Gambar: Ilustrasi
Oleh: Siti Syamsiyah

Mediaoposisi.com-Tak cukup menyelenggarakan kesekapatan dalam lingkup negara, lingkup lokal pun dicaplok juga. Kira-kira itulah yang menggambarkan kesepakatan OBOR (one belt one road) atau yang sekarang disebut BRI (Belt Road Initiative). Melalui laman web www.uclg-aspag.org, 19 kota di Indonesia sudah menjadi anggota BRI, salah satunya adalah kota seribu pesantren, Jember. UCLG ASPAC (United Cities and Local Governments Asia Passific) merupakan pedoman utama atas pusat pengelolaan ilmu masalah pemerintahan daerah di kawasan Asia Pasifik.

Melalui Forum ini, Bupati Jember, Hj. Faidah, berkesempatan duduk bersama membahas kerjasama dan perdagangan Internasional. Selain itu, terbuka kemungkinan kerjasama komoditas lokal maupun potensi lokal untuk diperdagangkan antar negara. Dalam forum ini, Bupati Jember berkesempatan hadir dalam pertemuan Komite Kerjasama Keadaan Lokal dan Daerah (Belt and Road Local Cooperation Committee), yakni kerjasama jalur sutera perdagangan China (www.jemberkab.go.id). Melalui forum ini, diharapkan terjadi kesepakatan perdagangan antar wilayah lokal di Indonesia dengan Tiongkok.

Secara kasat mata, BRI merupakan salah satu produk yang diluncurkan sebagai reaksi atas dominasi atas Amerika di ekonomi Internasional. Kedua negeri kapitalis ini berusaha untuk mengontrol dunia dengan masing-masing kekuatan ekonomi yang diembannya. Maka, tak heran jika Indonesia sebagai negara “pengikut” lebih mengikuti arus dan mengikuti kesepakatan siapapun yang meguntungkan. Bahkan, jika harus menawarkan potensi kota-kota besar sebagai tempat berlabuh kesepakatan BRI.

Padahal, banyak sekali contoh negara berkembang yang berhutang kepada Cina. Perekonomian mereka lumpuh dan harus rela kehilangan aset negara. Salah satu contohnya Zimbabwe yang memiliki hutang sebanyak 40 juta dolar Amerika dan tidak dapat membayarnya setelah jatuh tempo. Akibatnya, mata uang Zimbabwe harus rela digantikan dengan mata uang Yuan China sebagai bentuk imbalan penghapusan hutang. (bisnis.tempo.co)

Lalu, bagaimana Indonesia yang hutangnya semakin menumpuk? Apakah nasibnya akan sama seperti Zimbabwe? Terlebih, potensi kota Jember akankah tergantikan dengan budaya dan produk produk Cina yang notabenenya “menjajah”? Tentu hal ini tidak biasa dibiarkan.

Penjajahan Ideologi atas nama “kesejahteraan ekonomi” dan “investasi” harus dilawan agar tidak merugikan bangsa dan negara. Memang, strategi yang mereka gelontorkan adalah membantu dengan dana “hibah” namun jika pada akhirnya harus membayar dengan jumlah melebihi jumlah awal, jika bukan hutang dan riba, apalagi namanya? Jelas, praktek seperti ini tidak mungkin diridhoi Allah. Terlebih, Allah telah melarang umat Muslim bertransaksi dengan sistem ribawi.

Justru, dengan semakin dibuka lebarnya kran investasi, bangsa ini mudah dikendalikan oleh pelaku investasi. Sama saja kita menyerahkan kedaulatan bangsa terhadap negara lain.

Jember, sebagai kota seribu pesantren, saatnya menampakkan taring “keberaniannya” untuk menolak turut ikut dalam transaksi yang bisa menghancurkan ekonomi masyarakat dan mulai beralih menjadikan aqidah Islam sebagai satu-satunya sumber peraturan. Jangan lagi mempercayakan kesejahteraan ekonomi kepada negara kafir yang jelas-jelas memusuhi Islam. Namun demikian, aqidah umat tidak bisa terjaga secara utuh jika tidak ada institusi negara yang melindunginya. [MO/ms]

Posting Komentar