oleh: Vina Setyana

Mediaoposisi.com-Dalam pidato Visi Indonesia pada 14 juli 2019 sepekan lalu, presiden Jokowi menyerukan visi Indonesia kedepan diantaranya  adalah mempermudah investasi dan reformasi birokrasi. Presiden Jokowi menyatakan “Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya. Dalam rangka membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Karena itu, jangan alergi terhadap investasi asing” (m.cnnindonesia.com).


Untuk memuluskan laju investasi akan dilakukan reformasi birokrasi secara struktural agar perizinan tidak ada yang berbelit dan tidak ada hambatan seperti pungutan-pungutan liar. Bahkan presiden memastikan akan menindak tegas terhadap siapa saja yang menghambat; pungutan-pungutan liar akan dikejar dan jika ada pejabat yang tidak bisa mengikuti rencana ini akan dipangkas (tempo.co).


Upaya untuk mempermudah investasi telah disiapkan pemerintahan jokowi di periode sebelumnya. Pada oktober 2016 Mendagri berupaya mencabut 3.143 perda yang dianggap menghambat investasi di daerah. Namun sayangnya gagal karena MK memenangkan organnisasi antar pemda yang mengajukan uji materi dan menyatakan mendagri tidak berwenang untuk membatalkan perda (detik.com).


Oleh karena itu  pada 2 april 2019 presiden jokowi mengesahkan PP No 24 th 2019 tentang pemberian intensif dan kemudahan investasi di daerah untuk menjawab keresahan hambatan investasi di daerah sehingga investasi bisa tumbuh pesat. Beberapa kemudahan yang diberikan adalah penyediaan data dan informasi peluang, kemudahan investasi langsung konstruksi, penyediaan lokasi dan sarana-prasarana, bantuan teknis, percepatan izin, kemudahan akses pemasaran,kemudahan investasi di kawasan strategis, pemberian karyawan dan keamanan, kemudahan sertifikasi dan standardisasi, kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil, kemudahan akses pasokan bahan baku, serta fasilitas promosi (cnbcindonesia.com)


Tidak cukup dengan memberi intensif dan kemudahan, pemerintah jokowi tengah melakukan pembaruan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16 dengan relaksasi DNI (Daftar Negatif Investasi) untuk mendorong pertumbuhan investasi. Daftar terlarang Investasi akan diperlonggar untuk 54 bidang usaha, 25 diantaranya dilepas agar bisa 100% dikuasai investor asing tanpa persyaratan tertentu dan kemitraan. Menurut Menteri Koordinasi Perekonomian, Damin Nasotion Jami “Rancangan Perpres DNI ini segera rampung” (tirto.id, 27 November 2019


Pernyataan keras Presiden Jokowi dalam pidato Visi Indonesia dan upaya pemberian kemudahan bagi investor memberikan jaminan pengawalan bagi para investor lokal maupun asing untuk berinvestasi. Hal ini berarti swasta dan asing akan semakin banyak menguasai sektor-sektor ekonomi potensial di daerah. Mengapa begitu getol meningkatkan arus investasi? Tidak adakah kompromi dan diskusi bagi solusi yang lain?  Padahal, tidak pernah tergambar dari kata investasi sebagai perjanjian kerjasama yang sepadan dan adil dalam pembagian keuntungan.


Apalagi bisa berjalan dengan kaki sendiri, suatu yang mustahil investasi memberi jalan bagi kita untuk bisa mandiri dalam mengelola sumberdaya ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hapus impian itu jika masih mengandalkan investasi! Para investor tidak berorientasi untuk menyejahterakan rakyat tetapi yang dipentingkan adalah keuntungan bagi mereka.


Di zaman kekuasaan kapitalisme global saat ini tidak ada yang gratis. Investor tidak akan mau rugi karena ini adalah prinsip ekonomi kapitalis. Investasi merupakan cara liberalisasi ekonomi yang diusung sistem kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme hanya akan menyejahterakan segelintir korporasi dan menyebabkan kemiskinan sistemik di masyarakat.


Jika mengamati Investasi yang selama ini telah berjalan, tidak pernah diperhitungkan sumber daya alam sebagai aset dan modal investasi. Jika sumber daya alam dihargai dengan pantas sebagai modal, tentunya kita memiliki andil lebih besar atau sepadan dalam nilai investasi. Sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis investasi tersebut  jauh lebih besar. Bukan keuntungan dengan persentase yang kecil sekali dan bukan sekedar mendapat lapangan pekerjaan yang hanya menyerap tenaga terampil atau buruh yang digaji murah.


Sedangkan investor asing dengan mudah diizinkan mendatangkan tenaga kerja dari luar yang digaji lebih tinggi. Faktanya investasi hanya memberi jalan bagi swasta dan asing untuk mendapatkan keuntungan besar dengan mengeruk pundi-pundi emas di negeri ini, sedangkan rakyat hanya akan mendapat remahan-remahan sisa yang tercecer. 


Sumber daya alam adalah milik rakyat, dalam hadist Rosulullah menyampaikan bahwa kaum muslim berserikat atas api, air dan tanah. Allah telah mengamanahkan kepada negara untuk mengelola sumber daya alam untuk digunakan menyejahterakan rakyat. 


Hal ini sejalan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu Jelas bahwa investasi adalah bentuk penjajahan bukan alergi. Investasi menjadi jalan bagi penguasaan kekayaan negara dan mengancam kedaulatan negara. 


Kemudian, Mengapa bersikeras mengusung investasi menjadi visi Indonesia kedepan? Apakah ini harga yang harus dibayar kepada korporasi besar dan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam kemenangan pilpres? Masyarakat sudah dapat menilai, tampaknya ini adalah  budaya balik modal sistem demokrasi. Sistem demokrasi hanya akan melahirkan pemimpin yang mengabdi pada tuan yang membayarnya bukan kepada rakyat.


Semua ini  bisa diakhiri dengan membuang biang keroknya yaitu tinggalkan sistem demokrasi kapitalisme serta seluruh program imperialismenya termasuk liberalisme ekonomi. Mari berpindah kepada sitem islam yang dirancang untuk memberikan rahmad bagi seluruh dunia. Penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam institusi khilafah akan menjalankan roda perekonomian yang mandiri sesuai syariat Islam dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia serta menghindarkan dari perjanjian dan investasi yang bisa merugikan rakyat.[MO/sg]



Posting Komentar