Oleh : Fani Ratu Rahmani (Aktivis Muslimah)

Mediaoposisi.com-Banjir yang menghantui Kota Balikpapan dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini, dirasa semakin parah. Bahkan lokasi banjir pun kian hari kian bertambah. Berdasarkan data BPBD Kota Balikpapan, saat ini sedikitnya terdapat 16 titik banjir di Kota Balikpapan. (Sumber : PosKaltim.com)

Berbagai rencana Pemkot Balikpapan untuk penanganan banjir tersebut belum banyak terealisasi karena alasan faktor keterbatasan anggaran. Menurut Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh, untuk menuntaskan persoalan banjir yang kian menghantui Kota Balikpapan butuh anggaran minimal Rp 600 miliar. Sebab, hampir secara merata menurut Abdulloh saluran pembuangan air di Kota Balikpapan sudah waktunya untuk dibenahi.

Permasalahan banjir sejatinya tidak hanya dipengaruhi faktor drainase. Sering kali banjir diartikan sebagai masalah teknis yang hanya membutuhkan infrastruktur atau penanganan khusus untuk menyelesaikannya. Padahal, sesungguhnya ada faktor lain yang juga turut mempengaruhi terjadinya banjir.

Salah satu faktor yang bisa disoroti adalah climate change atau perubahan iklim global. Dewasa kini, isu perubahan iklim global ini kian 'seksi' sebab pengaruhnya pada cuaca yang begitu ekstrim hingga kekeringan bahkan banjir besar. 

Menurut Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Mulyono R Prabowo, Gangguan atmosfer dalam bentuk Osilasi Madden Julian menyebabkan hujan ekstrim yang menimbulkan banjir di wilayah Indonesia Timur, dilansir dari jurnaljabar.id.

Beliau juga mengungkapkan bahwa akibat adanya hal ini, hujan dengan intensitas tinggi terjadi di Kabupaten Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan dan Kolaka Timur di Sulawesi Tenggara serta sebagian wilayah Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah. Pun terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Kotabaru di Kalimantan Selatan

Perubahan iklim global bukan hanya tentang reaksi alam tapi dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Penelitian terkini para ahli iklim dan lingkungan menunjukan perubahan iklim global ini diikuti karna laju deforestasi yang sangat cepat.

Dari data yang dipegang Dewan Daerah Perubahan Iklim Daddy Ruhiyat, sejak 1998 hingga 2012, rata-rata deforestasi hutan di Kaltim mencapai 98 ribu hektare per tahun. Meski begitu, belum ada gambaran berapa banyak Kaltim mampu mengurangi laju deforestasi, Kaltim post 2017.

Laju deforestasi yakni alih fungsi hutan yang begitu pesat selama beberapa dekade terakhir bukan karena tekanan populasi manusia sebagaimana yang banyak disangkakan. 

Akan tetapi lebih karena tekanan politik globalisasi dengan sejumlah agenda neoliberal yang hegemoni. Berupa liberalisasi sumber daya alam kehutanan, pertambangan, hingga pembangunan kawasan ekonomi khusus dan energi baru terbarukan.

Bila ditelaah secara mendalam aspek yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global (climate change) yakni deforestasi baik untuk kepentingan energi terbarukan maupun ekonomis, jelas bisa tumbuh subur dan lapang karna ditopang dengan sistem kehidupan sekuler, khususnya sistem ekonomi kapitalisme dan sistem politik demokrasi.

Bagaimana sistem ekonomi kapitalis bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan termasuk deforestasi ditegaskan para peneliti ekonomi kapitalis sendiri. Masoud Movahed misalnya, peneliti ekonomi pada New York University dan Harvard Economics Review dalam makalahnya yang berjudul “Does capitalism have to be bad for the environment?”

Dipaparkan bahwa pertumbuhan dan konsumerisme adalah inti sistem ekonomi kapitalisme. Ada sebuah tuntutan dari sistem ini untuk terus meningkatkan produksi dan konsumsi dalam rangka meraih pundi-pundi materi dan butuh eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Ini dilakukan demi menekan biaya produksi dan memenangkan persaingan. Parahnya, para corporate tidak segan mengorbankan kelestarian lingkungan.

