Gambar: Ilustrasi
Oleh: Puspita Ningtiyas
(Mahasiswi)

Mediaoposisi.com-Nyawa satu orang muslim bernilai dunia seisinya. Begitulah Islam memposisikan pentingnya penjagaan nyawa manusia. Namun hari ini, tragedi itu terjadi. Tragedi yang mungkin sudah terbayang jauh-jauh hari sejak diwacanakan people power oleh kubu paslon no 2 beberapa waktu lalu, kini gerakan itu disebut aksi kedaulatan rakyat.

Di tengah hiruk pikuk kabar berita dan juga hoaks yang berseliweran di media sosial, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan melalui siaran televisi TV One bahwa sampai saat ini, korban akibat bentrok massa dengan aparat terhitung 6 orang meninggal dunia dan 200 lainnya luka-luka.

Semua pihak menyampaikan bela sungkawanya termasuk dari paslon no 02 Prabowo-Sandi. Dalam live konferensi pers melalui CNN Indonesia, capres 02 ini juga menghimbau agar masyarakat maupun aparat bisa menahan diri agar tidak ada lagi kekerasan verbal maupun fisik dalam aksi 22 mei ini. Dalam waktu yang sama, Presiden Jokowi juga menyampaikan tidak ada toleransi terhadap perusuh-perusuh yang akan mengganggu keamanan negara. Menurut presiden, tidak ada pilihan TNI dan polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Di pihak lain, menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengklaim, pemerintah telah mengetahui dalang di balik kerusuhan dalam serangkaian aksi 22 Mei. “Kami sebenarnya dari hasil-hasil investigasi saat ini sudah mengetahui dalang aksi tersebut,” ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5).

Siapa sebenarnya dalang di balik rusuh yang terjadi 22 Mei? lebih tepatnya, siapa yang akan menjadi tersangka dari peristiwa rusuh 22 Mei ini?

Berbeda dengan pemerintah yang diwakili oleh Wiranto. Kesaksian di lapangan oleh Kapolres Jakarta Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi menyampaikan, massa tersebut bukan dari santri atau Front Pembela Islam (FPI). “Ini massa dari luar daerah, bukan dari FPI. Kami bersama FPI, kami dibantu ulama,” Kata Kombes Hengki saat dihubungi detik.com, Rabu (22/5/2019). Hal ini ditegaskan kembali oleh Ketua DPD FPI DKI Jakarta Habib Muhsin bahwa kerusuhan bukan dari warga sekitar.

“Alhamdulillah dengan tokoh masyarakat Petamburan dan Kapolres bisa mengkondisikan lokasi Petamburan. Ini dibuat oleh pihak ketiga sengaja buat kekacauan. Ini yang dilakukan ada pihak ketiga ada adu domba”, kata Habib Muhsin di lokasi bersama kapolres Jakarta Barat Kombes Hengki haryadi (Rabu, 22/5).

Indonesia pernah menghadapi people power yaitu pada tahun 1998. Pada 22 Mei aksi massa turun ke jalan mirip people power ini kembali terjadi. Ada kesamaan dulu dan sekarang, bahkan sebuah keniscayaan di setiap gerakan massa dalam jumlah besar adalah sangat mungkinnya pihak ketiga menyusup sebagai provokator sampai pembuat rusuh. Bentrok pun terjadi antara peserta aksi (yang mengaku peserta aksi) dengan aparat keamanan.

Aparat keamanan yang di backup pemerintah, tentu akan bertindak tegas terhadap kerusuhan yang mengancam keamanan, bahkan sampai melakukan penembakan dll. Inilah wajah Indonesia dengan gerakan massa atau yang lebih sering di sebut people power. Inilah sepenggal harapan yang tak berujung perubahan lebih baik seperti yang diharapkan.

Lantas, bagaimana harusnya cara yang shohih dan lebih efektif untuk melakukan perubahan? Seorang pemimpin harusnya menjadi yang terdepan dalam menjaga segenap jiwa dan raga rakyatnya. Jika pemimpin tak lagi menjalankan peran tersebut, memang harusnya diganti dengan yang lebih baik. Pergantian pemimpin dalam hal ini bukan melalui people power melainkan dengan cara Islam.

Islam mengharuskan pemimpin yang terpilih memiliki 7 kriteria pokok. Di antaranya, pemimpin tersebut harus seorang muslim, berakal, merdeka, dan baligh. Laki-laki, mampu, dan adil. Pergantian pemimpin pun dilakukan secara damai, baik melalui proses pengunduran diri maupun diberhentikan.

Kedua proses pemberhentikan pemimpin atau kepala negara ini dilakukan dengan damai dan tidak ada paksaan. Pemimpin yang terbukti bersalah atas dorongan ketaqwaan kepada Allah akan memberikan dengan sukarela, kepemimpinannya kepada yang lain yang dianggap lebih baik dan lebih mampu. Jadi, tidak akan ada people power yang menjadi celah terjadinya kerusuhan yang mengorbankan banyak rakyat sipil dan fasilitas umum. [MO/ms]

Posting Komentar