Gambar: Ilustrasi
Oleh: Dian Nurmala S.Si 
(Alumni Universitas Islam Indonesia)

Mediaoposisi.com-Dikutip dari Detik.com, "Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Nggak ada gunanya, tapi kita langsung people power, people power sah. Bukan revolusi, kalau revolusi ada pertumpahan darah. Ini tanpa sedikit pun darah tercecer, people power akan digunakan," kata Amien di kompleks Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019) selaku Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno paslon nomor urut 02.

Ucapan tersebut diklaim sebagai aksi pengingat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mereka tidak berbuat curang dalam penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019. Menurutnya, people power sah dilakukan jika menemukan kecurangan di Pemilu 2019.

Menurut Ferdinand, selaku juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) paslon nomor urut 02 kepada SINDOnews (Senin, 1/4/2019) menilai pernyataan Amien Rais terkait people power itu memiliki alasan yang kuat. "Alasan terbaru adalah bagaimana pengakuan seorang mantan Kapolsek di Garut yang mengaku diarahkan untuk memenangkan 01? Bagaimana kekuasaan memperalat kekuasannya untuk memenangkan pemilu ini? Jadi kenapa kemudian Pak Amien Rais menyatakan akan menggerakkan people power ya tentu punya alasan karena kecurangan," tegasnya. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu bukti dari banyaknya kecurangan yang terjadi.

Pasca pesta demokasi April 2019, masyarakat disuguhkan dengan banyaknya beredar informasi tentang dugaan kecurangan atas proses pelaksanaan pemilu, baik sejak masa kampanye hingga perhitungan suara di TPS. Sebagaimana dikutip dari kompas.com, memanasnya tudingan kecurangan pasca pemilu terjadi setelah publikasi quick count sejumlah lembaga yang menempatkan perolehan suara salah satu pasangan calon lebih unggul dari lawannya. Informasi dugaan kecurangan pun beredar di media sosial baik melalui foto-foto maupun video yang membuat situasi semakin memanas. Baik kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, keduanya sama-sama menuding adanya dugaan kecurangan.

Meskipun demikian, ujung dari semua informasi tersebut masih abu-abu alias belum ada kejelasan. Apa yang kemudian dikhawatirkan oleh Pak Amin Rais terkait adanya kecurangan di pemilu kali ini membuat sebagian media dan masyarakat bertanya-tanya, mungkinkah akan ada gerakan people power seperti yang dikatakan oleh Pak Amin Rais sebelumnya. Karena dipastikan, masyarakat tidak akan tinggal diam jika suaranya dicurangi, dikhianati atau ditipu. Apakah kemudian gerakan people power ini merupakan jawaban atas kecurangan yang terjadi dan solusi atas bobroknya sistem pemerintahan Indonesia saat ini?

Jika kita lihat bagaimana kondisi masyarakat Indonesia saat ini yakni pra dan pasca pemilu, dapat kita temui bahwa seluruh masyarakat Indonesia menginginkan negaranya menjadi negara yang damai, adil, bersih dari korupsi, dan aman bagi setiap rakyatnya. Sebagaimana pula bisa kita lihat keinginan umat Islam di Indonesia sebagai penduduk mayoritas dimana sebelum masa pemilu kaum muslimin menggelar aksi 313 yang merupakan bukti bahwa mereka menginginkan untuk kebaikan baik bagi negerinya maupun agamanya, yaitu Islam. Mereka menginginkan Islam tetap tegak dan tidak lagi dikriminalisasi. Gelombang kesadaran umat sesungguhnya sudah muncul dimana-mana.

Di berbagai belahan dunia, kita dapat menyaksikan munculnya kesadaran umum umat Islam untuk kembali kepada syariah Islam. Sudah banyak umat Islam yang menyadari bahwa syariah Islam tidak mungkin dapat diterapkan kecuali ada institusi yang mewadahinya yaitu Daulah Khilafah Islamiyah. Sayangnya, masih banyak pula dari kaum muslimin yang memperjuangkan tegaknya Islam melalui metode yang sampai saat ini belum membuahkan hasil. Alih-alih demokrasi yang dirusak oleh kecurangan selama proses pelaksanaan pemilu, kaum muslimin memilih jalan people power sebagai bentuk protes.

Metode People Power
Nicholas Henry dalam “People Power: The Everyday Politics of Democratic Resistance in Burma and the Philippines” (2011) mendefinisikan people power sebagai frasa yang membangkitkan citra perubahan politik yang tiba-tiba dan dramatis. Seperti demonstrasi massa di jalan-jalan kota besar dan para pemimpin oposisi berbicara kepada massa mengenai keruntuhan rezim sebelumnya yang selama ini tampak kokoh tak tergoyahkan.

Istilah people power dalam politik adalah penggulingan kekuasaan presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat. Seluruh rakyat turun ke jalan agar presiden meletakkan jabatannya karena dinilai telah melanggar konstitusi atau melakukan penyimpangan.

