Oleh: Wiwit Irma Dewi
 (Pemerhati Sosial dan Media) 


Mediaoposisi.com-Ketidakadilan hukum dirasakan oleh Baiq Nuril korban pelecehan seksual yang justru dipidana dengan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Baiq dituduh dan dinyatakan bersalah karena melakukan pencemaran nama baik  dan melakukan penyebaran rekaman bermuatan kesusilaan. 
Baiq Nuril dianggap 'terjebak' pada pasal karet UU ITE, hal inilah yang disampaikan oleh Nasir Djamil (Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS). Dilansir oleh Republika.co.id, PKS akan mendorong adanya evaluasi undang-undang tersebut dalam rapat pleno Komisi III (Hukum HAM dan Keamanan) DPR. Rapat pleno itu digelar pada Selasa (23/7).
"Evaluasi UU ITE dan pasal karet. Kalau ini tidak dievaluasi maka nanti banyak Baiq Nuril lain yang terjerat," ujar Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (23/7).
Dengan amnesti Presiden untuk kasus yang dihadapi Baiq Nuril ini Nasir berharap ada evaluasi bahkan menjadikan kasus ini sebagai momentum yang tepat untuk merevisi UU ITE yang ada, karena jika tidak demikian Presiden akan terus menghadapi persoalan permintaan amnesti seperti kasus Baiq Nuril.
Pada tahun 2016 lalu UU ITE pernah mengalami revisi, namun hasil revisi tersebut dianggap belum memuaskan semua pihak bahkan masih tetap menimbulkan polemik di tengah masyarakat. 
Demokrasi Cacat Dari Lahir
Pasal karet merupakan sebuah istilah untuk menyebut sebuah pasal atau undang-undang yang dianggap tak memiliki tolak ukur yang jelas. Keberadaan pasal ini tak jarang menimbulkan polemik tersendiri. Sehingga terkadang perlu untuk dilakukan revisi agar memperjelas isi pasal tersebut. 
Sayangnya terkadang pasal karet dibiarkan begitu saja oleh pemerintah dalam sistem Demokrasi yang sarat akan kepentingan-kepentingan pribadi, salah satu "Pasal karet" adalah pasal 27 pada UU ITE. Sehingga sebagian orang menganggap pasal karet tersebut sebagai undang-undang yang berbahaya. Terlebih lagi jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tidak paham mengenai dunia maya. 
Di lain sisi, pasal tersebut juga bisa digunakan dengan mudah untuk menjerat orang-orang (terlebih oleh pemerintah) demi membungkam kritik. 
Sebagaimana kita tahu dalam Demokrasi ada ruang untuk menyampaikan pendapat, kebebasan berpikir bahkan kritik. Namun dengan adanya pasal karet UU ITE,  seolah hak itu dirampas dari rakyat. Hal ini bukti Demokrasi hipokrit, Indonesia negara Demokrasi yang tidak demokratis.
Di satu sisi Demokrasi mengelu-elukan kebebasan berpendapat dan berekspresi, namun di sisi yang lain kebebasan tersebut dibungkam terlebih jika berkaitan dengan pemerintah. 
Jika pada Orde Baru pemerintah menekan orang-orang yang berseberangan (misal para aktivis) dengan cara penculikan, penghilangan nyawa oleh petrus (penembak misterius) maka di rezim saat ini semua itu berubah menjadi perampasan hak berpendapat, membungkam kritik dengan cara delik hukum.
Hal ini bisa kita saksikan dari banyak kasus yang terjadi, ketika ada aktivis yang lantang mengoreksi penguasa atas dalih ujaran kebencian dan pencemaran nama baik maka delik aduan pun akan segera menjerat aktivis tersebut, hingga berakhir di penjara. 
Sedangkan revisi UU sendiri merupakan hal yang lumrah dilakukan dalam sistem Demokrasi, guna memperbaiki UU atau RUU (Rancangan Undang-undang) yang dianggap bermasalah atau kurang jelas.
Lagi-lagi menjadi bukti nyata bahwa sistem Demokrasi adalah sistem yang cacat lagi fasad (rusak) sejak lahir, keberadaannya hanya menambah permasalahan manusia menjadi semakin kompleks.
