Gambar: Ilustrasi
Oleh: Indi Lestari

Mediaoposisi.com-Indonesia dirundung pilu. Pemilu yang merupakan pesta demokrasi sebagai ajang besar pesta rakyat pada tahun ini menjadi ajang yang diduga diwarnai tingkat kecurangan dan kejanggalan yang tinggi. Apalagi, dengan kematian ratusan anggota KPPS yang belum terselesaikan dan terungkap penyebab sebenarnya. Kabar yang beredar diberitakan bahwa penyebab kematian adalah akibat kelelahan bekerja dan beritanya menguap begitu saja.

Dan tidak berhenti di situ, masyarakat kembali diresahkan dengan tragedi 21-22 Mei. Tidak jelas apa yang terjadi. Isu people power tersiar disertai dengan beberapa korban nyawa. Tidak jelas kelompok mana yang memunculkan aksi dan pihak mana yang bereaksi.

Berita semakin janggal dengan keputusan Kemenkopolhukam yang tiba-tiba membatasi akses media sosial seperti dilansir oleh (cnnindonesia.com). "Kami sesalkan ini dilakukan, tapi ini kami ajak untuk mengamankan negeri yang kita cintai kita harus berkorban 2 sampai 3 hari tidak bisa kirim gambar dan video tidak apa-apa, teks masih bisa," diungkap Wiranto dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta (22/5). Pembatasan media sosial diputuskan setelah banyak tersebar foto dan video tentang kerusuhan yang terjadi di Jakarta. Bahkan pihak Rumah Sakit Budi Kemuliaan membenarkan adanya korban tewas akibat tertembak di depan Pasar Blok A Tanah Abang.

Direktur RS Budi Kemuliaan Fahrul W Arbi menyatakan, "Meninggal karena ada luka tembak tembus ke belakang dari dada, mungkin mengenai paru-paru kan ada pneumotoraks. Pneumotoraks itu selaput paru robek sehingga udara terkumpul disana dan kena pembuluh darah besar." (cnnindonesia.com)

Sungguh sangat disayangkan, alih-alih untuk mencegah penyebaran Hoaks justru yang nampak adalah menutupi kebenaran yang terjadi. Apakah ada jaminan jika berita yang disampaikan masyarakat umum yang tersebar luas di media sosial semuanya mengandung Hoaks? Dan, apakah ada jaminan apa yang disampaikan media elektronik (TV) informasi yang benar dan
terbebas dari hoaks?

Karena, apa yang disampaikan masyarakat luas lewat media sosial dan media televisi sangat berbanding terbalik, bertolak-belakang. Lantas manakah yang harus kita percaya, informasi mana yang pasti kebenarannya? Tindakan apa yang harus masyarakat ambil? Cukup berdiam diri sedangkan nyawa terus berjatuhan.

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman:

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ  ۛ  كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِۢغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَ نَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَمَنْ
 اَحْيَاهَا فَكَاَ نَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَلَـقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِا لْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

"Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 32)

Dalam Islam, membunuh satu nyawa yang tidak dibenarkan oleh Syari'at Islam. Sangat berbanding terbalik dalam sistem yang diagungkan di negeri ini, sistem demokrasi, yang menghalalkan segala cara untuk mempertahankan eksistensinya.

Jika yang dimaksud dengan mengamankan negeri justru kebenaran harus diungkap dengan transparan, tidak ada lagi kepentingan Rezim melainkan kedaulatan negeri. Keamanan merupakan jaminan sebuah negara untuk rakyatnya. Masih maukah kita dipimpin dengan sistem demokrasi?

Kembalilah wahai umat Muslim, sudah saatnya Umat Islam kembali pada hukum sang Pencipta (Allah Subhanahu wa ta’ala). Mewujudkan kehidupan yang Islami tentu tidak cukup hanya dengan mengganti rezim tetapi juga harus mengganti sistem, sistem yang menerapkan syari'at Islam secara kaffah di bawah naungan Khilafah yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Ia tidak berkompromi dengan Sistem Kufur yang ada saat ini. [MO/ms]

Posting Komentar