Oleh: Mochamad Efendi

Mediaoposisi.com-51 bukti yang dibawa ke MK sudah cukup untuk membuktikan kecurangan satu rezim karena satu bukti kecurangan saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa rezim telah melakukan kecurangan. Sama halnya saat seseorang ketahuan dan terbukti sekali berbohong maka dia layak disebut pembohong.

Begitu juga saat seseorang melakukan satu pembunuhan  maka dia layak disebut pembunuh dan layak untuk dihukum sebagai pembunuh. Tidak perlu menunggu bukti yang lain jika satu bukti itu sudah meyakinkan bahwa seseorang itu bersalah. 

Apakah harus berkali-kali melakukannya baru dikatakan bersalah? Tentu tidak menunggu seorang pencuri melakukan aksi yang kedua atau kesekian kalinya baru bisa ditangkap dan dihukum. Satu kecurangan saja bisa membuktikan bahwa rezim sudah melakukan kecurangan. Sekali saja rezime terbukti berbohong sudah bisa membuktikan bahwa rezime ini pembohong.

Sering satu bukti menunjukkan bahwa seseorang sudah melakukan lebih dari satu kesalahan. Karena tidak semua kesalahan bisa dibuktikan tapi bisa dirasakan. Bisa jadi pelaku kejahatan memghilangkan barang bukti atau memang satu kejahatannya tidak mudah dibuktikan. Jadi bukan banyaknya bukti atau kecurangan namun jika satu kecurangan bisa dibuktikan secara hukum,  pelakunya bisa disebut orang yang curang.

Dalam sebuah analogy, seorang anak tertangkap basah sedang menyontek. Ada saksi dan juga ada bukti, buku dibawah bangku yang digunakan untuk menyontek. Tentunya dari  semua jawaban yang ada di soal layak dianulir dan tidak diterima hasil ulangannya meskipun tidak semua nomor soal dia menyontek.

Karena yang kita nilai bukan berapa nomor dia dapat dari menyontek dan berapa yang hasil kerja sendiri. Namun perbuatan curang, menyontek jika dibiarkan akan menodai nilai keadilan bagi siswa yang lain. Dan tidak perlu setiap nomor soal harus ada bukti bahwa dia mendapatkan jawaban dari menyontek atau tidak. 

Saat dia terbukti curang maka tidak perlu membuktikan setiap soal hasil curang atau tidak. Semua nomor soal harus dianulir semua jawabannya baik hasil kerja sendiri maupun hasil menyontek.

Begitu juga saat ada pencuri yang tertangkap basah mencuri dia harus diproses secara hukum sebagai pencuri meskipun dia belum sempat mengambil dan menikmati hasil curiannya. Yang dihukum bukan berapa banyak dia sudah mencuri dan menikmati hasil curiannya namun perbuatan mencurinya layak dijatuhi hukuman. 

Karena tidak semua kejahatannya bisa dibuktikan. Namun, saat dia terbukti mencuri sudah bisa dijadikan cukup bukti untuk menangkap dia sebagai pencuri.

Begitu juga saat rezim melakukan kecurangan dalam pemilu. Untuk bisa membuktikan dia curang tidak harus membuktikan berapa banyak suara yang didapat dari hasil berbuat curang. Kecurangan dalam pemilu tidak bisa dihitung dengan menggunakan angka perolehan suara, karena kesalahannya tidak hanya kesalahan penghitungan suara saja. 

Saat petahana menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi dan mengintimidasi rakyat untuk memilihnya adalah bentuk kecurangan yang massif dan sistematis yang berdampak menguntungkan pada perolehan suara petahana. Kita tahu ada beberapa gubenur yang menjadi jurkam untuk petahana adalah bentuk kecurangan yang nyata. 

Polri yang harusnya netral tidak bisa netral karena ada usaha secara sistematis yang diakui anggota polri sendiri untuk memenangkan petahana. Ini sungguh memprihatinkan menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi rakyat agar mau memilih petahana.

Banyaknya petugas KPPS yang meninggal dalam jumlah yang tidak wajar adalah indikasi sebuah kecurangan. Fenomena ini jangan dianggap biasa tapi harus diperiksa sebagai bukti awal untuk menguak kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2019. 

Tidak mungkin petugas 600 KPPS semuanya meninggal karena kelelahan. Ini adalah jumlah terbesar yang pernah ada sepanjang sejarah dalam pelaksanaan pemilu. Penegak hukum harusnya ikut terlibat untuk menguak fakta dibalik semua itu, bukan diam saja dan terkesan menutupi fakta dibalik satu kejadian yang tidak biasa.

Belum lagi kesalahan penghitungan atau memasukkan data dari data manual ke data rekapitulasi di KPU. Tidak bisa kita membuktikan setiap kecurangan yang ada. Satu kecurangan bisa dibuktikan menunjukkan pemilu itu curang. 

Yang kita lihat bukan berapa banyak selisih hasil penghitungan suara yang diperoleh, tapi perbuatan curang yang sudah terbukti tidak bisa diterima karena satu kecurangan yang bisa dibuktikan akan menodai pemilu sehingga hasil tidak bisa diterima atau harus dianulir dan tidak sah.

Penguasa yang bermain curang dan tidak jujur tidak layak untuk dipertahankan. Kecurangan harus dihentikan dan pemimpin yang curang harus diganti dengan yang jujur. Itikad yang baik untuk membuktikan kecurangan rezim oleh penegak hukum harus ada. 

MK jangan hanya bersandiwara dalam peradilan dalam penegakan hukum padahal hasilnya sudah diketahui keputusan apa yang akan diambil. Seluruh rakyat mengawasi kinerjamu sebagai lembaga peradilan tertinggi dimana rakyat mencari keadilan terakhir di negeri ini. Rakyat lelah dan putus asa akan mencari keadilannya sendiri jika MK tidak memiliki itikad baik untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.[MO/vp]

Posting Komentar