Oleh: Endiyah Puji Tristanti, S.Si 
(Penulis dan Pemerhati Politik Islam)

Mediaoposisi.com-Richard Wiek, Laura Silver dan Alexandra Castillo dalam tulisannya " In many countries, dissatisfaction with democracy is tied to views about economic conditions, personal rights" menyatakan ada pandangan yang berbeda di seluruh dunia tentang bagaimana aspek-aspek kunci dari demokrasi bekerja.

Di bawah elit politik, ketidakpuasan ekonomi dan kecemasan tentang perubahan sosial yang cepat telah memicu pergolakan politik di wilayah di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir.

Para pemimpin, partai, dan gerakan anti-kemapanan telah muncul di kanan dan kiri spektrum politik, dalam beberapa kasus menantang norma-norma mendasar dan lembaga-lembaga demokrasi liberal.

Organisasi dari Freedom House hingga Economist Intelligence Unit hingga V-Dem telah mendokumentasikan penurunan global dalam kesehatan demokrasi.

Tulisan tersebut dirilis dalam a New Pew Research Center report yang dilakukan di antara 30.133 orang di 27 negara dari 14 Mei hingga 12 Agustus 2018, telah memperlihatkan ketidakpuasan terhadap kinerja demokrasi. Nilai median 51% tidak puas dengan bagaimana demokrasi bekerja di negara mereka, hanya 45% yang puas.

Ketidakpuasan terhadap demokrasi tidak terkait dengan kekayaan negara secara keseluruhan, tetapi sangat terkait dengan pandangan pesimistis terhadap situasi ekonomi saat ini.

Misalnya, di Yunani, di mana 7% mengatakan situasi keuangan rata-rata orang menjadi lebih baik, 84% mengatakan mereka tidak puas dengan bagaimana demokrasi beroperasi di negara mereka. 
                   
Sementara persepsi tentang apakah suatu negara melindungi kebebasan berbicara, orang yang mengatakan kebebasan berekspresi dilindungi di negara mereka kurang puas dengan demokrasi.

Di Spanyol hanya sekitar setengah dari orang dewasa Spanyol (48%) percaya bahwa negara mereka melindungi hak mereka untuk kebebasan berbicara.

Apakah orang percaya sistem pengadilan negara mereka memperlakukan setiap orang secara adil memainkan peran dalam bagaimana mereka berpikir demokrasi berjalan di negara mereka.

Di Italia, sekitar seperempat orang dewasa (23%) mengatakan pengadilan memperlakukan orang dengan adil, dan tujuh dari sepuluh tidak puas dengan demokrasi.   
           
Frustrasi terhadap politisi pun menimbulkan ketidakpuasan terhadap kinerja demokrasi di negara mereka. Masih menurut Pew, di 26 negara yang disurvey menyatakan ketidakbahagiaan dengan berfungsinya demokrasi secara konsisten karena para politisi di negara mereka korup dan tidak peduli tentang warga negara biasa.

Bagaimana dengan Indonesia? Buruknya kinerja demokrasi terang benderang terbukti dengan integritas pemilu 2019 yang tercoreng kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif.

Sehingga upaya kanalisasi ketidakpuasan rakyat terhadap proses demokrasi melalui sidang gugatan ke MK dilakukan. Apapun hasilnya itulah wajah demokrasi.

Kegagalan demokrasi memenuhi janji-janji keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan dalam jangka panjang secara alami pasti menghantarkan pada simpul pemberontakan terhadap substansi demokrasi, bukan sebatas ketidakpuasan terhadap kinerja demokrasi.

Sebab pemikiran manusia senantiasa bergerak mencari justifikasi rasional atas berbagai fakta kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Cacat Substansial Demokrasi

Masyarakat dunia masih sibuk mengoprek cacat prosedural demokrasi. Doktrin demokrasi sebagai konsep ideal tanpa rival membunuh nalar kritis atas cacat substansial demokrasi yang sebenarnya menjadi inti problem carut marut politik, ekonomi dan sosial di dunia.

"Suara rakyat suara Tuhan" menjelma dalam wujud pemungutan suara berdasarkan suara mayoritas. Siapa saja yang mampu mendesign keputusan untuk memenangkan suara, tak soal walau harus menghalalkan segala cara bila pun harus menyalahi bahkan mengganti prosedur demokrasi. Benarlah bila seorang profesor hukum menyatakan kecurangan adalah bagian dari demokrasi.

Demokrasi berasaskan sekulerisme. Agama dan politik harus terpisah. Politik tidak boleh tunduk pada agama. Sebaliknya agama boleh diperalat untuk legitimasi politik.

Tidak ada konsep baku atas kebenaran. Namun relativitas kebenaran boleh ditafsirkan oleh besaran modal dan terbatasnya nalar manusia, selama manusia tidak menggunakan agama sebagai dasar penafsiran.

Maka konsep islam moderat yang inclusive pasti selalu sejalan dengan demokrasi. Keduanya tidak akan pernah saling mematikan meski seolah bertarung di atas ring.

Sebaliknya islam politik, islam syariah boleh memakai demokrasi sebatas untuk ikut bermain asal tidak untuk menjadi pemenang. Sebab gagasan politik Islam dan syariah bersumber dari Al Qur'an dan as Sunnah bertentangan dengan sumber sekulerisme yakni akal manusia.

Kudeta atas kemenangan FIS di Aljazair, Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan kecurangan terhadap suara Prabowo-Sandi yang diusung hasil Ijtima' Ulama di Indonesia sangat jelas menggambarkan cacat substansial demokrasi. Mungkin inilah alasan mengapa Hizbut Tahrir menjadi kelompok yang paling getol menolak demokrasi.

Substansi Islam adalah ketundukan dan loyalitas penuh atas tauhid "Laa Ilaaha Illallah Muhammad Rosulullah".

Konsekuensinya hukum dan perundang-undangan negara wajib bersumber pada Al Qur'an dan as Sunnah. Kedaulatan di tangan Syaari'.

Metode penggalian hukum hanya dengan ijtihad syar'i. Kekuasaan di tangan umat, diberikan kepada seorang Khalifah yang mereka kehendaki atas ridho dan ihtiyar.

Walhasil, gelombang pemberontakan atas ketidakpuasan terhadap demokrasi bekerja akan bergerak menemukan titik kesadaran akan kecacatan substansi demokrasi.

Bila bertemu dengan titik kesadaran politik umat atas substansi Islam, maka perubahan tatanan dunia global merupakan keniscayaan. Dan kemenangan bagi mereka yang telah bersabar menjemput janji Rabb nya.[MO/ad]

Posting Komentar