Oleh: Hervi lorra

Mediaoposisi.com-Bencana kembali melanda bumi Indonesia. Kali ini, banjir bandang  menerjang wilayah Konawe Utara membuat ratusan rumah tenggelam, ribuan masyarakat mengungsi, dan akses jalan putus. Awal Juni 2019, Konawe Utara dihantam banjir besar yang membuat lebih dari 5.600 warganya mengungsi. Lahan pertanian dan tambak seluas 1.000 hektare rusak, lebih 200 rumah hanyut dan sebanyak 1.300 rumah terendam hingga 2 meter.

Aktivitas puluhan perusahaan tambang nikel maupun perkebunan sawit diduga menjadi pemicu terjadinya banjir bandang di Konawe Utara (Konut). Berdasarkan data Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, ada puluhan perusahaan tambang beroperasi di otorita Ruksamin-Raup tersebut. Tanah yang digarap juga cukup luas, bisa sampai puluhan ribu hektar. Beberapa diantaranya, PT Elit Kharisma Utama yang berlokasi di Lasolo dan Langgikima.

Luas area garapan mencapai 496 hektar. Ada juga PT Nusantara Konawe Nikel yang beroperasi di Lasolo dan Langgikima. Luas area garapan mencapai 373 hektar. PT Cipta Jaya Surya lebih luas lagi garapannya mencapai 3.029 hektar. Lokasinya di Molore dan Langgikima. Semua titik yang menjadi lokasi pertambangan terdampak banjir. (KendariPos.co.id).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Agustus 2016. Dalam kasus ini, negara rugi Rp 4,3 triliun. Pada Oktober 2017, mantan bupati Konawe UtaraAswad Sulaiman juga menjadi tersangka korupsi terkait izin pertambangan nikel. Negara dirugikan hingga Rp 2,7 triliun akibat obral izin ini. Konawe Utara adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara. (www.voaindonesia.com)

“Terakhir kita cek, ada 75 izin usaha pertambangan di Konawe Utara. Aktivitas pertambangan ini menghancurkan kawasan hutan, dan merusak daerah aliran sungai, terutama di kawasan hulunya,” ujar Melky Nahar. (VOAIndonesia). Eksploitasi terus menerus melalui pertambangan dan intensitas hujan tinggi menjadi kombinasi banjir besar tahun ini di Konawe Utara. Eksploitasi terjadi karena praktik obral izin pertambangan oleh pemerintah daerah. Dikabarkan bahwa izin itu diberikan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Desakan terakhir diberikan masyarakat Sulawesi Tenggara terhadap pemerintah provinsi atas praktik penambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Pulau-pulau kecil di kawasan itu ternyata menjadi lokasi tambang.Padahal, menurut Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, praktik itu tidak diperbolehkan. Karena itu, pemberian izin tambang di pulau kecil jelas melanggar hukum.

Praktik pemberian izin pertambangan yang brutal dan melanggar hukum nampaknya lazim di sejumlah daerah. Padahal, ketika bencana besar datang sebagai dampak praktik tambang itu, masyarakatlah yang menanggung akibat paling buruk.

Alih fungsi lahan besar-besaran menjadi penyebab utama bencana yang terjadi. Lahan-lahan tangkapan air dialih fungsikan menjadi perkebunan dan pertambangan yang tidak memperhatikan lingkungan sebagai tempat resapan air. Menengok ke belakang, aroma korupsi terkait izin tambang yang diberikan tanpa perhitungan marak terjadi dan dilakukan oleh pejabat daerah. Tentunya banjir di Sulawesi Tenggara terutama di Konawe berhubungan erat dengan praktik alih fungsi lahan dan kawasan hutan di bagian hulu.

Begitulah, bila negeri ini dipimpin oleh rezim neolib yang lebih mementingkan segelintir pengusaha demi meraup keuntungan pribadi. Sungguh, kapitalisme dan seperangkat aturannya telah menunjukkan kebobrokannya. Di negeri kapitalisme ini pula lahir pejabat-pejabat daerah yang korup.
Sejatinya, alih fungsi lahan bila dikelola dengan cermat tidak akan menimbulkan dampak yang mengerikan seperti bencana di Konawe Utara.

Ini adalah tanggung jawab negara yang seharusnya mengatur dan mengelola pertambangan dan perkebunan bukan diserahkan kepada swasta yang hanya mengeruk hasil tambang dan bumi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.

Faktanya, pengelolan tambang dan lahan oleh swasta lebih mementingkan keuntungan. Bahkan, perusahaan pengelola tambang yang seharusnya bertanggung jawab penuh untuk merehabilitasi dan juga mengantisipasi dampak lingkungan dikaburkan oleh peraturan yang nyatanya lebih berpihak kepada kepentingan perusahaan. Alhasil, rakyat hanya bisa gigit jari.

Hal ini tentunya sangat kontras dengan Islam. Islam memandang segala kepemilikan umum seperti tambang dan juga hutan (perkebunan) tidak boleh dikuasai oleh swasta maupun asing. Negara berkewajiban mengelola secara mandiri dan memastikan manfaat dari hasil tambang tersebut untuk dikembalikan sepenuhnya bagi kesejahtaraan rakyat. Negara akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tata kelola lahan karena fungsi negara sesungguhnya adalah sebagai pelayan sekaligus pengatur urusan umat.

Inilah pentingnya untuk kembali kepada syariat Islam, karena Islam itu rahmatan lil alamin yang akan membawa kebaikan bagi alam, seluruh manusia, hewan dan makhluk-makhluk lain. Islam harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, sehingga kerahmatan itu benar-benar terealisasi dengan penerapan Islam secara kaffah dalam Khilafah Islamiyah.[MO/dp]

Posting Komentar