Oleh : Muhlisa 
(Aktivis Remaja Muslimah Jakarta Utara)

Mediaoposisi.com-Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut demokrasi dalam penerapan pemerintahannya. Sebanyak 73 partai politik terbentuk di dalam negeri bhineka tunggal ika sebagai wujud kebebasan berpendapat negara demokrasi.

Tentu hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai demokrasi. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul dan mengelurkan pendapat.

Namun pada kenyataanya, mulai dari tokoh oposisi hingga acara stasiun tv swasta pun ditekan dalam menyampaikan gagasan ide dan diskusi politik yang menurut penguasa tak sesuai dengan kesepakatan mereka, seoalah takut tersaingi oleh opini oposisi. Bahkan baru-baru ini pemerintah mencanangkan akan mengintai Grup WhatsApp, dikarnakan ternyisalir memprovokasi, memecah bela umat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilansir Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko setuju jika ada patroli Siber pada WhatsApp grup. Kata dia, negara perlu memantau agar tak ada kondisi yang mengganggu situasi nasional.

"Ya memang harus begitu," kata Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6).

Menurutnya, Menko Polhukam, KSP, Panglima TNI, Kapolri, Menkominfo, Mendagri dan Jaksa Agung sudah sepakat bahwa saat ini perlu perhatian lebih sederet situasi yang bisa mengacaukan situasi negara. Termasuk situasi di media sosial yang bisa mengacaukan kondisi masyarakat.

"Bahkan akan memunculkan situasi yang semakin runyam, maka negara tidak boleh ragu-ragu untuk mengambil keputusan bahwa salah satu media sosial atau WhatsApp dan seterusnya apapun itu yang nyata-nyata akan mengganggu situasi keamanan nasional, maka harus ada upaya untuk mengurangi tensi itu," ungkapnya.

Moeldoko juga menilai, patroli siber itu tidak mengganggu privasi. Sebab, kata dia, setiap warga negara pasti akan rela melakukan apapun demi negaranya termasuk menggadaikan privasi.

Jika kita amati penyataan di atas, kebebasan yang diagung-agungkan oleh sistem demokrasi, dimana setiap individu dikatakan bebas dalam menyampaikan pendapat mereka, namun nyatanya omong kosong belaka. Karena hal tersebut pada faktanya tidaklah berlaku jika pendapat tersebut berseberangan dengan pemerintah.

Padahal UUD negeri ini menjamin kebebasan berpendapat, Namun dianggap bahaya, mengancam dan dianggap makar. Lalu dimanakah letak keadilan bagi rakyat untuk berpendapat? Itulah cacat dan rusaknya kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi, dimana aturan dan standar manusialah yang digunakan dalam mengatur kehidupan.

Beda halnya dengan Islam, Islam memandang bahwa memberikan aspirasi atau mengkritik penguasa merupakan suatu hal yang dianjurkan. Hal ini..terdapat dalam hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

“Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat yang adil (haq) kepada penguasa (sulthan yang zalim)." (HR.Abu Dawud no.4.346, Tirmidzi no. 2.265, dan Ibnu Majah no 4.011)

“Barangsiapa di antara kamu yg melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dgn tangannya, jika ia tdk mampu maka dgn lidahnya, jika tdk mampu maka dgn hatinya & itulah selemah2 iman “(HR.Muslim)

Selain itu juga terdapat ayat di dalam Al Qur’an untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar kepada siapapun.

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. At Taubah:71).

Bahkan pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab ra, beliau pernah ketika berpidato dikritik secara langsung oleh seorang muslimah. Kisah ini diabadikan dalam kitab tafsir Ad Durrul Mantsur fi Tafsiril Ma'tsur karya Syeikh Jalaluddin As Suyuthi. Kisah itu dikutip pada bab penjelasan Surat An Nisa ayat 20.

Pada suatu hari Khalifah Umar bin Khattab ra naik ke atas mimbar dan memberikan pidato.
" Wahai orang-orang, jangan kalian banyak-banyak dalam memberikan mas kawin kepada istri. Karena mahar Rasulullah Shallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya sebesar 400 dirham atau di bawah itu. Seandainya memperbanyak mahar bernilai takwa di sisi Allah dan mulia, jangan melampaui mereka. Aku tak pernah melihat ada lelaki yang menyerahkan mahar melebihi 400 dirham."

Di dalam riwayat lain, Khalifah Umar bin Khattab ra mengatakan bahwa ia akan memangkas kelebihan mahar yang diberikan suami kepada istrinya. Kelebihan itu akan dimasukkan ke dalam kas Baitul Mal.
Namun ketika baru saja selesai berpidato, tiba-tiba seorang muslimah berdiri dan memberikan protes.
" Hai, Amirul Mukminin, kau melarang orang-orang memberikan mahar kepada istri-istri mereka lebih dari 400 dirham?" protes wanita itu.
" Ya," jawab Khalifah Umar.
" Apakah kau tidak pernah dengar Allah menurunkan ayat (melafalkan penggalan ayat 20 Surat An Nisa)," kata wanita itu.
Protes itu justru disambut hangat oleh Khalifah Umar bin Khattab ra yang langsung beristighfar dan menjawab,”Tiap orang lebih paham ketimbang Umar”.

Kemudian Khalifah Umar naik lagi ke atas mimbar dan mengatakan "Wahai khalayak, tadi aku larang kalian memberikan mahar kepada istri melebihi 400 dirham. Sekarang silakan siapa pun memberikan harta (sebagai mahar) menurut kehendaknya", ucapnya.

Dari kisah Khalifah Umar dan ayat serta hadits di atas sudah jelas bahwa di dalam syariat Islam memberikan kritik atau mengoreksi bukanlah suatu hal yang salah dan pelakunya harus dihukum. Apalagi dalam hal ini memberikan kritik terhadap penguasa, tentu saja dalam Islam justru menjadi suatu hal yang wajib.

Maka dari itu jelaslah bahwa sistem Islam lebih baik dalam menyikapi seorang yang mengkritik penguasa. Jelas sangat berbeda dengan sistem demokrasi yang saat ini diterapkan dimana mengkritik penguasa malah mendapatkan surat pemberhentian kerja atau termasuk dalam ujaran kebencian. Wallahu ‘alam

Posting Komentar