Oleh Siti Rahmah

Mediaoposisi.com-Seorang anak pelosok yang berprestasi terpaksa harus mengubur mimpi untuk bisa bersekolah di sekolah negeri favorit, yang terletak di kota nan jauh dari  rumah.

Semua itu karena diberlakukannya sistem zonasi pendidikan melalui Kemendikbud Nomor 4/2018 yang diterbitkan awal Mei tahun 2018.

Sejak saat itu sistem Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) wajib didasarkan pada sistem zonasi. Sistem dimana radius terdekat antara rumah dan sekolah dijadikan sebagai bahan pertimbangan utama.

Kebijakan ini digulirkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendorong pemerataan pendidikan, meminimalisir gap antara sekolah unggulan dan non unggulan dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Kompas.com

Sayangnya niat baik pemerintah tersebut tetap menuai kritik dan penolakan dari berbagai pihak. Pemerintah dianggap merampas hak siswa bersekolah di tempat yang diinginkan.

Dengan program ini alih-alih membawa angin segar untuk dunia pendidikan justru sebaliknya, sengkarut masalah PPDB pun tidak berkurang bahkan dilingkupi suasana yang memprihatinkan.

Di Surabaya, para wali murid melakukan unjuk rasa di depan Gedung Grahadi yang menolak sistem zonasi PPDB SMA - ISTIMEWA. Menanggapi massa pendemo PPDB SMA/SMK negeri yang datang ke gedung negara Grahadi, Rabu (19/6/2019), Plt Kepala Dindik Jatim, Hudiyono memutuskan untuk menuruti permintaan masyarakat dengan menutup sementara PPDB SMA/SMK negeri per siang ini.

Masih di Surabaya ada seorang nenek bernama Kasma (58) yang ikut demo memperjuangkan nasib cucunya yang terancam sistem zonasi PPDB 2019. Tidak berbeda dengan Surabaya, dampak pemberlakuan sistem zonasi  ini dirasakan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Banyak orang tua siswa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang keberatan dengan penerapan sistem zonasi dalam PPDB (penerimaan peserta didik baru) tingkat SMA/SMK. Sistem zonasi dianggap memberangus impian calon siswa mendaftar di SMA/SMK favorit.

Di wilayah Bekasi pun ikut merasakan dampak sengkarut dari sistem zonasi ini. Seperti diakui Wakil Kepala SMKN 1 Kota Bekasi Urusan Kesiswaan Naman.

Sejak tahun ajaran 2018-2019, peserta didik baru yang memanfaatkan jalur afirmasi dan zonasi cukup dominan di SMKN 1 Kota Bekasi.

"Namun setelah dijalani, banyak siswa afirmasi dan zonasi itu yang tidak sanggup mengikuti ritme pembelajaran di sekolah ini," katanya.

Hasilnya, sudah 17 siswa yang menyatakan mundur sebagai siswa SMKN 1 Kota Bekasi karena ketidaksiapan tersebut.

Penolakan sistem zonasi juga dilakukan oleh Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Jawa Tengah menyatakan keberatan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

Wakil Ketua PA Jawa Tengah Monalisa CF Daniel, menuturkan banyak gejolak masyarakat terkait PPDB 2019.

Dirinya menilai sosialisasi terlalu terburu-buru. Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Jawa Tengah menyatakan keberatan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.

Jika melihat dampak yang ditimbulkannya diatas, lantas dimana rasionalisasinya sistem zonasi mempermudah akses pendidikan? Meniadakan diskriminasi? Mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan?

Mimpi seorang anak yang berprestasi mendapatkan pendidikan memadai di sekolah negeri favorit harus terhenti dengan adanya sistem zonasi.

Walaupun pemerintah berargumen supaya terjadi pemerataan tanpa memperdulikan apa yang melatar belakangi ketimpangan tersebut.

