Oleh : Jannah Ummu Farha
Mediaoposisi.com-Melambungnya harga tiket pesawat rute domestik sejak akhir tahun lalu menjadi wacana hangat yang masih diperbincangkan. Pasalnya, harga tiket pesawat rute internasional  jauh lebih murah dibanding rute domestikpun menjadi tanda tanya besar. 

Saling tuding antara pihak maskapai dengan pemerintah mengenai penyebab mahalnya tiket pesawat rute domestik itu malah menambah kebingungan masyarakat.

Pemerintah mengklaim bahwa penyebab mahalnya tiket pesawat rute domestik karena struktur pasar industri penerbangan dalam kondisi duopoli, yakni, Garuda Indonesia dan Lion Group, sehingga dimungkinkan keduanya bersepakat melakukan kartel harga tiket pesawat. 

Sementara itu, pihak maskapai penerbangan membantah isu kartel dan mengklaim bahwa penyebab mahalnya tiket pesawat rute domestik adalah tingginya biaya operasional penerbangan. 

Biaya operasional itu antara lain, mahalnya harga avtur domestik, pengenaan PPn oleh Pemerintah, naiknya biaya bandara, mahalnya biaya spare part pesawat dan perawatan armada pesawat, serta biaya kredit atau sewa pesawat dengan kurs dollar, sementara nilai rupiah makin melemah.

Hal ini senada dengan ungkapan yang dikemukakan oleh SekJen Indonesian National Air Carries Asociation (INACA), Teungku Burhanudin, "Maskapai penerbangan akan kesulitan jika permintaan penurunan harga tiket pesawat direalisasikan". 

Menurutnya, biaya operasional terus meningkat, contohnya biaya bandara atau Passenger Service Charge (PSC), biaya navigasi yang naik hingga 130 persen, termasuk harga avtur.

Selanjutnya, menurut Ari Ashkara, Direktur INACA, kenaikan harga avtur selama 2 tahun terakhir mengalami kenaikan harga hingga 125 persen.

Reaksi Pemerintah Menyoal Mahalnya Tiket Pesawat

Menyoroti klaim maskapai mengenai mahalnya biaya operasional penerbangan ini, Pemerintah sekedar bisa menyerukan 'efisiensi', contohnya, menyeru Pertamina agar berbaik hati untuk menurunkan harga avtur yang menyumbang sedikitnya 40 persen dari biaya operasional penerbangan, namun menurut Pertamina, harga avtur sekarang sudah merupakan kesepakatan dalam kontrak waktu tertentu, lebih jauhnya, Dirut Pertamina, Nicke Widyawati mengklaim sebagai penjual avtur paling murah di bandara Soeta. Presiden Jokowidodo malah sempat 'mengancam' Pertamina bahwa dia mungkin akan lebih membuka pintu  kebebasan masuknya pasar avtur asing demi menurunkan harga avtur, jika Pertamina 'ogah' menurunkannya.

Adapun persoalan pengenaan PPn sebesar 10 persen pada banyak komponen produksi jasa penerbangan seperti penjualan tiket pesawat, pembelian bahan bakar pesawat, pembelian suku cadang, landing fee, biaya navigasi, biaya garbarata, dan biaya ground handling, semua itu tidak menjadi bahasan efisiensi sama sekali.
      
Terlepas dari benar tidaknya alasan demi alasan menyoal penyebab mahalnya tiket pesawat yang diungkapkan pihak pengusaha maskapai tersebut, namun yang tampak begitu jelas hanyalah perdebatan antara pihak yang terkait dengan otoritas Pemerintah yang tiada berujung, saling menyalahkan, saling lempar bola, sehingga persoalan nampak pelik seperti lingkaran syetan yang tiada ujungnya.

Otoritas Pemerintah yang terkait tersebutpun saling melempar tanggung jawab. Ketika Bapak Presiden ditanya menyoal mahalnya tiket pesawat rute domestik, beliau melempar pada MenHub  Budi Karya Sumadi, namun Menhub menilai bahwa mahalnya tiket tersebut bukan ranahnya tapi ranah Menteri BUMN. Apalah daya, Menteri BUMN hanya bisa 'menyarankan' Pertamina untuk menurunkan harga avtur.Betapa tidak, avtur bukan merupakan produk bersubsidi. 

