Gambar: Ilustrasi
Oleh: Shita Ummu Bisyarah

Mediaoposisi.com-Pasca pesta demokrasi 5 tahunan 2019, Indonesia digemparkan dengan meninggalnya petugas KPPS yang kini jumlahnya mencapai 700-an orang. Awalnya, publik diam saja soal ini karena alasan dari KPU yang mengatakan bahwa korban meninggal karena kelelahan. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman, jam kerja panitia pemilu yang bekerja sebagai KPPS menanggung tugas yang sangat banyak dan berat bahkan, ujarnya, mereka bekerja selama 24 jam tanpa istirahat.

Lagaknya yang seolah menjadi ahli forensik itu ternyata hoaks belaka. Hal ini hanya alat untuk meredam rakyat agar tak curiga dan ikut bersuara. Argumennya dipatahkan oleh para dokter ahli syaraf (www.nasional.tempo.co). Nasser mengatakan, para ahli menyampaikan bahwa kelelahan bukan lah penyebab utamanya. "Orang mungkin ada darah tinggi, selama ini tidak minum obat atau minum tapi tidak teratur, dengan kelelahan hipertensi bisa masuk. Kelelahan bisa jadi faktor pemicu, tapi tidak sebagai penyebab. Semua sepakat," ucapnya.

Hal ini semakin viral ketika diadakan dialog oleh TV One yang menghadirkan dokter ahli syaraf Ani Hasibuan yang lantang menyuarakan kecurigaannya pada kasus ini. Bagaimana tidak, kematian dalam waktu singkat dan momen yang sama tepat bak pembantaian ratusan jiwa hanya karena faktor kelelahan? Padahal sebelum menjadi petugas KPPS ada tes kesehatan, yang berarti argumen ketua KPPS itu terbantahkan.

Masyarakat semakin heboh dengan menyebarnya hoaks di sana-sini tentang adanya kemungkinan racun mematikan. Ditambah lagi, pemerintah yang menghalang-halangi para ahli untuk mencari kebenaran. Menciptakan iklim panas yang meresahkan. Padahal sejatinya, mereka hanya ingin kebenaran. Hoaks yang dilantangkan oleh pemerintah sungguh tak masuk akal dan meresahkan orang berpendidikan untuk mengungkap kecurigaannya.

Namun, alih-alih mengizinkan penelitian malah dr. Ani diancam dipenjarakan. Bahkan tak tanggung-tanggung, hukuman 10 tahun  dengan diancam banyak pasal. Hal ini semakin menguatkan kecurigaan rakyat, yang kemudian mulailah banyak pihak bersuara. Padahal sejatinya, permintaan para ahli tersebut adalah kritik yang membangun. Mereka hanya ingin membuktikan kecurigaan publik akan hal janggal sehingga dapat memunculkan kepercayaan kepada negara bila terbukti pemerintah tak bersalah. Namun, mengapa pemerintah malah menuduh kritik mereka sebagai ujaran kebencian?

Hal ini semakin menciptakan gap antara pemerintah dengan rakyat. Pemerintah layaknya rezim Firaun yang sedang ketakutan kekuasaannya ditumbangkan oleh Musa. Sehingga, apapun perkataan Musa merupakan ujaran kebencian. Padahal, Musa ingin menyelamatkan Firaun dari azab Sang Pencipta dengan bukti-bukti kemukjizatan yang tak terbantahkan. Dalih-dalih beriman, Firaum malah mengaku Tuhan. Mengejar Musa bersama pengikutnya hingga ia tenggelam di Laut Merah bersama kesombongannya.

Rezim sekarang layaknya rezim Firaun yang melakukan segala cara agar kekuasaan tak tumbang. Apapun kritik untuk membangun negara dianggapnya ujaran kebencian, memenjarakan pelakunya, bahkan melenyapkannya dari dunia. Wahai pemerintah yang zolim kepada rakyatnya, bila kalian benar kenapa takut untuk membuktikan? [MO/ms]

Posting Komentar