Oleh: Mahrita Julia Hapsari, M. Pd
(Praktisi Pendidikan)

Mediaoposisi.com-Momen idul fitri semestinya menjadi ajang menyambung tali silaturrahmi. Pulang ke kampung halaman alias mudik menjadi tradisi yang sangat baik untuk dilestarikan.

Bukan sekedar tradisi, silaturrahmi merupakan sunnah Rasulullah yang para pelakunya akan diberi ganjaran surga.

Namun alam kapitalisme membuat ibadah sunnah tersebut seakan sulit terealisir. Ada tiket pesawat Bandung-Medan yang harganya mencapai 21 juta.

Ada pula tiket kereta api Jakarta-Surabaya yang harganya sekitar Rp 1,5 juta - 1,6 juta. Sama dengan tiket pesawat Garuda dengan jurusan yang sama.

Tarif jalan tol pun tak kalah aksi dalam menaikkan harganya. Semua berkejaran mencari keuntungan dari masyarakat.

Sungguh sangat jauh dari kata "melayani", sebagaimana mestinya kewajiban negara pada rakyatnya. Yang dilakukan oleh pejabat berwenang di negeri kapitalisme hanyalah memoles kesabaran rakyat atas nama keimanan. Lihatlah komentar Menhub ketika ditanya soal harga tiket pesawat yang melambung tinggi.

Menhub meminta masyarakat ikhlas menerima kenaikan harga tiket pesawat. Simbol-simbol Islam dipakai demi menutupi bobroknya pelayanan negara atas rakyat.

Ketika membangun jalan, diundanglah investor Cina. Jalan tol yang mulus itupun siap dilalui. Lengkap dengan gerbang tol yang akan menarik uang kepada pengguna jalan tol.

Di sisi lain, masih berkilo-kilo meter ruas jalan yang berlubang, berlumpur, bahkan amblas. Tak tersentuh oleh pemerintah. Dianggap bukan jalan lintasan ekonomi.

Mahalnya harga tiket pesawat disikapi dengan menawarkan kepada swasta asing untuk jualan avtur di sini. Pintu liberalisasi migas pun terbuka lebar.

Terbaru, ditawarkan pula kepada maskapai asing untuk terbang dengan rute domestik. Bersiaplah serangan budaya asing akan menderas di negeri ini.

Cengkeraman asing pun semakin kuat menawan kedaulatan bangsa. Jika swasta sudah turut bermain, maka mencari keuntungan adalah pondasi mereka dalam menyediakan jasa.

Prinsip mencari keuntungan di setiap pelayanan publik menjadi ciri utama negara kapitalisme. Utamanya ketika semua sektor publik telah diserahkan kepada swasta.

Inilah yang disebut neoliberalisme. Neolib ini telah memaksa penguasa negeri menanggalkan kewajibannya dalam melayani rakyat. Berganti peran menjadi sales yang menjual semua aset publik ke pihak swasta.

Nihilnya landasan keimanan pada diri penguasa neolib adalah salah satu penyebab bobroknya pelayanan publik. Asas sekulerisme telah mengisolasi akhirat dari kehidupan dunianya.

Tak terbenak tentang adanya pertanggungjawaban di akhirat kelak atas jabatannya sebagai penguasa. Maka seadanya sajalah dalam melayani rakyat.

Bahkan menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan dan kekayaan. Hatta harus mengakali dan menipu bahkan membunuh rakyatnya. Mudik pun menjadi tak manusiawi.

Kehidupan yang sempit serta serba sulit seperti di atas takkan ada di sistem kehidupan yang berlandaskan keimanan.

Para pemimpinnya bahkan menangisi dan menyesali jabatan yang diembannya. Besarnya kekhawatiran akan hari pertanggungjawaban membuatnya selalu berusaha menjadi pelayan rakyat dengan sebaik-baiknya. Resah jika masih ada yang kurang dalam pelayanannya, tak bisa tidur hingga rakyat terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemimpin beriman hanya hidup di sistem yang baik dan benar. Baik karena akan membawa kerahmatan bagi seluruh manusia bahkan alam semesta.

Benar karena bersumber dari Zat Yang Maha Benar, Zat Yang Maha Pencipta sekaligus Maha Pengatur segala sesuatu yaitu Allah Robbil 'aalamiin.

Sistem yang baik dan benar tersebut adalah sistem Islam. Allah telah meridhoi (QS. Ali Imron ayat 19) dan menjamin kesempurnaannya (QS. Al-Maidah ayat 3). Jaminan keberkahan dari langit dan bumi pun akan didapatkan ketika menerapkan sistem Islam (QS. Al-A'raf ayat 96).

Satu-satunya negara yang mau menerapkan syariat Islam adalah Khilafah, pemimpinnya disebut dengan Khalifah.

Mudik sebagai pengejawantahan sunnah menyambung silaturahmi. Khilafah akan menyediakan sarana dan fasilitas transportasi yang murah atau terjangkau.

Transportasi publik dipandang sebagai kebutuhan mendasar manusia dalam melaksanakan aktivitas. Dengan demikian, tidak ada komersialisasi transportasi publik.

Artinya, tidak dibenarkan swasta individu ataupun korporasi, apalagi asing penjajah, menguasai transportasi publik.

Khilafah  akan menjamin transportasi publik yang manusiawi. Menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan serta murahnya ongkos bahkan gratis. Jaminan tersebut bisa diakses oleh setiap individu warga negara Khilafah.

Pembangunan jalan dalam negara Khilafah akan memiliki anggaran mutlak. Sarana infrastruktur akan dibangun untuk kepentingan dalam negeri Daulah.

Bebas dari hegemoni penjajah asing yang berkedok memberi bantuan dana membangun infrastruktur. Sistem ekonomi Islam dalam kebijakan negara Khilafah pasti mampu membiayai seluruh infrastruktur dalam negeri. Warga negara bisa menggunakan infrastruktur tanpa dipungut biaya.

Khalifah akan benar-benar memastikan keselamatan pengguna jalan dan transportasi publik. Dalam Islam, nyawa seorang muslim lebih berharga dari dunia dan seisinya. Tak hanya muslim, non muslim yang menjadi warga negara Khilafah pun mendapat jaminan keselamatan yang sama.

Teringat dengan Khalifah Umar bin Khattab yang menangis ketika mendapat laporan ada keledai yang mati masuk jurang setelah terperosok di jalan yang berlubang.

Sang ajudan bingung mengapa Khalifah Umar sampai menangis, padahal yang mati hanya seekor keledai.

Khalifah Umar berkata:"Seandainya seekor keledai terperosok di Kota Baghdad karena jalanan rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah Ta’ala, ‘Mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya".

Ada tiga prinsip pelayanan publik yang hanya dimiliki oleh negara Khilafah. Ketiga prinsip tersebut  yaitu kesederhanaan dalam aturannya, kecepatan dalam pelayanan, dan dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan.

Manusiawinya pelayanan publik dalam Khilafah tercermin dalam ketiga prinsip tadi. Infrastruktur dan transportasi adalah salah satu pelayanan publik. Mudik manusiawi akan kita nikmati dalam sistem Islam, dalam naungan Khilafah.[MO/ad]

Posting Komentar