Oleh : Rakhmalini, S.Kep,Ns. 
(Muslimah Peduli Umat dan Generasi)

Mediaoposisi.com-Moda transportasi pesawat terbang merupakan pilihan yang praktis bagi pengguna jasa transportasi publik. Terlebih Indonesia dengan wilayah kepulauan tentu layanan pesawat terbang menjadi solusi.

Beberapa tahun belakangan tampak bahwa layanan penerbangan menjadi pilihan banyak orang selain mempermudah perjalanan mereka, menggunakan layanan pesawat terbang menghemat waktu dan tenaga.

Menjadi berbeda setelah terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan menjadikan pengguna transportasi ini harus berfikir ulang dikarenakan harga tiket yang semula mampu dijangkau kini sulit dijangkau.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi penurunan jumlah penumpang pesawat domestik diakibatkan mahalnya harga tiket pesawat. Disebutkan dalam data tahun lalu terjdi penurunan 18,51% dari 6,91 juta pada Februari 2018 menjadi 5,63 juta pada Februari 2019 (detik.com).

Pesawat terbang merupakan jasa transportasi publik. Tentu ini menjadi salah satu layanan yang juga menjadi perhatian pemerintah. Indonesia yang secara geografis adalah wilayah kepulauan, layanan ini tentu menjadi kebutuhan sebagian besar rakyat Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan pemerintah diwakili oleh Menteri Perhubungan menyatakan pemerintah sedang berusaha untuk menurunkan harga tiket pesawat dengan mengeluarkan berupa Kepmen (Keputusan Menteri) dengan pembatasan harga tertinggi dan terendah tiket pesawat, namun hingga saat ini tetap saja harga tiket terus meroket.

Alih-alih memberi solusi ditengah kisruh terkait transportasi udara. Presiden menyatakan akan membuka peluang bagi maskapai asing untuk beroperasi di wilayah udara Indonesia guna menurunkan harga. Dengan anggapan jika maskapai asing masuk ke Indonesia akan menciptakan persaingan bisnis selanjutnya berdampak pada persaingan harga dan bisa menurunkan harga tiket pesawat.

Kehadiran maskapai asing sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Disebutkan bahwa maskapai negara Malaysia telah beroperasi beberapa tahun di Indonesia yaitu Airasia. Selain itu dengan anggapan bahwa maskapai Indonesia pun juga beroperasi di negara lain, sehingga kebijakan ini dianggap lumrah karena memang iklim bisnis memang demikian.

Namun lebih dari pada itu tentu kebijakan tersebut perlu ditelusuri apa dampak yang akan terjadi jika kebijakan memasukkan asing secara bebas untuk beroperasi di udara Indonesia. Menurut Pengamat penerbangan sekaligus mantan KSAU, Chappy Hakim, dalam sebuah kesempatan menyatakan dengan mengundang maskapai asing beroperasi di Indonesia bukanlah sebuah solusi yang tepat. Akan tetapi, hal itu selanjutnya mengganggu kepentingan nasional terutama di sektor perhubungan udara (merdeka.com).

Saat ini bisnis penerbangan domestik memang dikuasai 2 perusahaan besar, yakni Garuda dan Lion. Kelompok Garuda, melalui Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan Citilink, mengangkut 46 persen penumpang domestik.

Sedangkan Grup Lion, yang terdiri atas Lion Air, Batik Air, dan Wings Air, membawa 51 persen penumpang. Kondisi inilah dianggap menjadi munculnya kartel harga tiket pesawat. Jumlah kompetitor yang sedikit inilah pemerintah beranggapan jika menghadirkan maskapai asing akan terjadi persaingan bisnis.

Ada beberapa yang memberi analisanya yang menjadi penyebab tingginya harga tiket pesawat. Dari berbagai penyebab tersebut disampaikan bahwa ada beberapa komponen yaitu biaya avtur, niaya operasional lain seperti leasing pesawat, maintenance, asuransi,pajak bandara dan lain lain. Memang menjadi lebih tinggi di tengah meningkatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat karena semua pembayaran dilakukan berdasarkan harga dolar.

Apa yang menjadi langkah-langkah pemerintah dalam mengurus negara termasuk kaitannya dengan kenaikan harga tiket pesawat tentu sesuai dengan bagaimana sistem yang dianutnya. Dalam bingkai kapitalis yang keberadaannya cenderung berpihak kepada para pemodal dan rakyat sebagai objek untuk memasarkan produk yg dijajakan oleh para pemilik modal.

Bahkan, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam demokrasi selalu terjadi 'perselingkuhan' antara penguasa dan penguasaha, sehingga akan sangat sulit kebijakan tersebut akan berpihak kepada rakyat.

Sekalipun negara berusaha menunjukkan keberpihakannya kepada kepentingan rakyat. Suatu hal yang menjadi sebuah asas dalam sistem demokrasi adalah pemerintah hanya memiliki fungsi sebagai regulator, dibentuknya regulasi ada ditangan para wakil rakyat yang mereka sebagian besar adalah kalangan yang bermodal besar alias para kapital.

Jika demikian pada siapa lagi rakyat mesti berharap, tidak ada lagi jalan yaitu adalah kembali kepada sistem yang telah terbukti mampu melayani rakyat secara adil dan merata. Sepanjang sejarahnya Sistem Pemerintahan Islam yang konstitusi negara dan segala aturan hanya bersumber dari Allah swt.

Yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah saw. semata mampu menyelesaikan problem umat secara menyeluruh. Sistem ini dibangun diatas asas akidah Islam yang darinya memancarkan berbagai aturan. Akidah Islam merupakan akidah yang memuaskan akal, menenteramkan jiwa, dan sesuai dengan fitrah manusia sehingga aturannya khas dan manusiawi.

Sistem ekonomi Islam misalnya dalam konteks individu, kegiatan ekonomi dilandasi oleh nilai-nilai ibadah. Bukan semata materi yang menjadi orientasi, tetapi dilandasi keridhaan Allah.

Mencari materi merupakan perkara mubah dan menjadi wajib jika seseorang menjadi penanggung jawab nafkah dalam keluarga. Tentu mencari nafkah tidak dengan menghalalkan segala cara melainkan harus terikat dengan hukum syara'.

Lalu dalam konteks negara, kegiatan ekonomi adalah salah satu wujud pengaturan dan pelayanan urusan rakyat. Sesungguhnya inilah urgensitas keberadaan negara.

Untuk merealisasikannya, negara menerapkan hukum-hukum Islam baik dalam urusan ekonomi di dalam negeri maupun di luar negeri.

Negara menerapkan hukum-hukum Allah swt. sebagai pengatur kegiatan ekonomi dan bisnis untuk mencegah aktivitas ekonomi yang zalim, eksploitatif, tidak transparan, dan menyengsarakan umat manusia.

Negara menerapkan politik ekonomi agar warga dapat hidup secara layak sebagai manusia menurut standar Islam. Negara juga menjalin hubungan secara global dan memberikan pertolongan agar umat manusia di seluruh dunia melihat dan merasakan keadilan sistem Islam.

Islam memiliki metode untuk membalikkan posisi krisis seperti yang dialami dunia saat ini menjadi sejahtera. Metode tersebut tentu dengan menerapkan sistem ekonomi Islam dalam pola hubungan ekonomi global melalui Khilafah Islamiyah. Wallahua'lam.[MO/vp]

Posting Komentar