Revisi tersebut tak lebih dari aktivitas tambal sulam yang dilakukan oleh pemerintah. Alih-alih menyelesaikan solusi hal tersebut terkadang malah menimbulkan persoalan yang baru. Ini membuktikan bahwa akal manusia yang mereka gunakan sebagai sumber hukum bersifat terbatas. 
Ini akibat Demokrasi menganggap kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat (Popular Sovereignty), yang dijadikan prinsip dasar Demokrasi. Selain itu mantan Presiden AS Abraham Lincoln menyatakan "Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat" yang kemudian menjadi slogan sakral dalam sistem asal Yunani ini. 
Ditambah ungkapan berbahasa latin yang berbunyi "vox populi, vox dei" yang berarti "suara rakyat adalah suara Tuhan," ungkapan tersebut bermakna suara rakyat harus dihargai sebagai penyampai kehendak Ilahi. Sehingga  Demokrasi menjadikan rakyat sebagai kedaulatan hukum di atas segalanya. 
Jelas Demokrasi batil dari segi fitrah manusia. Akal manusia yang terbatas tentu tidaklah mampu untuk membuat hukumnya sendiri.
Bahkan tokoh Barat, seperti mantan Perdana Menteri Inggris di era Perang Dunia II, Winston Churchil pernah mengeluarkan deklarasi yang berbunyi, “Democracy is worst possible form of government (Demokrasi adalah kemungkinan terburuk dari sebuah bentuk pemerintahan).”
Secara historis pun Demokrasi lahir sebagai antitesis dominasi agama (gereja) di Barat yang menjadi tirani di tengah masyarakat kala itu. Akibat dogma agama yang begitu mengakar sehingga penguasa yang berafiliasi dengan gereja menolak ilmu pengetahuan dari para intelektual dan menganggap itu semua sebagai sesuatu yang sesat.
Demokrasi merupakan anti agama yang bermaksud tidak menjadikan nilai-nilai agama sebagai kaidah berdemokrasi. Ia tegak di atas sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan) sehingga memiliki pandangan bahwa manusia berhak membuat peraturan (undang-undang) sendiri, mereka menjadikan akal sebagai sumber hukum.
Umat Islam Tak Butuh Demokrasi
Sedangkan dalam Islam setiap muslim maupun negara dalam menjalankan aktivitasnya dituntut untuk menyesuaikan dengan syariat Islam. Begitupun dalam menentukan dan membuat hukum UU, semuanya harus bersumber pada syariat.
Dengan kata lain kedaulatan tertinggi ada pada hukum Syara yang notabene berasal dari Sang Pencipta manusia yang Maha menetapkan hukum. 
Dari sini jelas Islam dan Demokrasi adalah dua hal yang saling bertentangan.Terlebih melihat sejarah lahirnya Demokrasi, sejatinya umat Islam tak membutuhkan sistem buatan manusia itu. Karena dalam Islam tak pernah melakukan penindasan terhadap ilmu pengetahuan atas nama agama justru sebaliknya, Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi ilmu dan aktivitas mencari ilmu.
Anehnya di tengah fakta yang semakin menampakkan kebobrokan Demokrasi ternyata masih banyak umat Islam yang mengusung, membela dan mempertahankan sistem fasad ini.
Bahkan para pengusung Demokrasi selalu mengatakan bahwa Demokrasi sistem ideal yang mampu menjamin kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan; memberikan garansi kebebasan dan persamaan; serta menawarkan kemajuan dan keadaban. 
Namun faktanya adalah bohong belaka. Kasus Baiq Nuril dan adanya penangkapan sejumlah aktivis yang lantang menyuarakan kebenaran akan mudah terjebak pasal karet yang memang disengaja keberadaannya. Inilah sisi gelap Demokrasi.
Oleh karena itu tak layak umat Islam mempertahankan sistem fasad Demokrasi yang menyengsarakan sementara ada sistem Islam yang sempurna lagi paripurna yang berasal dari Sang Pencipta. Wallahu a'lam bish-shawab. [MO/sg]

Posting Komentar