Oleh : Sri Oktaviani


Mediaoposisi.com- Republik Rakyat China (RRC) berupaya mewujudkan kembali kejayaan masa lalu Jalur Sutra dengan menawarkan kepada berbagai negara untuk ikut bekerjasama dalam proyek OBOR (One Belt One Road), tak terkecuali Indonesia.
Proyek OBOR atau yang lebih dikenal dengan proyek empat koridor menjadi proyek andalan China untuk melanggengkan hegemoninya dikancah global. China berusaha menyaingi Amerika Serikat yang tidak lain adalah rivalnya untuk saling berpegaruh dan menjadi negara digdaya.
Dorongan ideologi komunis China dengan wajah kapitalisme dalam perekonomiannya, menjadikan China mencari wilayah baru dengan gaya neokolonialisasi. Targetnyapun jelas yakni mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya dengan mengeruk sumber daya alam yang dimiliki negara lain dengan konsep kerjasama simbiosis parasitisme, dimana hanya pihak China yang mendapatkan keuntungan.
Proyek OBOR merupakan proyek besar China untuk masuk ke negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Konsep OBOR akan membuka jalur perdagangan ke Asia, Afrika dan Eropa sehingga Indonesia juga menjadi sasaran empuk proyek tersebut.
Dari 28 kontrak kerjasama senilai US$ 91,1 miliar atau setara Rp1.296 triliun yang ditawarkan, sebanyak 23 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/Mou) yang telah diteken antara pebisnis Indonesia dan China setelah pembukaan KTT Belt and Forum Kedua di Beijing, Jumat (26/4/2019).
Dari 23 proyek yang diteken, nilai investasi dari 14 MoU bernilai total US$14,2 miliar. Meski demikian, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa nilai tersebut bukanlah hutang yang harus ditanggung pemerintah.
Ada tiga keuntungan yang diperoleh oleh China dengan tersalurnya dana cadangan devisa berlebih yang dimilikinya, diantaranya dana yang diolah tetap produktif, tersedianyan lapangan kerja baru bagi warga negara China, dan memperkuat pengaruh China dalam konstelasi politik global. Sedangkan untuk Indonesia dan negara-negara yang menjadi tujuan kerjasama OBOR lebih banyak buntungnya, hal tersubut dapat dilihat dari beberapa kerja sama jebakan yang telah disiapkan oleh China.
Pertama, pendanaan yang diberikan oleh China tidak gratis. Walaupun Menko Martim Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa proyek OBOR tersebut merupakan Bussiness to Bussiness (B to B), namun itu tidak menutup kenyataan bahwa pendanaan yang diberikan oleh China adalah utang berbasis riba. Proyek-proyek tersebut mempersyaratkan kerjasama dengan perusahaan China, dimana alat mesin, barang-barang produksi, dan tenaga kerja semua dipersiapkan oleh China.
Sedangkan negara yang menjadi tujuan kerjasama hanya duduk manis dan “menerima kunci” karena semuanya sudah dibereskan oleh China. Kerjasama semacam ini disebut sebagai Turnkey Project. Kondisi tersebut lebih mirip dengan praktik VOC atau Kongsi Dagang jilid II dimana Indonesia hanya akan menjadi keran bahan baku bagi produsen-produsen global.
Kedua, ketika  negara tujuan kerjasama gagal membayar utang, maka proyek tersebut jatuh ke tangan China. Fenomena ini disebut sebagai jebakan utang China atau The China’s Debt Trap. Bercermin dari kasus yang dialami Sri Lanka yang terpaksa menyerahkan pelabuhan laut dalam Hambantota karena tidak bisa membayar utangnya.
Banyak pengamat yang mengkhawatirkan jika pelabuhan tersebut berada dibawah kendali China, pelabuhan itu akan dipergunakan sebagai pangkalan kapal selam untuk mengontrol kawasan di Samudera Hindia, dan Laut China Selatan. China juga berhasil mengambil-alih sebuah pelabuhan di Djibouti, Afrika karena tidak mampu membayar utang. Hal ini membuat Amerika Serikat kesal karena Djibouti menjadi pangkalan utama pasukan AS di Afrika.
Ketiga, jika OBOR dibiarkan, dalam jangka waktu kedepan, SDA dan ekonomi Indonesia berpotensi akan berada dalam orbit ekonomi China. Kekayaan alam Indonesia berupa bahan mentah akan terkuras habis untuk dikelola oleh China dan akan kembali dalam bentuk barang jadi yang akan menggeser bahkan mematikan produk lokal Indonesia. Meyempitnya lahan dan lapangan pekerjaan untuk anak bangsa sehingga Indonesia yang kaya bisa menjadi miskin akibat ekspansi ekonomi China.
Sebagai pemilik sah negeri ini, rakyat Indonesia, terkhususnya umat Islam harusnya menyadari dan menolak adanya proyek OBOR ini. Kebijakan mengundang investor Asing dan Aseng ke Indonesia untuk mewujudkan ambisius pembangunan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan tindakan yang jelas akan mendatangkan kerugian dan kesengsaraan bahkan kehancuran bagi rakyat Indonesia.
Ancaman terbesar lainnya adalah tergadainya bangsa ini dalam jebakan hegemoni Asing dan Aseng penjajah yang berupaya menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Dengan kekayaan alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang memadai, Indonesia seharusnya mengelolah sendiri kekayaan alam yang dimilikinya untuk kepentingan rakyatnya sehingga kekayaan alam Indonesia tidak jatuh ke tangan penjajah dan sumber daya manusia juga mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak.
Hal yang tak kalah pentingnya yaitu menjalankan negera ini berdasarkan syari’at yang diturunkan Allah. Sebagaimana Allah SW berfirman:
إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ
“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik.” (QS. Al-An’am :57)
Allah SWT juga dengan tegas mengingatkan kita, agar tidak pernah memberikan jalan kepada kaum kafir penjajah dan tidak membiarkannya menguasai negeri kaum muslimin sebagaimana Allah SWT berfirman:
ﻭَﻟَﻦْ ﻳَﺠْﻌَﻞَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟِﻠْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﺳَﺒِﻴﻼً
“Sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin”. ( QS an-Nisa’ [4]: 141 ).

Tolak OBOR sebagai bagian kolonialisasi gaya baru ala China dan tegakkan Khilafah yang akan melindungi Islam dan kaum muslim.
Wallahua’lam bi ash-shawab. [MO/ra]

Posting Komentar