Oleh: Betha Vanglos

Mediaoposisi.com-Kematian mantan Presiden Mesir Muhammad Mursi menimbulkan pertanyaan dari internasional. Usulan dibentuknya tim investigasi independen untuk menyelidiki kematian Muhammad Mursi menguat. Dan Mesir menyatakan kegeramannya atas sikap internasional ini.

Mesir mengatakan kantor Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mempolitisasi kematian mantan presiden Mesir Muhammad Mursi. Pernyataan ini menanggapi juru bicara Komisi Tinggi HAM PBB, Rupert Colville, yang menyerukan penyelidikan atas Mursi yang meninggal dunia di ruang sidang saat menjalani sidang pada Senin (17/6).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir, Ahmed Hafez, mengatakan, ia mengecam sekeras mungkin seruan Colville. Menurut dia, seruan Colville merupakan upaya yang disengaja untuk mempolitisasi kasus kematian yang wajar

Pengacaranya, Osama el-Helw, memandang kematian Mursi sebagai hasil pembunuhan yang didalangi pemerintahan Mesir. Ia mengungkapkan kondisi kesehatan Mursi yang memburuk karena otoritas Mesir sengaja mengurungnya di dalam penjara dengan kondisi yang buruk pula.

Kritik serupa diungkap oleh beberapa pihak bahkan sejak setahun sebelumnyaHasil panel sejumlah pengacara dan politisi Inggris, misalnya, menyimpulkan Mursi tidak menerima perawatan medis yang memadai meski dirinya menderita diabetes dan penyakit hati.

“Kami pernah menyatakan kekhawatiran, jika Dr. Mursi tidak segera diberikan bantuan medis, kondisi kesehatannya yang memburuk mungkin akan bersifat permanen, bahkan fatal. Sayang sekali, asumsi kami terbukti benar,” kata pemimpin panel, masih mengutip Washington Post.

Sarah Leah Whitson adalah direktur eksekutif Human Rights Watch untuk Timur Tengah dan Afrika. Kepada New York Times ia menyampaikan kematian Mursi sebagai indikasi “kelalaian kriminal, penyimpangan yang disengaja dalam pemberian hak-hak dasar tahanan kepada Mursi.”

Sarah menambahkan ada aturan khusus yang tidak dijalankan di penjara-penjara Mesir lain tapi diberlakukan di penjara tempat Mursi ditahan. Mursi dilarang menerima kiriman makanan dan obat-obatan dari keluarganya.

Selama ditahan di sel isolasi ia juga dilarang mengakses berita dari media massa, melakukan surat-menyurat, atau berkomunikasi dengan dunia luar. Istri dan keluarganya hanya diizinkan membesuk tiga kali selama enam tahun ia dipenjara.

Nabil menyatakan telah memerintahkan penyelidikan terkait riwayat kesehatan Mursi guna menganalisa penyebab kematian. Rekaman kamera di ruang pengadilan dan keterangan saksi juga akan dilibatkan.

Pada Selasa (18/6), Colville mengatakan, "Kematian siapa pun yang mendadak saat menjalani penahanan harus diikuti dengan investigasi segera, tak memihak, saksama, dan transparan yang dilakukan oleh lembaga independen untuk menjelaskan penyebab kematian."

"Ada kekhawatiran terkait kondisi penahanan Mr Mursi, termasuk soal akses ke perawatan medis yang memadai, termasuk akses yang selayaknya kepada pengacara dan keluarganya," kata Colville.

Ia juga mengatakan bahwa investigasi terhadap kematian Mursi harus meliputi seluruh aspek dari perlakukan pihak berwenang terhadap Mursi untuk memastikan apakah kondisi penahanannya telah berpengaruh terhadap kematiannya.

Seruan untuk menginvestigasi kematian Mursi juga datang dari lembaga advokasi HAM, Amnesty International (AI) dan Human Right Watch (HRW).

"Pemerintah Mesir kali ini bertanggung jawab atas kematiannya karena gagal memberikan perawatan medis yang memadai atau memenuhi hak dasar tahanan," demikian pernyataan HRW kepada Aljazirah.

Mursi adalah presiden pertama yang dipilih secara demokratis di Mesir. Ia menjabat presiden pada Juni 2012, satu tahun selang kebangkitan dunia Arab atau Musim Semi Arab dari berakhirnya 30 tahun pemerintahan presiden Mesir sebelumnya, Husni Mubarak.

Pada 2003 Mursi digulingkan oleh Abdul Fattah as-Sisi, sosok petinggi militer yang dipercaya Mursi untuk menduduki kursi menteri pertahanan kala itu yang kini menjadi presiden Mesir.

Sisi menggulingkan Mursi tepat pada 3 Juli 2013, menyusul aksi protes yang tak berkesudahan antara pendukung dan penentang Mursi. Mesir pun kembali ke tangan rezim militer.[MO/ad]

Posting Komentar