Oleh: Yuyun Pamungkasari

Mediaoposisi.com-Kerjasama Indonesia-Cina kembali menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) proyek One Belt One Road (OBOR) melalui perwakilan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kedua Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF –BRI) pada 25-27 April di Beijing, Cina. 

Keikutsertaan Indonesia dalam proyek OBOR ini telah diteken sejak 2017. Bahkan di 2013 -awal kali proyek OBOR digulirkan-, era baru kerjasama antar kedua negara telah dimulai. Sejak saat itu, kemitraan Indonesia-Cina yang sebelumnya didominasi perdagangan sudah mulai bergeser ke arah industrialisasi dan pembangunan non perdagangan.

 (https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/10/131002_investasi_cina_indonesia). Melalui payung OBOR, hubungan Indonesia-Cina semakin menguat. Bahkan baru-baru ini diadakan pertemuan antar delegasi Republik Rakyat China dengan para pelaku usaha Indonesia, di Jakarta (14/6/2019). 

Pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberi informasi kerja sama dalam kerangka “Regional Comprehensive Economic Corridor” (RCEC) GMF-BRI antara Indonesia dan China serta mendapatkan peluang investasi proyek di bidang infrastruktur, energi, pekerjaan umum dengan melakukan interaksi langsung antara pelaku bisnis Indonesia dan China.Dikutip eramuslim.com

Nyala OBOR/BRI di Indonesia
Diusulkan Xi Jinping pada 2013, program OBOR Initiative disebut sebagai upaya Tiongkok mengulang kejayaan Jalur Sutra. Bertujuan membangun sistem perdagangan internasional yang terkoneksi, baik melalui jalan darat dari Tiongkok ke Eropa dan sebaliknya. 

Maupun jalur laut dari Tiongkok ke kawasan Asia dan Afrika. Karena itu, program yang berganti nama menjadi Belt and Road Initiative (BRI) pada 2016 tersebut fokus membantu pendanaan proyek-proyek infrastruktur di berbagai negara. 

Mulai pembangunan jalan nasional, jaringan rel kereta api, hingga pelabuhan. Industri energi pun ikut didanai untuk mengembangkan industri di negara-negara anggota.

Program BRI melingkupi 68 negara. Terdiri atas 14 negara di Asia Timur dan Tenggara, 13 negara di Asia Selatan dan Tengah, 17 negara di Timur Tengah, serta 24 negara di Eropa. 31 di antara total 36 negara miskin utang tinggi mendapatkan suntikan BRI. Di antara 68 negara yang berutang ke Tiongkok melalui BRI, 23 berisiko mengalami gagal bayar. 

Sedangkan 8 negara dengan risiko paling tinggi: Djibouti, Kyrgyzstan, Laos, Maladewa, Mongolia, Montenegro, Pakistan, dan Tajikistan. Pogram yang diperkirakan menghabiskan belanja infrastruktur senilai US$ 4,4 triliun (Rp 62,7 ribu triliun), menjanjikan suntikan dana USD 150 miliar atau Rp 2 ribu triliun setiap tahun. 

Tiga institusi utama penyokong dananya, yaitu Export-Import Bank of China, Asia Infrastructure Investment Bank dan the Silk Road Fund. Bagi negara berkembang, rasanya sulit untuk tidak tergiur dengan tawaran Tiongkok tersebut. (https://m.jpnn.com/amp/news/5-tahun-program-jalur-sutra-8-negara-masuk-jebakan-tiongkok).

Di Indonesia, kebijakan BRI dimulai saat Cina masuk dalam perdagangan bebas ASEAN. Keterbukaan Indonesia terhadap Cina dibuka sejak perjanjian antar ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada 1 Januari 2010, dimana ditandatangani persetujuan pada November 2004 dan direvisi di tahun 2006 dan 2010. 

Kesepakatan ini berlaku efektif pada 1 Januari 2012 untuk produk barang dengan status “Normal Track”. Sementara keterbukaan untuk sektor Jasa ditandatangani pada 2007 dan fasilitasi investasi antar negara ASEAN dan China ditandatangani sejak 2009. Dimulai tahun 2013 hingga 2018, investasi yang berasal dari Tiongkok naik pesat rata-rata 98 persen pertahun dan dari Taiwan rata-rata sebesar 49,87 persen. 

