Oleh : Nurul Kholida 
(Aktivis Muslimah Malang)

Mediaoposisi.com-Masalah besar negeri Indonesia sejak dulu sampai saat ini ialah problem investasi dan masalah ekonomi. Iklim perekonomian Indonesia lebih mengarah pada Neoliberalisme yang mempunyai prinsip Teori perekonomian neoklasik yaitu mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan Distorsi dan High Cost Economy. 

Hal ini dapat diketahui melalui berbagai media massa yang penyebaran dan penerapannya adalah ide dari liberalisme-sekularisme yang secara kurang transparan. Media-media massa liberal yang pragmatis saat ini mendapatkan begitu banyak tempat dalam peradaban demokrasi-sekuler. 

Tujuan utamanya melanjutkan ekspansi budaya Barat yang sekularistik, materialistik, dan liberal. Dengan begitu perlahan demi perlahan media massa dapat dipastikan akan mengikis dan menguras nilai-nilai spiritualitas dan religiusitas dari berbagai agama.


Bahkan dengan kondisi saat ini nilai yang terkandung dalam liberalis-demokrasi yang sekuler melahirkan pemahaman akan pengolahan sumber daya alam yang materialistik yaitu dimana yang hanya dapat menjadi konsumen adalah mereka para pemilik modal. 

Dan lagi-lagi keberuntugan dari hasil pengolahan sumber daya alam tersebut hanya dapat menguntungkan asing, tanpa terkecuali meski hanya dimulai dari hal kecil.  Seperti apa yang terjadi pada perusahaan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). 

PT Inalum ialah sebuah perusahaan BUMN pertama dan terbesar di Indonesia, merupakan patungan antara pemerintahan Indonesia dan Jepang yang didirikan di Jakarta. Inalum lebih mengarah kepada peleburan dalam pengoperasian Proyek Asahan Alumunium. 

Sesuai dengan perjanjian induk. Untuk melaksanakan ketentuan dalam perjanjian induk, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan SK Presiden  No. 5/1976 dimana SK ini dapat melandasi terbentuknya Otorita Pengembangan Proyek Asahan. Dalam tanggung jawab Pemerintah atas kelancaran pembangunan dan pengembangan Proyek Asahan Alumunium Tersebut.

Meski perusahaan ini merupakan bentuk dari patungan pemerintahan Indonesia dan Jepang, namun di tahun yang lalu yakni di tahun 2018, PT Inalum menandatangani kerja sama hilirisasi batu bara dengan perusahaan asal Amerika Serikat Air Product di New York. 

Kerja sama hilirisasi batubara akan mudah menjadi sycngas untuk bahan baku yang diproses lebih lanjut sehingga menjadi Dimethyl Ether (DME) yaitu sebagai bahan bakar. Pabrik pengolahan gasifikasi batubara sendiri di rencanakan mulai beroperasi pada November 2022, harapannya produksi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pasar sebesar 500.000 per tahun, 400.000 ton DME per tahun dan 450.000 ton Polypropylene per tahun. 

Dengan target pemenuhan kebutuhan sebesar itu, tentu saja nilai keseluruhan proyek tersebut diperkirakan lebih dari tiga miliar dolar AS.

Tidak cukup melakukan kerja sama hilirisasi antara Indonesia dengan Amerikat Serikat, Baru-baru ini PT Inalum Indonesia kembali melakukan kerja sama dengan Industri Logam China demi mempercepat terealisasinya hilirisasi tambang di Tanah Air, dengan alasan untuk kepentingan rakyat dan bangsa, menurut Menteri BUMN Rini M Soemarno “semakin tinggi nilai tambah produk tambang kita, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat”. (AntaraNews.com). 

Problemnya ada pada Alasan yang di lontarkan oleh Menteri BUMN Rini M Soemarno yang sangatlah tidak tepat, bagaimana mungkin kerja sama antara PT Inalum Indonesia dengan Industri Logam China dapat memberikan efek yang dapat mecukupi kepentingan rakyat dan bangsa, sementara kondisi ekonomi Indonesia sekarang terasa dalam keadaan stagnan. 

Sebab beban ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat merupakan dampak dari masalah tersebut, yaitu kerja sama dengan perusahan asing, yang justru hanya dapat menguntungkan sepihak.

Lagi dan lagi Indonesia kembali memercayai para pakar dari Barat dan nasihat-nasihat mereka, padahal sudah diketahui jelas Barat bertindak berdasarkan asas manfaat secara individualistik, yang tujuannya adalah untuk merampas kekayaan dunia. Negara-negara barat juga tidak pernah mempunyai nasihat yang jujur. 

