Gambar: Ilustrasi
Oleh: Ainul Mizan
(Guru)

Mediaoposisi.com-Tanggal 21-22 Mei 2019 menjadi hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia melakukan aksi bersama di depan Kantor Bawaslu Jakarta. Mereka menyuarakan rasa keadilan terkait dugaan kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu 2019. Aksi yang awalnya damai tersebut, kemudian berujung ricuh, bahkan ada korban yang meninggal dunia (tirto.id, 22 Mei 2019).

Berkat adanya aksi massa ini, istilah people power menjadi bahan perbincangan publik baik sebelum maupun selama aksi berlangsung. Bahkan, yang sedianya, secara vulgar, menggunakan istilah people power harus legowo untuk menyebut aksi sebagai sebuah Gerakan Kedaulatan Rakyat. (independensi.com, 17 Mei 2019)

Seputar People Power
Gerakan people power menurut Nicholas Henry (2011) merupakan perubahan politik yang dilangsungkan secara tiba-tiba dan dramatis. Aksi ini dilakukan dengan memobilisasi massa untuk menggulingkan rezim negara. People power adalah bagian dari perlawanan tanpa kekerasan.

Menurut Asmawan Patrick (inspiratormedia.id, 21 April 2019), people power itu berasal dari istilah bahasa Inggris yang berarti kekuatan rakyat. Istilah people power baru dipopulerkan di Indonesia tahun 1998 untuk menyebut gerakan menumbangkan Orde Baru. Hanya saja, semua gerakan massa baik dengan tujuan menggulingkan kekuasaan dan atau tujuan politik lainnya, bisa disebut sebagai people power. Pengumpulan massa yang besar di musim-musim kampanye termasuk bagian dari people power. Jadi menurutnya, people power bukanlah gerakan makar.

Sedangkan Warta Ekonomi menurunkan sebuah artikel dari Clara Aprilia yang mendefinisikan people power sebagai upaya penggulingan presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat. Presiden dinilai telah melanggar konstitusi atau melakukan penyimpangan dalam bentuk berbagai kezoliman.

Menilik dari beberapa definisi people power di atas, dapat ditarik benang merah bahwa gerakan people power ini merupakan bagian dari mekanisme suksesi kepemimpinan dalam sistem demokrasi. Namun, suksesi kepemimpinan yang wajar melalui pemilu tidak bisa diharapkan. Ibaratnya gerakan people power ini adalah sebuah pintu darurat ketika upaya perubahan dilakukan secara mendadak dan demonstratif guna mengakhiri kezoliman.

Beberapa gerakan people power yang pernah terjadi di dunia memperkuat kesimpulan kami tentang gerakan itu. Berikut ini adalah gerakan people power yang pernah terjadi.

Gerakan rakyat yang  berhasil menggulingkan diktator Marcos di Filipina pada tahun 1986. Rezim Marcos yang berkuasa sekitar 20 tahun, di periode 1973-1986 memerintah dengan dekrit. Dugaan suap, manipulasi, dan pelanggaran HAM, menjadikan Marcos harus diturunkan secara paksa melalui sebuah pemilu yang demokratis. Mayoritas rakyat tidak mengakui kemenangan Marcos hingga akhirnya Qorazon Aquino yang diusung rakyat bisa melenggang menjadi presiden Filipina.

Tragedi tahun 1989 di lapangan Tiananmen China. Gerakan mahasiswa dan rakyat yang menuntut adanya stabilitas ekonomi dan melawan korupsi. Akhirnya, gerakan ini merembet menjadi gerakan pro-demokrasi. Tentunya, hal ini menimbulkan sentimen bahwa gerakan tersebut ditunggangi oleh Barat. Langkah yang diambil pemerintah China waktu itu adalah pembersihan paksa lapangan Tiananmen dari para demonstran.