Sementara investor Indonesia lainnya yakni Singapura hanya tumbuh 16,49 persen, Malaysia 42,85 persen, Jepang 8,62 persen, Korea Selatan 3,17 persen, dan Amerika Serikat malah minus (-)3,04 persen. Ini artinya, peran Cina semakin besar bagi Indonesia sejak kesepakatan tersebut dibuat dan terus meningkat hingga tahun 2019. (https://m.republika.co.id/amp/prdcm7415).

Indonesia sendiri tampak sangat terbuka dengan proyek OBOR Cina. Sehingga tak heran jika banyak proyek yang didanai Cina sudah berjalan. Diantaranya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung (US$ 6,07 miliar setara Rp 81,96 triliun) dan pembangunan jembatan Suramadu (Rp. 2,1 triliun dari total Rp.4,4 triliun). Pasca KTT OBOR I yang berlangsung Mei 2017, dana investasi US$ 20 miliar dari China siap masuk ke dalam negeri. 

Karena di KTT tersebut pemerintah Indonesia telah menawarkan beberapa proyek, salah satunya pembangunan pabrik pemurnian logam (smelter) dan pembangkit listrik kapasitas 7.200 MW di Kalimantan Utara yang telah disetujui salah satu investor Cina CITIC. 

Di tahun 2018, dalam lawatannya ke China, pemerintah Indonesia kembali menawarkan 15 proyek ke investor Negeri Tirai Bambu. Proyek tersebut antara lain proyek pembangunan Kuala Tanjung International Hub Port and Industrial Estate, jalan tol, dan kereta api di Sumatera Utara.

Sementara dalam KTT II BRI yang dilangsungkan pada 25-27 April 2019 di Beijing, Cina, Indonesia menawarkan 28 proyek dengan total nilai mencapai US$91,1 miliar setara Rp1.296 triliun (kurs Rp14.237 per dolar AS). Pemerintah Indonesia, menawarkan dua kelompok proyek prioritas. Kelompok pertama mencakup empat koridor wilayah yakni Sumatera Utara (Sumut), Kaltara, Sulawesi Utara (Sulut), dan Bali. 

Sementara itu, kelompok kedua terdiri atas beberapa proyek di Sumatera Selatan (Sumsel), Riau, Jambi, dan Papua. Dalam KTT II tersebut, menko Luhut mendorong kerja sama di 4 koridor ekonomi di Indonesia dengan nilai investasi mencapai total USD51,930 miliar. 

Koridor pertama adalah pembangunan infrastruktur, Kuala Namu Aerocity, dan kawasan industri di Sumatera Utara. Yang kedua pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan kawasan industri KIPI Tanah Kuning di Kalimantan Utara. 

Koridor ketiga yakni pembangunan Bandar Udara Internasional Lembeh, kawasan wisata Likupang, dan kawasan industri Bitung di Sulawesi Utara. Koridor yang terakhir adalah pembangunan techno park dan jalan tol di Bali.

Di KTT II itu, kedua negara sepakat menandatangani 2 nota kesepahaman dan 5 kontrak kerja sama. Dua nota kesepahaman yang berhasil disepakati yaitu menyangkut pengembangan mobil/motor listrik dan pengembangan Tanah Kuning Mangkupadi Industrial Park di Kalimantan Utara. 

Sedangkan kontrak kerja sama pertama yang ditandatangani terkait pengembangan proyek hydropower di Kayan senilai USD 2 miliar. Kontrak yang kedua yaitu pengembangan industri konversi dimethyl ethercoal menjadi gas, senilai USD700 juta. Kontrak ketiga merupakan perjanjian investasi joint venture untuk hydropower plant di Sungai Kayan senilai USD 17,8 miliar. 

Yang keempat adalah juga perjanjian investasi joint venture pengembangan pembangkit listrik di Bali senilai USD1,6 miliar. Sedangkan kontrak kelima terkait pengembangan steel smelter senilai USD 1,2 miliar. Dilkutip ekbis.sindonews.com
Meski demikian, banyak pihak mengingatkan agar pemerintah mewaspadai politik ekspasionis yang membahayakan kepentingan nasional pada program BRI Cina. 

OBOR = Kolonialisasi

Proyek OBOR Cina sejatinya merupakan bagian dari penjajajan ekonomi dan politik Cina kepada negara-negara yang terlibat di dalamnya. Indonesia sebagai salah satu mitra dalam proyek telah mendapat bantuan dana  dalam melaksanakan mega proyek ini. 