Sebaliknya, mereka justru menyesatkan siapa saja yang meminta nasihatnya. Disini perlu kesadaran bagi bangsa Indonesia justru nasihat menyesatkan yang diberikan oleh negara-negara Barat penjajah di bidang ekonomi telah tersebar luas di kalangan pemegang perusahaan terbesar Indonesia seperti privatisasi kekayaan yang dikelola oleh negara (BUMN), dan keharusan adanya investasi asing. 

Yang tentu saja masyarakat sendiri memahami hal itu.  Penjualan pemilikan negara dan pemilikan umum juga pada dasarnya dilakukan kepada perusahaan-perusahaan asing, karena mereka memiliki modal, sementara rakyat negeri ini sendiri miskin, dan hanya memiliki sedikit modal bahkan tidak sama sekali, lalu harus kemana rakyat dapat meminjam uang kalau tidak kepada para pemilik modal tadi.

Tentu saja siklus ini akan selalu menguntungkan Barat. Bahwa sumber daya alam sendiri yang ada di Indonesia di kelola oleh Barat dan di jual kembali oleh Barat kepada kalangan miskin, termasuk rakyat Indonesia

Sementara rakyat Indonesia memiliki hak penuh untuk menjadi konsumen atau memiliki dan menikmati hasil dari pengolahan tersebut, namun yang terjadi adalah sebaliknya, untuk dapat menikmati hasil pengolahan tersebut rakyat Indonesia di haruskan membelinya dengan uang, jika tidak dapat membelinya

Maka terjadilah proses peminjaman uang yang tentu saja peminjaman dilakukan kepada Barat itu sendiri. Penjelasan ini begitu jelas dan terpampang nyata bahwa Barat dan nasihatnya menguntungkan dirinya sendiri. 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa adanya perpindahan atau kerjasama hilirisasi baik antara PT Inalum Indonesia dengan Amerikat Serikat maupun kerja sama dengan Industri Logam China demi mempercepat terealisasinya hilirisasi tambang di Tanah Air tersebut

Sangatlah jelas bahwa perusahaan PT Inalum melakukan kerja sama, yang sama-sama dapat merugikan Indonesia, menguntungkan asing, dan semakin menyengsarakan rakyat miskin, karena kerja sama ini ibarat keluar dari mulut harimau dan masuk ke mulut buaya, meski dengan alasan yang tidak mendasar tadi yaitu untuk kepentingan rakyat dan bangsa.

Negara-negara asing yang menjadi induk dari perusahaan-perusahaan ini tentunya semakin lama akan menguasai seluruh aspek perekonomian dunia, dengan trik jitunya serta memaksa yakni melalui jaminan dari undang-undang perdagangan internasional yang dipaksakan oleh Amerika atas nama globalisasi. 

Dan untuk melindungi hak nya dari kosensi-kosensi yang ada, negara asing yang menjadi induk perusahaan-perusahaan tersebut bisa saja melakukan intervensi. Sementara globalisasi yang menjadi acuan Amerika untuk dibuatkan undang-undang perdagangan internasional saat ini telah membuka peluang negara-negara kaya untuk meningkatkan kekuasaan mereka terhadap negara-negara miskin dan menjadikannya semakin miskin.

Masalah seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir merata di seluruh negeri Islam yang lain, bahkan seluruh negara yang di sebut sebagai dunia ketiga. Meski pemerintah mengklaim telah mengerahkan segenap daya dan upaya untuk memperbaiki kondisi yang ada. Namun, kondisi ini justru semakin memburuk. 

Sebab tingginya tingkat kemiskinan yang ada di berbagai negara Islam karena diterapkannya sistem selain sistem Islam yaitu Kapitalisme Sekuler. Kegagalan Kapitalisme dalam mensejahterahkan umat manusia adalah suatu keniscayaan. 

Ini karena sejak lahirnya paham ekonomi kapitalisme memiliki kecacatan yang dilihat dari pandangannya dalam memahami permasalahan ekonomi terhadap sumber daya alam untuk mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin. Tanpa memperhatikan lagi bagaimana distribusi dari sumber daya alam yang ada kepada masyarakat.