Gerakan Arab Spring di Timur Tengah merupakan bagian dari gerakan people power. Gerakan rakyat di Timur Tengah ini mampu menumbangkan beberapa rezim diktator di beberapa negara Timur Tengah. Di Mesir, Husni Mubarak tumbang digantikan oleh Mursi, yang selanjutnya dikudeta oleh Al-Sisi dari kalangan Dewan Militer. Di Libya, diktator Muammar Qaddafi juga tumbang.

Adapun yang terjadi di Suriah, diktator Bashar al Assad masih bertahan dan justru memerangi rakyatnya sendiri. Dengan berbagai konspirasi, Amerika Serikat berusaha mengambil hati rakyat. Hanya saja, rakyat Suriah tidak menerima solusi-solusi tersebut. Akibatnya, perlawanan rakyat Suriah masih sedang berlangsung hingga saat ini.

Catatan-Catatan Seputar Aksi Massa 21 dan 22 Mei 
Cukup banyak dinamika yang muncul di seputar aksi massa tanggal 21 dan 22 Mei 2019. Baik dinamika yang pro maupun yang kontra tentunya.

Pertama, Hasil Ijtima’ Ulama III yang mengiringi berbagai indikasi adanya kisruh di dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Hasil akhir dari rekomendasi Ijtima' Ulama III ini adalah keputusan mendiskualifikasi paslon 01.

Tentunya, hasil Ijtima’ Ulama III ini mengundang berbagai reaksi. Seperti Hendropriyono yang menyatakan bahwa WNI keturunan Arab jangan menjadi provokator, dinilai bisa memecah belah bangsa (sindonews.com, 08 Mei 2019). Bahkan tidak tanggung-tanggung, Menkopolhukam pun membentuk Tim Asistensi Hukum Nasional yang bertugas untuk mengawasi omongan para tokoh di masyarakat (news.visimuslim.org, 07 Mei 2019).

Hanya saja, jelas terlihat bahwa hasil Ijtima’ Ulama III yang dinilai pro-kubu 02 tetap mendapat sambutan umat walaupun banyak upaya yang berusaha menghalangi pastisipasi umat dalam aksi people power damai yang diserukan Amien Rais. Bisa jadi, langkah aksi massa ini diambil sebagai bagian dari operasional hasil Ijtima’ Ulama III, termasuk pengajuan gugatan ke Bawaslu lalu disusul ke Mahkamah Konstitusi.

Kedua, adanya tulisan dari Prof. Yusril (kolom/detiknews.com, 17 Mei 2019) yang seolah memperkecil makna aksi massa di Bawaslu tanggal 21 dan 22 Mei 2019. Beliau menyatakan bahwa capres yang kalah kemudian tetap memproklamirkan diri sebagai presiden, ia akan melakukan upaya kudeta. Dan, menurutnya kudeta adalah tindakan-tindakan yang inskonstitusional. Jadi, Yusril telah mengkerdilkan aksi massa di Bawaslu itu hanya sebatas membela kepentingan kubu Prabowo-Sandiaga Uno.

Senada dengannya, Doni menegaskan bahwa aksi people power tidak bisa digunakan untuk menggagalkan hasil pemilu yang sudah sedemikian demokratis. Ini hanyalah ambisi segelintir orang, bukan kekuatan dan kehendak rakyat (voaindonesia.com, 11 Mei 2019). Makanya, tidaklah mengherankan bila opini people power dituding sebagai sebuah makar terhadap pemerintahan.

Tentunya, anggapan bahwa aksi people power ini tidak punya legitimasi dengan alasan seperti tidak adanya kezoliman penguasa, pemilu sudah berjalan dengan baik dan adil menjadi bagian dari mendelegitimasi aksi.

Sesungguhnya, rakyat ini membutuhkan perubahan. Adanya gerakan perubahan itu muncul karena kesadaran terhadap fakta yang rusak, berupa kezoliman penguasa. Ambil contoh, dibukanya kran masuknya TKA China ke Indonesia melalui perpres no. 20 tahun 2018. Padahal, angka pengangguran dalam negeri masih tinggi.