Data terakhir yang dirilis Bank Indonesia melalui Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) April 2019, posisi utang luar negeri pada Februari 2019 dari Pemerintah Cina sebesar US$17,7 miliar, atau setara Rp248,4 triliun dengan kurs Rp14.000. Dari jumlah tersebut, yang dikelola Pemerintah sebesar Rp22,8 triliun, sementara sisanya, sebesar Rp225,6 triliun, dikelola oleh swasta.

Meski terdapat perjanjian B to B antar kedua belah pihak, realitanya selama ini terkait pinjaman luar negeri, pemerintah Indonesia memberikan jaminan kepada swasta, sebagaimana disampaikan Manajer Kampanye dan Iklim Walhi, Yuyun Harmono. 

Disamping itu, hampir semua yang disebut sektor swasta di Cina pasti berafiliasi dengan BUMN ataupun pemerintah RRC. 

Kedua, apabila Indonesia tidak mampu membayar utang tersebut, Indonesia bisa bernasib sama sebagaimana Srilanka dan Djibouti yang harus tunduk dibawah Cina dengan menyerahkan aset dan penggunaan mata uang yuan. Hingga penguasaan sumber daya alam dan ekonomi ke Cina. 

Ketiga, selain penjajahan ekonomi, Indonesia telah dilemahkan pula kedaulatannya secara politik. Dengan adanya jerat utang Cina, secara tidak langsung akan mendikte kebijakan-kebijakan politik Indonesia kedepan yang menguntungkan negara Cina. 

Sebelum proyek OBOR saja, kebijakan-kebijakan politik Indonesia sudah di intervensi Cina seperti kebijakan impor bahan pangan dari negara Cina seluas-luasnya. Belum lagi penerapan skema Turnkey Project Management (TPM) Cina yang membuat Indonesia tidak berkutik. 

Sehingga memaksa Indonesia menerima paket kerjasama investasi sekaligus impor bahan baku, dan tenaga kerja dari Cina. Diduga  kuat saat ini tidak kurang dari 3 juta tenaga kerja China sudah berada di Indonesia.

Menurut peneliti muda Institute for Development of Economics and Finance (InDEF), Zulfikar Rakhmat, Cina memang tengah melebarkan sayap investasinya ke seluruh penjuru dunia. Bahkan melalui kebijakan Going-Out Cina mendorong perusahaan-perusahaan besar di negaranya untuk berinvestasi ke luar negeri. 

Cina hari ini mengalami overcapacity di sektor bahan bangunan seperti baja, besi, aspal dan semen. Untuk maintain economic growth, Cina harus "membuang" bahan bangunan tersebut keluar Cina. Maka proyek BRI/OBOR difokuskan ke infrastruktur guna melempar kelebihan kapasitas produksinya itu. 

Disamping itu, kemampuan ekspansi investasi yang dilakukan Cina hari ini, bertujuan agar pasokan bahan baku dan energi negara itu tetap terjamin dalam jangka panjang dan pasar ekspornya terus berkembang.

Program BRI sejatinya penyempurna strategi String of Pearls, yaitu strategi China guna mengamankan jalur ekspor-impornya terutama suplai energi (energy security) dari negara atau kawasan asal hingga ke kawasan tujuan. 

BRI yang mengikutsertakan Indonesia di dalamnya, tidak lain dalam perspektif politik dan motif ekonomi, karena Indonesia termasuk lintasan Sealane of Communications (SLOCs) yakni jalur perdagangan dunia yang tak pernah sepi dan terletak di antara dua benua dan dua samudera, juga kemungkinan besar akan digunakan sebagai fasilitas militer jika kelak meletus friksi terbuka dengan Amerika sesuai prediksi Huntington. Oleh karenya, OBOR/BRI hakikatnya politik kolonialisasi Cina demi meraih kepentingan ekonomi dan politiknya.

Strategi Pemadaman OBOR

Proyek OBOR/BRI tak bisa digampangkan sebagai urusan bisnis dan investasi semata karena menyangkut geopolitik dan geostrategis yang didalamnya terkait dengan isu politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. 

Maka, sebelum bicara solusi melepaskan Indonesia dari kolonialisasi Cina, patut kita pahami terlebih dulu karakteristik Cina dan posisi Cina dalam konstelasi internasional.

Dalam kitab Mafahim Siyasi Hizbut Tahrir, Cina merupakan negara independen yang mampu mengelola politik dalam dan luar negerinya sesuai kehendak sendiri atas dasar kepentingannya sendiri. Pasca berakhir Perang Dingin, AS memembuat suatu khithah politik agar Cina tidak menjadi bahaya bagi kepentingan-kepentingan AS di Asia Timur. 

