Oleh:Trisnawaty Amatullah


Mediaoposisi.com-Sekolah zonasi hari ini menjadi buah bibir dihampir semua wilayah otonom. Kebijakan ini mengarahkan setiap calon peserta didik baru bersekoalah ditempat terdekat dari tempat tinggal mereka. Alasannya, mutu sekolah dimanapun sama atau paling tidak hampir sama. Disisi lain pemerintah bertujuan menghilangkan mitos sekolah favorit dan non favorit.

Kisruh Sekolah Zonasi

Kisruh soal sistem zonasi pada PPDB 2019 pecah di Surabaya. Ratusan massa menggelar aksi hingga meminta presiden Jokowi memecat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir effendi. Massa menggelar aksi didepan Balai Kota Surabaya. Mereka yang kecewa akan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berharap bertemu Walikota  Surabaya Tri Rismaharini. “Ayo Bu Risma keluar gimana nasib anak kami ini.

Jangan hanya mengurusi  taman saja. Tapi anak kami juga butuh kepastian. Mereka anak-anak cerdas  tapi terancam  harus sekolah swasta. Ayo keluar Bu Risma, kata salah satu pengunjuk rasa (Kamis, 20/6) pukul 21.00 WIB. Menanggapi polemik sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019. ‘Tanyakan kepada menteri pendidikan. Memang dilapangan banyak masalah yang perlu dievaluasi,’ Kata Jokowi di GOR Tri Dharma, Gresik Jawa Timur. Kamis (20/6) siang (detiknews. Jumat 21 Juni 2019). Imbas dari sistem zonasi ini. 

Orangtua peserta didik menempuh segala cara. Asalkan anak mereka diterima disekolah yang diinginkan. Ada yang pura-pura pindah rumah dekat sekolah. Pura-pura miskin dengan mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Bahkan parahnya , ada yang melakukan riswah (suap ) kepada panitia PPDB.  Tak heran kita jumpai  ada sekolah peserta didiknya membludak. Ada juga hanya beberapa saja.

Pangkal kisruh Sistem Zonasi

Pangkal dari kekisruhan ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan sekolah yang tidak merata baik dari segi  jumlah, kualitas maupun lokasinya. Dari segi jumlah, masih banyak daerah yang kekurangan sekolah.  Segi kualitas masih ada sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang tidak memadai. Akses sekolah yang sulit untuk dijangkau. Akibatnya muncullah persoalan. Karenanya, solusi yang dibutuhkan harus ada peningkatan kualitas pendidikan secara merata. 

Dengan melalui rasio ideal antara jumlah penduduk dan jumlah sekolah. Hal ini akan menghilangkan ‘kasta’ ditengah-tengah  masyarakat. Termasuk yang menjadi perhatian pemerintah adalah guru. Semua guru mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan kapabilitasnya. Dan kesejahteraan mereka harus terjamin. Selain itu, penting bagi pemerintah  untuk melakukan edukasi kepada masyarakat  tentang tiga pilar pendidikan. Yakni sekolah, orangtua dan masyarakat. 

ketiganya harus bersinergi, sehingga penentu output pendidikan bukan hanya sekolah yang telah ditunjang dari segi kualitas kurikulum.  Bila pemerataan kualitas pendidikan sudah dilakukan. Maka, tak masalah sistem zonasi diterapkan.

Pendidikan Dalam Negara Khilafah

Sistem islam (khilafah) memiliki konsep pendidikan yang berasaskan aqidah islam. Kurikulum pendidikan terpancar dari asas tersebut, bersumber dari wahyu ilahi. Negara memposisikan diri sebagai ra’in untuk riayah syuunil ummah. Terkait pendidikan, islam memandang ia adalah hajah asasiyah bagi ummat. Negara hadir untuk menyiapkan pendidikan yang bisa diakses semua orang dengan mudah bahkan dengan gratis. 

Penulis belum pernah menemukan literasi terkait siswa putus sekolah dengan alasan biaya sepanjang peradaban islam. Di dalam Kitab al-Iqtishadiyyah al-Mutsla disebutkan bahwa jaminan atas pemenuhan kebutuhan dasar (hajah asasiyyah) bagi seluruh rakyat seperti pendidikan, keamanan dan kesehatan, berada di tangan negara.   Ketentuan ini didasarkan pada sabda Nabi saw.:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Imam itu adalah pemimpin dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (HR al-Bukhari).


Dari hadits diatas, Khilafah harus menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar.  Dalam konteks pendidikan, jaminan  kebutuhan pendidikan bagi seluruh warga negara bisa  diwujudkan dengan cara menyediakan pendidikan gratis. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai. 

Negara Khilafah  berkewajiban menyediakan tenaga-tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, sekaligus memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja di kantor pendidikan.   Para Sahabat telah sepakat mengenai kewajiban memberikan ujrah (gaji) kepada tenaga-tenaga pengajar yang bekerja di instansi pendidikan negara Khilafah di seluruh strata pendidikan.  Seluruh pembiayaan pendidikan di dalam negara Khilafah diambil dari Baitul Mal. 

Jika harta di Baitul Mal habis atau tidak cukup untuk menutupi pembiayaan pendidikan, maka negara khilafah meminta sumbangan sukarela dari kaum Muslim.  Jika sumbangan kaum Muslim juga tidak mencukupi, maka kewajiban pembiayaan untuk pos-pendidikan beralih kepada seluruh kaum Muslim. Sungguh persoalan dunia pendidikan hanya bisa selesai dengan kembalinya khilafah.[MO/pp]

Posting Komentar