Jika ditelisik lebih jauh kenapa mimpi bersekolah di sekolah negeri favorit  masih menjadi mimpi anak negeri? Semua itu karena tidak meratanya pelayanan dan infrastruktur penyelenggaraan  pendidikan yang ada di daerah.

Jika di daerah terdekat, terdapat sekolah yang memberikan layanan terbaik, dengan fasilitas yang memadai bahkan serba lengkap, tenaga pengajar profesional dan biaya pun terjangkau.

Maka pemberlakuan sistem zonasi ini tidak akan menimbulkan permasalahan besar. Seperti yang berlaku di negara-negara maju, seperti Jepang, China dan Korea.

Dengan memaksakan kebijakan seperti ini carut marut dunia pendidikan semakin nyata, penurunan kualitas peserta didik pun terjadi. Ketimpangan dalam pembelajaran dan segudang dampak lainnya akhirnya harus dirasakan oleh rakyat negeri ini.

Penerapan sistem zonasi yang merupakan buah dari sistem kapitalis sekuler telah mengoyak terwujudnya pendidikan bermutu. Kapitalisme menyebabkan minimnya tanggungjawab pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak rakyat.

Paradigma kapitalis dalam memandang sesuatu tidak akan pernah memberikan kebaikan, kecuali hanya untuk segelintir orang, yakni para kapital. Hal ini pun terjadi dalam sektor pendidikan.

Masyarakat secara menyeluruh harus menerima akibat dan imbas penderitaan dari kebijakan ini. Pemerataan pendidikan yang bisa menghasilkan generasi emas tidak akan pernah terwujud selama pendidikan masih tersandera kapitalisasi.

Berbeda dengan kapitalisme, aturan Islam dengan sistem kehidupannya yang komprehensif, terbukti mampu menciptakan atmosfir pendidikan yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan manusia. Tanpa harus terbatasi dengan sistem zonasi.

Peserta didik bisa mengenyam pendidikan terbaik dimanapun dia menginginkannya. Karena pemerintah akan fokus melakukan pemerataan Infrastruktur dan pembangunan SDM untuk meningkatkan kualitas peserta didik di setiap daerah dan jenjang sekolah.

Begitupun dengan ras, suku, asal daerah bahkan agama bukan lagi penghalang dalam memperoleh hak sebagai warga negara untuk mengenyam pendidikan terbaik tanpa harus memikirkan alokasi biaya.

Kastanisasi dunia pendidikan tidak akan berlaku dalam sistem Islam, kaya ataupun miskin akan mendapatkan hak yang sama di dunia pendidikan.

Sehingga dalam sistem Islam, pendidikan menjadi mercusuar peradaban yang memancarkan kemaslahatan bagi kehidupan. Ilmuan-ilmuan yang dihasilkan adalah mereka yang faqih fiddin (memahami agama) dan ahli dalam bidang keilmuan yang digelutinya.

Sebagai buktinya hingga saat ini karya-karya ilmuan yang terlahir dalam sistem pendidikan Islam, masih terus digunakan sebagai rujukan. Terwujudnya kegemilangan ini merupakan hasil dari paradigma yang khas yaitu yang terpancar dari aturan Islam.

Sistem Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak dasar bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Karenanya negara wajib memberikan pengurusan secara optimal. Negara juga wajib memenuhinya secara maksimal di setiap wilayah yang ada.

Untuk pembiayaan sektor pendidikan, sistem Islam membebaskan para pencari ilmu dari biaya-biaya pendidikan. Negara lah yang akan menanggungnya dengan pendanaan dari pengelolaan SDA berdasarkan sistem ekonomi Islam.

Islam menjadikan kemuliaan Ilmu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terhalang dana dan radius terdekat.

Tidak akan adalagi keputusasaan peserta didik, tidak ada lagi eliminasi mimpi anak negeri. Karena negara akan sangat bertanggung jawab untuk seluruh urusan rakyatnya.[MO/ad]

Posting Komentar