Terutama karena Cina memiliki faktor-faktor yang memungkinkannya menampakkan kekuatan yang dimilikinya sebagai negara besar regional dengan hak veto di Dewan Keamanan, serta mempunyai keinginan dan ambisi regional. 

Ini tidak disenangi AS. Sebab, dalam pandangan AS, Cina adalah pasar perdagangan besar yang harus dimanfaatkan dengan jumlah populasi manusia yang besar; yang harus dimanfaatkan pula agar tidak menjadi bahaya yang mengancam kepentingan AS di kawasan Asia Timur. Maka, AS -adi daya dunia hari ini- berupaya membelenggu Cina dan mengembalikannya di belakang Tembok Besar Cina.

Sebagai negara independen, Cina hanya memiliki ambisi regional. Karena Cina bukanlah negara pengamban ideologi dengan fikrah dan thariqah tertentu. Sejak runtuhnya Uni Soviet, konsep sosialisme tidak lagi berpengaruh terhadap politik internasional. 

Hal itu terpulang pada fakta bahwa konsep yang mendasari politik luar negerinya, yaitu penyebaran komunisme, tidak lagi diterapkan. Adapun negara-negara yang tetap mengemban ideologi komunisme, politik luar negerinya tidaklah didasarkan pada konsep tersebut. Sebagaimana Cina, politik Cina tidak didasarkan pada penyebarluasan komunisme ke seluruh dunia. 

Karena, faktanya bangsa Cina mencukupkan diri dengan pengaruhnya di sekitar Asia saja. Sepanjang sejarah bangsa Cina, mereka tidak pernah berambisi untuk mempunyai pengaruh yang mendunia. 

Disebabkan oleh kenyataan bahwa Cina tidak pernah berusaha sedikit pun menyiapkan diri dan kekuatannya agar mempunyai kedudukan yang berpengaruh dalam politik internasional. 

Setiap aktivitas politik Cina tetap terfokus pada perwujudan pengaruh regionalnya di antara negara-negara tetangganya. (Konsepsi Politik Hizbut Tahrir, hal.14)

Berdasarkan pemikiran di atas, kenyataan Cina hari ini dengan ambisi menguasai perdagangan global, hanya bisa diartikan sebatas perkara ekonomi saja. Kebangkitan Cina bisa dikatakan sebagai kebangkitan ekonomi bukan ideologi. Robert G. 

Sutter dalam bukunya yang berjudul China’s Rise in Asia menceritakan kebangkitan Tiongkok sebagai poros baru Asia dalam konteks ekonomi dan perdagangan global. 

Semakin menguatnya pertumbuhan ekonomi negara yang kini dipimpin Presiden Xi Jiping itu berhasil menjadikannya sebagai salah satu new emerging force di kawasan Asia, bahkan dunia. Dikutip pinterpolitik.com

Artinya, selama sebuah negara tidak mengemban ideologi, maka ia tidak menjadikan ideologinya sebagai faktor determinan dalam hubungan internasional. Begitupula sebaliknya. Mengingat ideologi adalah aspek yang akan berpengaruh terhadap negara penganutnya, dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap hubungan internasional serta posisi internasionalnya. 

Hari ini, kita hanya mengenal AS sebagai adidaya dunia. Berbasis Kapitalisme, AS mengimplementasikan fikrah-nya melalui penjajahan (imperialisme), yaitu pemaksaan dominasi politik, militer, budaya, dan ekonomi atas bangsa-bangsa yang dikuasai untuk dieksploitasi. 

Melalui tiga serangkai (WTO, IMF dan Bank Dunia) AS melakukan campur tangan dan menekan kebijakan ekonomi dan politik berbagai negara.

Maka bagi Indonesia, berlepas semata dari kolonialisasi Cina bukan jalan keluar hakiki. Penderitaan akibat penjajahan AS akan tetap berlangsung meski Indonesia tidak masuk jebakan Cina. 

Satu-satunya jalan berlepas dari penjajahan, Indonesia harus mengadopsi ideologi Islam baik fikrah dan thariqah-nya. Dengan fikrah dan thariqah Islam, Indonesia akan menentukan dasar hubungan internasionalnya dengan negara lain. 

Sehingga Indonesia tidak lagi menjadi obyek imperialis Barat maupun Timur. Melainkan tumbuh sebagai bagian dari adidaya dunia yang akan menggeser posisi AS.[MO/vp]

Posting Komentar