Gugatan Perdata: Nomor 60 / Pdt.G/ 2018 / PN.Rap

Mediaoposisi.com-Mekanisme pelaksanaan sidang merupakan hal yang selau dilakukan oleh setiap masyarakat , namun hanya jika dilihat dari kajian waris dalam suatu ranah Pengadilan seyogyanya adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama Rantauparapat yg dalam hal ini masyarakat yang beragama islam dan itu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga jika kemudian itu dipaksakan dilakukan di Pengadilan Negeri, kemudian majelis hakim yg memeriksa dan memutus perkara tersebut tak sepaham dengan eksepsi dan jawaban Tergugat.

Melihat melampaui kewenangan hakim dalam menolak eksepsi tersebut merupakan yg bertentangan dengan regulasi, bahkan dipaksakan untuk masuk ketahap pembuktian, nah ketika di tahap pembuktian baik pertanyaan dan jawaban semua saksi Penggugat dan juga berkenaan dengan saksi Tergugat juga memberikan kesaksian yang sama, bahkan ada satu dasar kuasa mutlak yg diberikan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat 1 yg juga merupakan adik seayah dalam keturunan ahli waris justru sah, dan pihak kepolisian menyampaikan dal SP3 nya itu adalah benar adanya.

Kita menunggu keadilan untuk itu apakah majelis hakim cermat dalam menerapkan hukum di Pengadilan Negeri Rantauprapat sebab rakyat memperhatikan proses ini.

Zainal Abidin Pakpahan S.H., M.H
(Penasehat/ Kuasa Hukum ).

Posting Komentar