensi, maka arah pendidikan akan murni berlandaskan syariat Islam. 

Hal demikian karena tujuan digelarnya pendidikan di tengah umat tak lain untuk mencetak generasi berkepribadian Islam yang akan berjuang menegakkan kalimatullah di muka bumi ini. Yang lisannya basah mengagungkan kitabullah dan Sunah Rasulullah. Perilakunya kaya akan adab dan ilmu mulia. Maka kiprahnya akan didamba umat manusia.

Seperti halnya yang telah digambarkan dalam kepemimpinan Islam terdahulu, penyelenggaraan lembaga pendidikan seperti, Nizamiyah di Baghdad, Al-Azhar di Mesir, al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, dan Sankore di Timbuktu, Mali, Afrika. Masing-masing lembaga ini memiliki sistem dan kurikulum pendidikan yang sangat maju ketika itu. 

Dari beberapa lembaga itu, berhasil melahirkan tokoh-tokoh pemikir dan ilmuwan Muslim yang sangat disegani. Misalnya, al-Ghazali, Ibnu Ruysd, Ibnu Sina, Ibn Khaldun, Al-Farabi, al-Khawarizmi, dan al-Ferdowsi. Semua terlaksana jika senantiasa merujuk pada kitabullah dan sunah Rasulullah dalam tatanan kepemimpinan Islam. Tidakkah negeri ini mendambanya?wallahu’alam bishowab [MO/vp]




Posting Komentar