Islam Mensejahterahkan Umat Manusia

Hal yang harus di tekankan disini bahwa pendapat atau nasihat dari para pakar Barat hanyalah suatu bentuk dari sekian bentuk penjajahan yang dilancarkan oleh negara-negara penjajah atas dunia dalam bentuk penjajahan pemikiran yang dapat menggerakan pikiran publik untuk mengubah konsep-konsep Islam. 

Padahal semestiya penjajahan dalam bentuk apapun itu harus dihapuskan dari muka bumi, baik di bidang militer, budaya, politik, maupun di bidang ekonomi.

Tindakan yang di ambil oleh umat Islam dalam mengikuti pemahaman dari ide Liberal Sekuler yang lahir dari Kapitalisme di bawakan oleh Barat tersebut, sangat menentang aturan yang lahir dari Allah

Oleh karena itu patutlah kita menentang kembali penjajahan dan argumen-argumennya serta pemahamannya terhadap ideologi Kapitalis-Liberal, sebab bagi kita penjajahan adalah suatu kondisi yang diharamkan dalam Islam, 

Karena Allah SWT tidak membenarkan adanya dominasi atau hegemoni kaum kafir atas kaum muslim, sebagaimana firman-Nya dalam TQS. An-Nissa’ [4] : 141 “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan/menguasai orang-orang yang beriman”.

Maka dari itu khusus negara pegemban ide Kapitalisme-Liberalisme seperti Amerika Serikat, harus dilumpuhkan tanpa kompromi lagi, karena ideologi Kapitalisme itulah yang menjadi sumber penderitaan dan kesengsaraan seluruh umat manusia di dunia. 

Meski memang saat ini Amerika Serikat sedang meluncur menuju jurang kehancurannya sendiri, namun demikian, nampaknya masih perlu satu tangan kuat lagi perkasa untuk memukulnya, yaitu hanya dengan kebangkitan umat Islam dalam bingkai tegaknya syariah yang dapat mengatasi masalah yang kompleks ini.

Hukum Allah SWT atau syariah Islam dapat mesejahterahkan umat manusia seperti yang pernah terjadi di zaman kemenangan Islam, penerapan Sistem ekonomi Islam dibangun di atas pondasi akidah Islam. Ini adalah akidah yang haq karena berasal dari Allah yang dibawa kepada umat manusia melalui Muhammad Rasulullah SAW. 

Akidah Islam merupakan akidah yang memuaskan akal, menenteramkan jiwa, dan sesuai dengan fitrah manusia. Karenanya peraturan yang terpancar dari akidah Islam seperti sistem ekonomi Islam memiliki karakter yang khas dan manusiawi. Penerapan ekonomi dilandasi oleh nilai-nilai ibadah, bukan materi yang menjadi orientasi (Profit Oriented) melainkan keridhoan Allah SWT, baik dalam konteks individu maupun dalam konteks negara. 

Dalam menerapkan hukum-hukum Allah sebagai koridor kegiatan ekonomi dan bisnis yang dapat mencegah aktivitas ekonomi yang zhalim, eksploitatif, tidak transparan, dan menyengsarakan umat manusia. serta dapat menjalin hubungan secara global dan memberikan pertolongan agar umat manusia di seluruh dunia melihat dan merasakan keadilan sistem Islam. 

Islam memiliki metode untuk membalikkan posisi krisis seperti yang dialami dunia saat ini menjadi sejahtera. Metode tersebut tentu saja dengan menerapkan sistem ekonomi Islam dalam pola hubungan ekonomi global melalui Khilafah Islamiyah (Tsaqofah ID, 2017)

Islam juga mewujudkan kesejahteraan karena masalah kesejahteraan sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi : “Dan tidaklah Kami mengutus kamu wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (QS. al-Anbiya : 107). bukankah rahmat paling esensi dalam kehidupan manusia, tercapainya kesejahteraan dan kebahagian dunia akhirat?

Di sisi lain, Allah memerintahkan kita untuk mawas diri dan berhati-hati, agar kita tidak meninggalkan generasi yang tidak sejahtera, generasi yang lemah, lemah iman, lemah taraf ekonomi, lemah pendidikan dan pengetahuan dan generasi yang rusak akhlaq nya. 

Sebagaimana firman Allah Ta’ala dalam (TQS. An-Nisaa’ [4]: 9) “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak anak (generasi) yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kondisi mereka (agama, pendidikan, akhlaq, kesejahteraan dan sosial). Oleh karena itu, hendaklah bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar”. (Dr. H. Badrul Munir, 2015)[MO/vp]

Posting Komentar