Menumpuknya beban utang negara yang mencapai Rp 5.336 triliun, dengan rincian Rp 2.663 trilyun adalah utang pemerintah dan sisanya adalah utang swasta termasuk BUMN. Ini dengan kurs dolar Rp. 14.000,- (idntimes.com, 13 April 2019). Sedangkan neraca perdagangan per januari 2019 mengalami defisit terparah yakni sebesar 1,16 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 2,5 miliar (kompas.com, 15 februari 2019). Tentunya ini adalah ketidakstabilan ekonomi.

Belum lagi, kasus hukum yang tebang pilih. Di era rezim Jokowi, marak persekusi ulama. Persekusi menimpa Kyai Heru Ilyasa, Habib Bahar, Ustadz Felix Siauw, Ustadz Abdul Somad, dan yang lainnya. Bahkan, dengan penerbitan Perpu Ormas No.02 Tahun 2018, yang menjadi korban pertamanya adalah HTI. Sementara mereka yang menistakan Islam seperti Sukmawati, Abu Janda, dan Victor Laiskodat, dengan tenang melenggang.

Jadi hal-hal tersebut, tentunya menambah daftar panjang alasan rakyat meminta pergantian rezim. Lantas, keinginan rakyat ini menemukan momentumnya pada pemilu 2019. Walhasil, adanya indikasi kecurangan dalam Pemilu 2019 semakin menguatkan tekad. Dari masalah ditemukannya DPT bermasalah sejumlah 17,5 juta, kotak suara dari kardus, sejumlah kartu suara yang sudah tercoblos di Malaysia, meninggalnya petugas KPPS yang mencapai 440 jiwa per 4 Mei 2019, dan yang lainnya.

Ketiga, Terjadinya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada aksi massa tersebut. LBH Pelita Umat akan mengadakan aksi penuntutan hukum pada tanggal 27 Mei 2019 di depan Komnas HAM. Mereka menuntut agar ada pengusutan tuntas terkait korban yang meninggal dari kalangan peserta aksi dan Kapolri serta Wiranto untuk bertanggung jawab penuh atas kasus tersebut.

Sesungguhnya, terbunuhnya seorang Muslim itu dosanya sangat berat. Bahkan, hancurnya dunia masih lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa alasan yang haq.

Demokrasi, Biang Keladinya…
Dari pemaparan terkait people power di atas, menunjukkan akan satu hal bahwa demokrasi menjadi sumber dari kekacauan politik yang ada.

Mahfudz MD di dalam Workshop Civic Education yang digelar PBNU pada 19 Maret 2009 menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem terbaik dari yang terburuk . Artinya Mahfudz mengakui kalau demokrasi itu buruk.

Aristoteles menyebut, demokrasi adalah bentuk negara yang buruk. Plato justru menekankan bahwa liberalisme itulah yang menjadi akar demokrasi sesungguhnya sekaligus biang petaka terjadinya kegagalan selama-lamanya.

Kesadaran untuk mengadakan perubahan, tidak cukup bermodalkan kesadaran akan adanya fakta yang rusak berupa berbagai kezoliman. Lebih dari itu, kesadaran akan fakta yang rusak mestinya sampai pada tataran sumber dari kerusakan tersebut. Tentunya urgen untuk menanamkan keyakinan bahwa demokrasi menjadi sumber kerusakan.

Selanjutnya, ruang pergerakan umat diisi dengan upaya pembentukan opini dan kesadaran umum akan Islam sebagai ideologi alternatif dari kebuntuan ideologi umat. Diskursus pemikiran umat dipenuhi oleh wacana-wacana akan Islam Ideologis. Jika sudah demikian, hasil berikutnya yang akan dipetik adalah berkumpulnya umat atas dasar Islam sebagai obligasi pasca bangkrutnya Ideologi dan sistem hidup dari Barat. Dengan demikian, ruang perubahan terbuka selebar-lebarnya.

Bukan lagi perubahan secara artifisial akan tetapi perubahan ideologis umat dan rakyat. Tahalli (menghancurkan), Takhalli (mengosongkan) dan Tajalli (membangun baru) bisa diwujudkan.[MO/ms]

Posting Komentar