Harganya murni ditentukan melalui proses bisnis, Pertamina adalah BUMN dalam bentuk Perseroan Terbatas, yang hidup dan berkembang dalam paradigma bisnis mencari keuntungan sebesar-besarnya, demi melayani para pemegang saham, bukan rakyat yang pada hakikatnya, pemilik sejati barang tambang yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut, seperti yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 33 atau (2).

Isu Kartel Duopoli Maskapai Penerbangan

Setelah gagal melakukan efisiensi biaya operasional, isu yang bergulir kemudian adalah 'Kartel Duopoli Maskapai Penerbangan' sebagai otak dari mahalnya tiket pesawat rute domestik. Namun, isu ini belum juga berhasil dibongkar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), bahkan, KPPU minta perpanjangan waktu lantaran tak menemukan bukti adanya kartel harga tiket yang dilakukan oleh Garuda Indonesia dan Lion Group. Akan tetapi, Presiden Jokowidodo tiba-tiba mengeluarkan usul yang cukup mencengangkan, yakni, mengundang maskapai penerbangan asing untuk masuk turut bersaing dalam menggarap bisnis penerbangan domestik. Menurutnya, bertambahnya kompetitor dapat menurunkan harga tiket. Pada akhirnya, usul ini diamini Menhub Budi Karya Sumadi, kendati KPPU belum dapat membuktikan isu kartel duopoli tersebut.

Bahaya 'Mengundang'  Maskapai Penerbangan Asing ke Indonesia

Wacana Pemerintah untuk mendatangkan maskapai penerbangan asing demi menggarap rute domestik justru dinilai sebagai ketidak mampuan otoritas dalam mengelola pelayanan fasilitas transportasi udara. Rencana ini perlu dihentikan sebab akan menimbulkan dampak suram terhadap perekonomian nasional di masa depan  dan tidak bisa dijadikan solusi  selain solusi tambal sulam.

Pasalnya, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit yang parah selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Tentunya, masuknya maskapai asing akan makin memperparah neraca tersebut. Hal ini diungkapkan oleh ekonom senior Indef (Institute for development of economics and finance), Didik C Rachbini,  "Kita tidak mendapatkan kesempatan untuk membangun industri dan pelaku usaha yang sehat jika solusinya gegabah dengan cara mengundang maskapai asing dan melupakan akar masalahnya. Kerugian tersebut akan terlihat pada akumulasi pendapatan primer Indonesia yang akan lebih meningkatkan defisit jasa dan neraca berjalan."

Defisit jasa akan mempengaruhi defisit neraca pembayaran. Defisit neraca pembayaran akan mempengaruhi cadangan valuta asing nasional, akibatnya, kurs valuta asing mengalami kenaikan, sementara kurs rupiah mengalami penurunan.

Jadi, bagaimana mungkin Pemerintah akan melepaskan kebijakan ini di tengah lemahnya nilai kurs rupiah terhadap dollar yang melemahkan perekonomian nasional? Tentunya, kebijakan ini hanya akan menimbulkan kesengsaraan baru bagi rakyat secara umum, dan pengusaha maskapai penerbangan Tanah Air secara khusus. Sebab, masuknya maskapai penerbangan asing bisa mematikan industri penerbangan dalam negeri. Bagaimana tidak, di tengah kondisi maskapai Tanah Air yang tengah 'berdarah-darah', kedatangan maskapai asing terutama yang memiliki kapital besar, akan menjadi pukulan telak bagi maskapai domestik. Hal ini diungkapkan oleh mantan KSAU, Chappy Hakim
.
Pada akhirnya, kebijakan mengundang maskapai penerbangan asing masuk ke Tanah Air hanya akan menambah kesulitan ekonomi rakyat. Alih-alih bisa menikmati fasilitas transportasi udara, malah akan menurunkan tingkat ekonomi nasional. Bukan  Hal yang mustahil ketika maskapai asing berhasil 'memukul' maskapai domestik, isu kartel itu menjadi nyata, yang pada akhirnya, makin menjauhkan masyarakat untuk dapat menikmati fasilitas transportasi udara.

