Oleh Adzkia Mufidah, S.Pd

Mediaoposisi.com-  Mutu pendidikan Indonesia di nilai masih tertinggal jauh dari negara-negara lain di dunia. Karenanya pemerintah memandang perlu menggandeng pihak Asing untuk membangun sektor pendidikan kita, khususnya pendidikan Islam. Hal ini bisa dilihat dari apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag).

Lembaga ini telah mengusulkan program peningkatan kualitas madrasah melalui skema pembiayaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Bank Dunia. Bank Dunia kemudian sepakat untuk memberikan pinjaman senilai Rp 3,7 triliun. Dirjen Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin, mengatakan anggaran yang besar tersebut akan memberi dampak manfaat yang besar. 

Uluran tangan Asing disambut hangat oleh pemerintah. Sebab negara kita masih kekurangan dana untuk sektor  pendidikan. Ini tersirat dari pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim, bahwa pengembangan madrasah tidak akan optimal jika hanya mengandalkan anggaran negara.

Pasalnya, keterbatasan dana mengakibatkan pengembangan madrasah lebih terpusat pada pengembangan bangunan fisik, belum ke arah kualitas pendidikan. “Untuk menyiapkan sarana fisiknya saja, APBN kita tidak cukup. Apalagi, bicara kualitas guru, sistem rekrutmen siswa, standardisasi siswa, dan membangun sistem informasi dan teknologi yang lebih baik. (cnnindonesia.com, 22/06/19)

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pendidikan kita masih bermasalah. Bukan hanya kurikulum yang terus berganti. Namun output pendidikan yang makin jauh dari Islam serta sarana-prasarana pendidikan yang tidak memadai, juga menambah carut-marut pendidikan kita. 

Kondisi ini masih diperparah dengan adanya campur  tangan asing. Apa mau dikata. Pasalnya, pemerintah terlanjur memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak luar untuk berperan mengembangkan pendidikan di negeri ini. Alasannya beragam. Negara kita kekurangan dana, pendidikan mereka lebih maju, dan segudang alasan lainnya. Hal tersebut seolah menjadi legitimasi atas campur tangan Asing di sektor ini. 

Terlepas dari manfaat yang mungkin diperoleh, pemerintah seharusnya waspada terhadap bantuan Asing. Karena bantuan mereka sarat dengan agenda politis. Bagi Asing no free lunch, tidak ada makan siang gratis. Masih segar dalam ingatan, bagaimana dulu pernah terjadi hal itu, yang berakibat pada direduksinya materi jihad pada kurikulum di  institusi pendidikan Islam (ponpes).

Padahal jelas, jihad adalah bagian dari ajaran Islam. Dengan dalih memberi bantuan, mereka mendekati, merayu bahkan mengintervensi pemerintah di negeri ini untuk mereduksi ajaran Islam tersebut. Alhasil, materi jihad pun dihapus dari kurikulum pendidikan Islam di pesantren. 

Selain itu, pinjaman luar negeri hanya akan memperkokoh penjajahan Asing terhadap Indonesia.  Lambat laun bukan cuma sarana-prasarana pendidikan saja yang harus sesuai dengan arahan mereka. Tetapi sistem pendidikan dan kurikulum, pun akhirnya disesuaikan dengan keinginan Asing. Yakni sistem pendidikan dan kurikulum ala kapitalisme-sekularisme.

Hasilnya, alih-alih meningkatkan mutu pendidikan, yang terjadi justru kemunduran dan keruntuhan sistem pendidikan kita. Kalau sudah begini, mewujudkan generasi yang bertakwa dan berkualitas makin jauh untuk diraih. Ujungnya, menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaulat pun hanya ilusi.

Beberapa pihak menilai, minimnya tanggung jawab dan peran pemerintah di sektor pendidikan, memicu munculnya berbagai persoalan, dan juga campur tangan Asing. Memang selama ini, pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Namun, anggaran tersebut belumlah cukup. Sayangnya pemerintah bersikeras tidak menambah anggaran untuk sektor ini dengan alasan keterbatasan dana. 

Di sisi lain, realisasi anggaran sendiri masih jauh dari harapan. Meski pemerintah telah membuat berbagai program. Namun, seringkali hanya sebatas tambal sulam. Seperti ketersediaan  sarana-prasarana pendidikan yang masih sangat terbatas dan belum merata. Terbukti masih banyak gedung sekolah yang rusak, baik di kota apatah lagi di desa. 

Hal di atas masih diperparah dengan sekularisasi pendidikan. Salah satu wujudnya berupa dikotomi penyelenggaraan pendidikan umum dan agama. Dampaknya, perhatian pemerintah lebih terfokus pada sekolah-sekolah umum ketimbang sekolah agama. Jangankan menyediakan perpustakaan,  laboratorium, asrama siswa, ataupun ruang seminar. Parahnya, bahkan ada sekolah agama yang tidak memiliki gedung/ruang kelas. Begitu pula masalah gaji atau honor. Masih banyak guru atau pengajar yang gajinya sangat minim. 

Ironis memang. Padahal pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menopang peradaban suatu bangsa. Melalui pendidikanlah peradaban dan kemajuan sebuah bangsa bisa dicapai. Maka, membangun sektor pendidikan haruslah menjadi prioritas bagi negara.

Untuk itu Islam telah mewajibkan negara, untuk  mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan. Tidak  hanya sebatas persoalan kurikulum, metode pengajaran, dan bahan ajarnya. Tetapi juga menjamin dan mengupayakan agar pendidikan dapat diakses oleh seluruh rakyatnya secara gratis serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkatan yang lebih tinggi. 

Untuk itu Rasulullah saw. mengingatkan penguasa melalui sabda beliau :

«الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

" Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rakyatnya.(HR al-Bukhari dan Muslim).

Negara wajib memperhatikan kesejahteraan guru dan dosen, juga mengupayakan tersedianya sarana-prasarana serta berbagai fasilitas pendidikan yang memadai demi mendorong terlaksananya program dan kegiatan pembelajaran yang baik. Seperti menyediakan ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, asrama, dan lain-lain. Semuanya dilakukan agar ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. 

Tentu saja untuk mengupayakan semua itu, diperlukan dana yang tidak sedikit. Namun negara khilafah tetap berupaya memenuhinya melalui dana kas Baitul Mal yang diambil dari pos SDA yang termasuk kepemilikan umum. 

Dalam konteks sekarang, jika Indonesia benar-benar ingin meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah harus berani mengambil langkah tegas. Yakni menolak setiap bentuk bantuan atau campur tangan Asing Di sisi lain, pemerintah hendaknya lebih serius mengurusi sektor pendidikan  ini. Salah satunya dengan memberikan dana yang cukup.

Untuk itu negara perlu mengelola SDA-nya dengan baik, khususnya SDA yang merupakan kepemilikan umum. Kemudian mengembalikan hasilnya kepada masyarakat. Bukan malah menyerahkan pengelolaan SDA kepada swasta apalagi swasta Asing. Mampukah negara kita melakukannya disaat sebagian besar aset negara dan umat telah berpindah kepemilikannya kepada swasta?

Hanya negara khilafah yang benar-benar serius mengurusi rakyatnya, khususnya dalam pendidikan. Khalifah tidak akan memberikan hak istimewa kepada Asing atau membiarkan Asing ikut campur dalam urusan negaranya. Sehingga kedaulatan negara tetap terjaga. Negara seperti inilah yang dibutuhkan umat saat ini. Wallahua’lam. [MO/ra]

Posting Komentar