Sementara model pemerintahan neoliberalisme rezim sistem pemerintahan demokrasi justru menyokong hal ini. Negara hanya bertugas untuk menjamin kebebasan memiliki ini berjalan baik dengan adanya undang-undang. Alih-alih menghentikannya, bahkan menjadi fasilitator bagi kerusakan ini. Ujungnya, petaka lingkungan perubahan iklim. Dan dampak kekeringan maupun banjir kita tuai sendiri.

Allah telah mengingatkan kita dalam QS Ar Rum, 30:41, yang artinya,” Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” Yaitu, kembali pada syariat Allah yang dalam hal ini mengatasi persoalan banjir ini dengan Sistem kehidupan Islam, Khilafah.

Bagaimana pandangan dan tata aturan syariat Islam mengatasi aspek-aspek yang berkontribusi pada deforestasi? Tentu ada sudut pandang khas dan prinsip yang harus kita pegang untuk menghentikan laju deforestasi yang turut menyumbang terjadinya banjir.

Pertama, faktanya hutan secara umum memiliki fungsi ekologis dan hidrologis yang dibutuhkan jutaan orang di Indonesia bahkan dunia. Hutan merupakan harta milik umum sebagaimana ditegaskan Rasulullah saw yang artinya, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput/hutan, air dan api”(HR Abu Dawud dan Ahmad).

Status hutan yang merupakan kepemilikan umum ini tidak dibenarkan dimiliki oleh individu. Akan tetapi tiap individu publik memiliki hak yang sama dalam pemanfaatannya. Hanya saja pemanfaatan itu tidak menghalangi siapapun dalam pemanfaatannya.

Karena jika tidak akan menimpakan bencana pada diri sendiri maupun orang banyak, yang hal ini diharamkan Islam. Rasulullah saw bersabda, artinya, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain” (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

Kedua, negara atau penguasa wajib hadir secara benar. Negara tidak berwenang memberikan hak konsesi (pemanfaatan secara istimewa khusus) terhadap hutan, sumber-sumber mata air, sungai, danau dan laut, karena konsep ini tidak dikenal dalam Islam. 

Negara wajib hadir sebagai pihak yang diamanahi Allah swt, yakni bertanggungjawab langsung dan sepenuhnya terhadap pengelolaan harta milik umum. Rasulullah saw menegaskan, artinya, ”Imam adalah ibarat penggembala dan hanya dialah yang bertanggungjawa terhadap gembalaannya (rakyatnya),” (HR Muslim).

Ketiga, negara harus mengedukasi masyarakat dengan sudut pandang Islam dalam hal menjaga kelestarian lingkungan. Membangun infrastruktur yang baik untuk mencegah banjir adalah kewajiban negara, berupa bendungan sebagaimana di masa kekhilafahan Islam. 

Apabila terjadi banjir, negara juga hadir untuk menanggulangi bencana dengan prinsip ri'ayah kemaslahatan umat bukan untung rugi sebagaimana dalam prinsip kapitalisme.

Keempat, untuk menindaklanjuti isu climate change, maka kaum muslim harus bebas dari agenda penjajahan apapun bentuknya termasuk agenda hegemoni climate change dan global warming, karena Islam telah mengharamkan penjajahan apapun bentuknya. Allah SWT berfirman dalam QS Al Maaidah (4): 141, artinya, “Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin”.

Inilah sejumlah langkah yang harus ditempuh apabila menjadikan Islam sebagai solusi. Hanya saja, prinsip dan pandangan khas ini hanya bisa diterapkan sempurna apabila kaum muslim meninggalkan sistem Kapitalisme yang rusak dan merusak kini. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah bahwa Islam yang merupakan ideologi pemecah masalah umat hanya bisa ditegakkan dengan shahih melalui institusi khas yakni khilafah Islamiyyah. Wallahu'alam [Mo/vp]

Posting Komentar