Paradigma  Neolib Kapitalistik Biang Kerok Buruknya Pengelolaan Layanan Publik

Beratnya biaya operasional penerbangan menurut pengusaha maskapai Tanah Air seperti yang telah dipaparkan sebelumnya menggambarkan pada kita bahwa paradigma neolib kapitalistik pada rezim yang berkuasa sebagai biang kerok buruknya pengelolaan layanan publik, khususnya dalam hal ini moda transportasi udara. Negara menjadikan layanan publik sebagai ajang bisnis yang menghasilkan keuntungan bagi rezim, bahkan meskipun itu termasuk dalam pemenuhan kebutuhan mendasar bagi rakyatnya. Bagi rezim neolib kapitalistik, rakyat adalah konsumen terbesar, lahan basah yang tersedia untuk digarapi bisnis. Oleh karenanya, adalah lumrah jika biaya operasional penerbangan dari hulu ke hilirnya kian mahal.Tidak lain tidak bukan, semua pelayanan publik itu berorientasikan bisnis.

Gambaran Khilafah dalam Memenuhi Hak Ummat akan Layanan Publik

Berbeda dengan rezim neolib kapitalistik yang menjadikan layanan publik sebagai ajang bisnis, negara Khilafah Islamiyyah menjadikan layanan kebutuhan publik (masolihu an nas) sebagai bagian dari tugas (kewajiban) Khalifah, yakni, ri'ayyah syu'unil ummah (mengurusi urusan ummat). Khalifah merupakan pelayan bagi rakyatnya, Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ.
"Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka" (HR. Abu Nu'aim)

Oleh karenanya, Khalifah berkewajiban menyediakan fasilitas yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Moda transportasi merupakan sarana penting dalam mobilitas  sosial dan ekonomi. Dengan demikian Khalifah wajib menjamin perwujudannya terjangkau oleh masyarakat. Khalifah dalam hal ini tidak boleh menjadikannya sebagai arena bisnis, oleh karenanya moda transportasi udara tidak akan semahal masa rezim neolib kapitalistik. 

Masyarakat akan mudah menjangkaunya. Betapa tidak, dalam daulah khilafah, tidak akan ada istilah 'biaya avtur mahal', sebab avtur merupakan barang tambang yang telah disepakati sebagai kepemilikan umum yang dikelola daulah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Al-Hâfizh Ibnu Hajar al-‘Asqalânî di dalam Kitab Bulûghul Marâm membawakan hadis sebagai berikut:
عَنْرَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثَةٍ: فِي اْلكَلَإِ وَاْلمَاءِ وَالنَّارِ»رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
Dari salah seorang Sahabat radhiyallâhu‘anhu, ia berkata: Saya berperang bersama Nabi shallallâhu ‘alaihiwasallam, lalu aku mendengar beliau bersabda: “Manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api” (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abû Dâwud)

Dalam Daulah Khilafah, negara membangun bandara sebagaimana negara membangun sekolah dan rumah sakit, sehingga, maskapai cukup membayar biaya operasional bandara, tidak komersil seperti di negara kapitalis. Daulah juga menyediakan layanan navigasi sebagaimana daulah menyediakan layanan lalu lintas darat, dan ini tidak untuk dikomersilkan. Dalam Daulah Khilafah, tidak ada istilah pengenaaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) pada beberapa komponen produksi industri penerbangan seperti praktek yang terjadi di negara kapitalis.

Sabda Rasulullah SAW:
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ
Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak.
(Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud,  Imam Ahmad , Ad Darimi, Ibnu Khuzaimah)

Walhasil, biaya operasional penerbangan dalam Daulah Khilafah jauh lebih terjangkau hingga memungkinkan  masyarakat untuk dapat menjangkaunya.
Selain itu, Khalifah berkewajiban menjaga rakyatnya dari marabahaya yang bisa menimpanya, Sabda Rasulullah SAW:
إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
Sesungguhnya Al imam adalah perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu  Dawud, dll)

Sehingga, jika keputusan mengundang maskapai penerbangan asing dinilai membahayakan warga negaranya secara ekonomi maupun politik, maka langkah ini tidak boleh diambil. Dengan demikian, daulah khilafah akan terjauh dari tindakan zhalim terhadap rakyatnya.Wawlohu'Alamu bi ash showab. [MO/sg]

Posting Komentar