Oleh : Nida Husnia Ramadhani
Mediaoposisi.com-Kericuhan pemilu telah berakhir, meninggalkan serpihan-serpihan misteri kematian yang tak juga terungkap kecuali melalui dugaan, sebab larangan otopsi terhadap mayat-mayat petugas KPPS. Kericuhan pemilu mau tak mau harus selesai, karna peserta aksi 22 Mei yang menuntut keadilan atas kecurangan hitung suara malah diusir dan dibunuh aparat.

Rakyat mati, kehormatan dirinya tak lagi dilindungi. Suaranya tak lagi didengar. Jeritannya terdengar parau dan hilang. 

Serak, hampir putus urat leher menolak dipimpin oleh pedagang, yang dengan senang hati meng-investasikan segala sumber daya alam, tempat rakyat mencari makan. Namun tak ada lagi pilihan, sebab setelah menjabat benarlah ia terbang ke Jepang. 

Menghadiri KTT G 20 dan bicara investasi. Lalu kini menata jajaran menteri sesuai aturan pre order pihak-pihak yang memenangkannya. Tagihan datang dari partai politik, tak terkecuali ormas.

Omong kosong ”dari, oleh, dan untuk rakyat” Lihat saja sedang sibuk apa pemerintah hari ini? Nasdem tuntut kursi menteri, NU dan PKB ingin terpisah dalam kementrian, Golkar mengingatkan agar tak lupa memberi kursi menteri juga, PDIP sudah menyodorkan calon menteri, PPP, Hanura, PSI, PKB, Perindo, dan semua penjilat yang berlutut minta jabatan. 

Kiranya menteri hanya sekedar nama, tak lebih. Karena tak bekerja kecuali untuk mengenyangkan perutnya sendiri. Bagaimana bisa menteri keuangan dipegang Sri Mulyani yang terus meningkatkan hutang negara atau calon menteri pemberdayaan perempuan yang suka menghina syariat macam Grace dari PSI.

Lalu apalah arti keberadaan pemimpin? Ia justru dipermainkan orang banyak, belum lagi menanggung tanggung jawab terhadap hak-hak rakyat yang terbengkalai, belum juga melayani China dan AS, masih juga banyak janji yang dilanggar, sekarang malah ramai koalisinya menagih posisi menteri.

Siapa yang masih ingin menjaga demokrasi? Kemurnian apa lagi yang mesti dicari? Bahkan Plato enggan berdemokrasi, katanya sistem negara demokrasi hanya akan melahirkan pemerintahan tirani. Sebab semua orang diberi kebebasan tanpa ada batas-batas yang mesti diperhatikan. 

Mustahil rakyat kecil bisa menyumbang suara kecuali hanya untuk memenuhi kotak suara pemilu. Sisanya? Terserah pebisnis dan pengendali kekuasaan. Lihat saja tambang minyak dan batu bara yang rakus dimiliki oleh seorang pejabat menteri maupun pejabat negara lainnya.

Dalam demokrasi yang coba d islamisasi, sumpah jabatannya menggunakan al-Quran namun tak satupun hukum negara berbasis syariat, sudah pula berniat menghapus pelajaran agama dari sekolah. 

Demokrasi juga lihai mengedepankan urusan rakyat menjelang pemilu lalu kabur dan bilang, “Kok tanya saya? Ya bukan urusan saya”. Demokrasi sering diklaim berasal dari Islam. Padahal kedaulatan rakyat itu artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. 

Bila suara rakyat disetarakan dengan suara Tuhan, lalu dimana kedaulatan Tuhan itu sendiri? Maka bohong, sebab Islam hanya mengajarkan ketundukan pada hukum Allah saja. Tuhan semesta alam.
Dan pada akhirnya demokrasi pun berkhianat, yang disebut rakyat adalah rakyat yang ber-harta, ber-modal, ber-bisnis. 

Dominan hukum dibuat atas kesepakatan mereka, memeras rakyat dengan bungkus UU. Bila proses UU terlalu lama, segera saja dibuat PERPPU atau bisa juga dengan PERPRES.

Curang, berebut jabatan, gonta-ganti kebijakan, sikut menyikut untuk kursi kekuasaan, itu hal biasa dalam demokrasi. Sehingga terbengkalainya urusan rakyat juga hal biasa dalam demokrasi, maka jangan heran bila tak ada yang mengurus kita hari ini, dan bila habis SDA yang jatuh ditangan asing dan swasta, dan jika angka pengangguran terus meningkat. Karena pak Joko dan mbah Amin sedang pusing mengatur barisan menteri. [MO/vp]

Posting Komentar