oleh: Selli Tiolita Hasibuan, S.S.
(Pemerhati sosial)

Mediaoposisi.com-Menyimak pernyataan Haryono Suyono, mantan Menko Kesra dan Ketua Yayasan Damandiri dalam dialog interaktif di Radio D-FM Jakarta, menyambut Konferensi Tingkat Tinggi tentang Kependudukan dan Pembangunan di New York, Amerika Serikat, 12-14 Oktober 2009
yang menyatakan, bonus demografi yaitu melimpahnya jumlah penduduk produktif usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 60 persen atau mencapai 160-180 juta jiwa pada 2020, sedang 30 persen penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) yang akan terjadi pada tahun 2020-2030.

Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70 persen, sedang 30 persen penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) yang akan terjadi pada tahun 2020-2030, kata Plh Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Ida Bagus Permana.

Permana mengemukakan hal itu dalam Lokakarya Wartawan dengan Jajaran Pejabat Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat di Cimacan, Cianjur, Jabar, akhir pekan lalu, dengan menghadirkan narasumber Plh Sestama BKKBN Alimah Susilo, Plh Deputi Bidang KS dan PK BKKBN Hardiyanto, Guru Besar FKM-UI Prof Dr Ascobat Gani dan Pakar Komunikasi Eduard Depari.

Hilangnya Peran Negara
Bonus demografi, sebut Haryono, suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak.

Oleh karena itu, bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia, dengan syarat pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas tinggi SDM-nya melalui pendidikan, pelatihan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan investasi.

Dengan demikian, pada tahun 2020-2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa, atau 10 orang usia produktif hanya menanggung 3-4 orang usia tidak produktif, sehingga akan terjadi peningkatan tabungan masyarakat dan tabungan nasional.

Namun, jika bangsa Indonesia tidak mampu menyiapkan kejadian ini, yakni akan terjadinya bonus demografi, seperti penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM, baik dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban Negara (www.bkkbn.go.id, 2009).

Kantor Berita Antara menyebutkan, Indonesia akan menikmati bonus demografi pada tahun 2020. Ini mengingat struktur penduduk Indonesia sedang memasuki masa-masa keemasan, usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih besar ketimbang usia non-produktif (di bawah 15 tahun maupun di atas 65 tahun).

Setelah tahun itu bonus tersebut akan terus menurun. Tahun 2008, diperkirakan penduduk Indonesia mencapai sekitar 220 juta, dan akan menjadi 235 juta lebih di 2010, merupakan angka yang cukup tinggi untuk ukuran kemampuan perekonomian Indonesia (http://www.antaranews.com; 2009).

Penguasa dengan cara pandang kapitalistik hanya melihat potensi muda untuk memperbaiki ekonomi dengan diperankan sebagai pekerja dan penjaga kestabilan sosial dalam rangka menghindari social cost pertumbuhan ekonomi.

Jika dilihat, dari 166,6 juta penduduk usia kerja tahun 2008, sebanyak 111,95 juta masuk angkatan kerja. Dari jumlah ini, 102,55 juta berstatus bekerja, dengan angka pengangguran terbuka hanya 9,39 juta.

Tetapi, jika kita cermati lagi, dari 102,55 juta yang bekerja, sebagian besar berstatus setengah menganggur. Sebanyak 33,26 persen hanya bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan 59 persen kurang dari 45 jam seminggu. Sekitar 60-70 persen lebih yang bekerja terserap di sektor informal dengan upah minim tanpa jaminan sosial dan kesejahteraan.

Artinya, sebagian besar pekerja kita belum mampu keluar dari perangkap kemiskinan. Kemiskinan ini menghasilkan lingkaran setan yang membuat mereka semakin sulit keluar dari kemelaratan dan kualitas SDM rendah. (Sri Hartati H, 2009).

Sejak dulu pengangguran telah menjadi masalah yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah. Pengangguran menjadi momok yang menakutkan. Padahal pemerintah wajib mengurusi rakyatnya. Salah satunya dengan menciptakan lapangan pekerjaan.

Peran Negara dalam Islam
Dalam Kitab An-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm, Syaikh Taqiyuddin an-Nahbani (2004: 232) menjelaskan bahwa dalam Islam, negara (Khilafah) bisa memperoleh sumber-sumber penerimaan negara yang bersifat tetap yaitu dari: harta fa’i, ghanîmah, kharaj dan jizyah; harta milik umum; harta milik negara; ‘usyr; khumus rikâz; barang tambang; dan zakat.

Dengan seluruh sumber di atas, negara pada dasarnya akan mampu membiayai dirinya dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Dengan demikian, dalam keadaan normal, pajak (dharîbah) sesungguhnya tidak diperlukan. Dalam negara Khilafah, pajak hanya dipungut sewaktu-waktu, yaitu saat kas negara benar-benar defisit.

Itu pun hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya saja, tidak berlaku secara umum atas seluruh warga negara. Dalam hal ini, Khilafah tidak akan pernah memungut pajak secara rutin, apalagi menjadikannya sumber utama penerimaan negara (An-Nabhani, 2004: 238). 

Hal ini tentu mudah dipahami karena begitu melimpahnya penerimaan negara. Sekadar contoh: jika sumber daya alam (SDA) yang melimpah-ruah di negeri ini dikelola Pemerintah secara syariah, tentu hasilnya lebih dari cukup untuk mensejahterakan rakyat. Sayang, pengelolaan SDA oleh Pemerintah menggunakan cara-cara kapitalis, antara lain dengan menyerahkan kepemilikannya (bukan sekadar pengelolaannya) kepada pihak lain melalui mekanisme Penanaman Modal Asing (PMA) dan privatisasi (penjualan kepada swasta/asing).

Ini jelas bertentangan dengan pandangan syariah Islam yang menyatakan bahwa SDA yang jumlahnya tak terbatas termasuk milik umum. Hal ini berdasarkan hukum yang digali dari hadis Rasulullah saw.:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ: فِي الْكَلإَِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ
Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: hutan, air dan energi (HR Abu Dawud dan Ibn Majah).

Disinilah letak perbedaan sistem kapitalis dengan Islam. Kapitalis hanya memandang bonus demografi sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Padahal dalam Islam, ekonomi suatu negeri tidaklah bergantung pada jumlah usia produktif, melainkan pengolahan negara terhadap sumber daya alam guna memenuhi kesejahteraan rakyat. [MO/sg]


Posting Komentar