Oleh: Arlianah
(Mahasiswa Yogyakarta )

Mediaoposisi.com-Beredar rekaman pelecehan oleh bosnya, Baiq Nuril Maknum sebagai mantan guru perempuan asal Mataram justru mendapat hukuman dari pengadilan.

Rekaman tersebut membuktikan bahwa bosnya melecehkannya secara seksual, namun justru Baiq dilaporkan ke polisi atas tuduhan Pelanggaran UU ITE . Akibatnya, ia harus terkurung dipenjara selama dua bulan tiga hari dan denda Rp500 juta. Hal ini mengakibatkan ia kehilangan pekerajaan .

Bukan hanya itu, posisinya sebagai Ibu rumah tangga yang berkewajiban mengurus anak, terpaksa beralih kepada Suaminya, akibatnya Suami pun menjadi ikut kehilangan pekerjaan.
Dimanakah keadilan negeri demokrasi?

Seharusnya peradilan hukum di negeri ini bisa lebih profesional dalam mengambil keputusan. Fakta diatas menunjukkan bahwa Baiq sebagai korban yang harusnya mendapat perlindungan hukum bukan sebagai tersangka yang malah terjerat hukum.

Fakta ini menunjukkan kembali bahwa penerapan hukum di negeri ini belum mencapai puncak keadilan alias tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Lagi-lagi hak rakyat untuk mendapat keadilan tidak bisa dipenuhi oleh tata kelola peradilan negeri ini.

Berbeda dengan tata kelola Islam yang tidak memandang siapa , tapi apa yang ia lakukan. Jika jelas salah dan melanggar ketentuan Syari'at Islam , maka tak ada pembenaran atasnya dan berhak mendapat hukuman atas perbuatannya.

Tidak akan dibiarkan orang terdzolimi akibat ulah orang lain. Karena paradigma pemikiran rakyat dengan Penguasa beserta aparatur negara adalah taat kepada Allah ,Sang Pencipta dan Pengatur makhluk-Nya. Tidak akan membiarkan kemaksiatan untuk menutupi kebenaran.

Inilah buah sistem peradilan yang berasal dari pemikiran manusia. Keputusan yang diberikan,  berdasarkan kepentingan dan dominan tidak berkeadilan.

Tagline yang katanya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanyalah pemanis bibir saja, sedang fakta menunjukkan pahitnya hidup dalam sistem ini.

Sudah banyak fakta yang menunjukkan penerapan sistem sekuler yang memisahkan peraturan agama dalam kehidupan akan selalu membuktikan ketidakseriusan negara dalam mengurusi urusan rakyatnya.

Negara hanya dijadikan sebagai fasilitator bukan eksekutor. Padahal, seharusnya peradilan yang dijalankan harusnya berasal dari arahan negara yang dipimpin oleh kepada negara dan distandarkan pada ketentuan yang benar. Mengadili yang salah, dan membela yang benar. Bukan sebaliknya.

Tak ada solusi lain atas segala problematika hidup ini kecuali kembali kepada penetapan Sistem Islam yang akan menghasilkan tata kelola kehidupan yang tidak diskriminatif.

Karena Islam bukan hanya agama spiritual namun juga mencakup sistem kehidupan yang peraturannya mencakup segala aspek kehidupan, dan ketika ini diterapkan, maka kita akan melihat dan merasa Islam Rahmatan Lil'aalamiin yang sesungguhnya.[MO/ad]

Posting Komentar