Oleh: Azrina Fauziah
(Aktivis Dakwah dan Member Komunitas Pena Langit)

Mediaoposisi.com-Ramai kini tengah ramai, harga tiket maskapai penerbangan yang mahal bak setinggi langit. Biasanya masyarakat Indonesia mengeluh kebutuhan pokok yang mahal menjelang hari raya idul fitri. Namun kini masyarakat justru mengeluh akan harga tiket penerbangan yang naik.

Bukan hal apa, penerbangan antar kota kini menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat umum Indonesia. Perjalanan darat dan laut yang mungkin bisa memakan waktu berjam-jam dan berhari-hari, dengan menggunakan pesawat kita dapat menembus waktu untuk lebih awal. Begitulah adanya teknologi modern, ada untuk memudahkan.

Namun bagaimana bila akses yang memudahkan tadi kini dijegal untuk meraup kepentingan sekelompok orang. Dilansir dari kompas.com, Association of the Indonesian Tour and Travel Agencies (ASITA) Riau, mengeluhkan banyak masyarakat membatalkan paket wisata yang sudah dipesan lewat travel agent, karena masih mahalnya harga tiket pesawat.

Paket wisata yang disampaikan tadi bukan pada penerbangan mancanegara tapi justru pada penerbangan domestik. Banyak penumpang yang biasa menggunakan pesawat untuk berpergian ke luar kota untuk tujuan silaturahmi, bisnis, wisata kini justru memilih moda transportasi darat atau laut ketimbang menggunakan maskapai penerbangan lagi.  

Tak hanya maskapai penerbangan di Riau hampir seluruh Indonesia mengalami hal yang sama. Bahkan di musim mudik dan libur lebaran ini banyak bandara disejumlah kota pariwisata sepi seperti bandara solo, malang bahkan penerbangan di bandara batam mengalami pembatalan tiket sebanyak 6 penerbangan (tribunbatam.id).

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga sidik usaha pun terjun langsung ke lapang untuk menangani kasus ini. Meraka menyampaikan pada publik bahwa telah terjadi duopoli antar maskapai penerbangan di Indonesia. Nama maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Lion Air pun ikut terseret dalam kasus kenaikan harga tiket pesawat tersebut (detik.com).

Sebaliknya tuduhan duopoli pada kedua maskapai Indonesia ini, Garuda Indonesia menyatakan bahwa kenaikan yang terjadi pada maskapai penerbangnya bukan sebab adanya duopoli antar maskapai penerbangan seperti yang disampaikan KPPU. Namun maskapai penerbangan Garuda telah menjalankan penurunan Tarif Batas Atas (TBA) sebesar 16% yang dikeluarkan pemerintah dengan berpatokan pada PM no 14 tahun 2016.

Di ujung permasalahan ini, Presiden akhirnya mencanangkan maskapai penerbangan Indonesia membutuhkan pesaing asing untuk mengadu harga tiket. Hal ini lah yang akan menjadikan para maskapai menurunkan harga tiket. Maka kebutuhan masyarakat terhadap moda transportasi udara akan kembali seperti sedia kala.

Strategi monopoli yang diperankan memang bak strategi yang tepat padahal dengan mengundang asing untuk datang ke Indonesia justru akan menjadi problem baru. Tuduh menuduh dan saling lempar tanggung jawab sungguh terasa pada satu permasalahan ini.

Moda transportasi di suatu negara merupakan kebutuhan primer bagi masyarakatnya. Tentu untuk menjalankan aktivitas dan rutinitas harian seperti berdagang, bersilaturahmi bahkan berlibur. Kebutuhan tersebut haruslah disokong oleh fasilitas yang diberikan oleh negara dalam menggerakan perekonomian di suatu negara tersebut.

Tapi hal itu berbeda dengan sistem kapitalis, penguasa kini sibuk memikirkan banyak cara agar si tuannya mendapatkan keutungan. Salah satunya memonopoli beberapa bidang termasuk sektor yang cukup penting di suatu negara tersebut.

Pemberian sertifikat halal untuk menguasai sektor penting pun diberikan kepada asing demi meraup kepentingannya sendiri. Dilansir dari goriau.com menyatakan bahwa 28 maskapai penerbangan Cina digadang-gadang mengajukan investasi disektor jasa penerbangan tersebut. Kita ketahui sebelumnya dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia telah memiliki banyak hutang investasi dari Cina. Dimulai dari infrastuktur seperti jalan tol, kereta api cepat, bandara, pelabuhan, kota, hingga yang terakhir jasa pelayanan penerbangan domestik Indonesia.

Sungguh miris bila melihat kenyataan yang terjadi pada negeri ini. inginya maju namun justru buntung yang terjadi. Kedaulatan negara terancam untuk diambil, kesejahteraan direnggut perlahan-lahan oleh sang kapital yang tersisa hanyalah nelangsa rakyat. Begitulah bila sistem buatan manusia tadi masih saja diterapkan di tengah-tengah manusia yang rakus, hukum rimbalah yang berlaku.

Allah Swt berfirman, “Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan Kami akan menghimpunya pada hari kiamat dalam keadaan buta”.(QS. Thahaa:124) 

14 Abad sudah wahyu tersebut disampaikan maka telah nyata didepan kita kerusakan kapitalisme tersebut. bila kita menelisik islam sebagai agama yang syamilan kamilan maka ia jelas tak sekedar mengatur ritual ibadah saja namun juga dalam permasalahan muamalah.

Dalam pandangan Islam, moda transportasi bukanlah jasa komersil sekelompok orang tetapi sebagai kebutuhan dasar bagi keberlangsungan aktivitas sehari-hari. Negara bertanggung jawab dalam penyelenggara moda transportasi yang aman, nyaman serta murah/gratis. Sektor pelayanan transportasi dilarang untuk dikuasai oleh individu atau swasta apalagi asing penjajah.

Negara dilarang untuk mengambil pendapatan dari jalan umum sebab jalan umum merupakan kepemilikan umum. Maka negara wajib menyelenggarakan anggaran sendiri dalam pengadaan moda transportasi. Hal tersebut bisa didapat dari pengelolaan SDA yang ada di negara tersebut.

Pembangunan transportasi yang dibangun tentu digunakan demi kepentingan politik yang ada pada negara tersebut bukan pada hegemoni kapitalis penjajah. Terakhir negara haruslah memiliki 3 prinsip dalam strategi pelayanan yaitu kesederhanaan aturan, kecepatan dalam pelayanan dan dilakukan oleh orang yang mumpuni.

Semua dapat kita nikmati bila keimanan kaum muslim menyatu padu di dalam naungan institusi islam Daulah Khilafah ala minhajin nubuwah. Waallahu ‘alam[MO/vp]

Posting Komentar