People power saat ini juga banyak diminati oleh umat Islam, terutama setelah merebaknya fenomena Arab Spring (Musim Semi Arab) di Timur Tengah dan sekitarnya. Dikutip dari Global muslim, people power disebut juga revolusi rakyat (tsawrah sya’biyah). People power merupakan demonstrasi massal tanpa kekerasan yang dilakukan oleh rakyat dari berbagai elemen untuk menumbangkan kekuasaan seorang pemimpin. Contoh people power yang pernah berhasil pada masa lalu ialah demonstrasi massal saat pelengseran Presiden Filipina Ferdinand Marcos (1986), Presiden Soeharto (1998), Presiden Mesir Hosni Mubarak (2012), dan sebagainya.

Namun demikian, tingkat keberhasilan people power tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kekuatan massa. Dalam banyak kasus, keberhasilannya juga ditentukan oleh sikap militernya. Militer yang mengambil sikap netral sudah cukup untuk menumbangkan seorang penguasa di tengah gelombang people power.

People Power Bukanlah Jalan yang Sahih untuk Meraih Kebangkitan Islam. Metode  people power ini tidak sesuai dengan metode yang ajarkan oleh Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam. Selain itu, people power memiliki banyak kelemahan untuk menegakkan kebangkitan Islam.

Pertama, kekuatan people power tidak hanya terbentuk dari satu kelompok saja melainkan terdiri dari berbagai kelompok masyarakat; ada yang islami dan ada yang sekuler. Hal ini mengakibatkan, tidak memunculkan satu visi politik tunggal yang solid dan jelas. Katakanlah misalnya, visi tegaknya Daulah Khilafah Islamiyah. Meskipun mempunyai kesamaan tujuan yakni menurunkan presiden, masing-masing dari kelompok mempunyai visi politik dan kepentingan sendiri-sendiri.

Kedua, tidak akan terbentuknya opini umum yang kuat berbasis visi politik tunggal. Di Mesir, selain ada opini yang pro Daulah Islamiyah ternyata ada juga yang menginginkan Daulah Madaniyah (negara sipil) alias negara sekuler. Opini yang terpecah dan tidak solid ini adalah konsekuensi logis dari karakter people power yang terbentuk dari beragamnya kelompok masyarakat tadi. Padahal, opini umum sangat penting untuk mendorong terjadinya perubahan ke arah yang diinginkan.

Gerakan people power pasca-pemilu 2019 hanya bertujuan untuk menggulingkan rezim yang dianggap zhalim dan curang sehingga diharapkan pemimpin yang akan berkuasa tidak zhalim dan curang. Sesungguhnya, menyelesaikan masalah kezhaliman dan kecurangan yang terjadi tersebut hanyalah tambal sulam yakni jika ada pemimpin yang zhalim dan curang cukup diganti dengan pemimpin yang dinilai adil dan jujur. Tanpa dilihat apa akar masalah sesungguhnya, mencari akar masalah kenapa bisa muncul karakter pemimpin demikian misalnya. Jika dilihat dari kacamata syariat Islam maka akar masalahnya adalah sistem saat inilah yang membuat seorang pemimpin tidak adil dan jujur.

Sistem yang kata bapak Mahfud MD “malaikat sekalipun jika masuk ke dalam demokrasi bisa menjadi Iblis” sehingga tidak ada jaminan apabila pemimpinnya diganti maka negara menjadi bebas dari kezhaliman dan kecurangan. Metode people power bukanlah jalan keluar atas permasalahan negeri ini apalagi jalan yang shahih untuk kebangkitan Islam.

Metode Sahih Kebangkitan yang Hakiki
Keinginan juga ghirah kaum muslimin dalam menjalankan dan menegakkan syariat Islam di seluruh belahan dunia sangat penting untuk diperhatikan.

Hal ini dikarenakan apabila metode yang ditempuh kaum muslimin shahih maka sebagaimana janji Allah, “Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguhakan menjadikan mereka berkuasa dia bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa…” (QS. An-Nur: 55).

Bagaimana mungkin kebangkitan Islam bisa terwujud apabila metode yang ditempuh bukanlah berdasarkan keimanan sebagaimana metode yang telah ditempuh oleh panutan kita kaum muslimin yakni Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam. Oleh karena itu, kebangkitan yang hakiki haruslah ditempuh dnegan metode yang shahih yakni metode Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam.

Secara ringkas, tahapan dakwah yang khas telah ditempuh Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa
salam adalah sebagai berikut.

1. Tahap Pembinaan dan Pengkaderan 
Tahapan ini telah dilakukan Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam ketika memulai dakwahnya di Makkah. Pada tahap ini, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam mendidik dan membina masyarakat dengan aqidah dan syariah Islam.

Pembinaan ini ditujukan agar umat Islam menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Sehingga, seorang muslim diharapkan memiliki kesadaran bahwa menerapkan syariah Islam merupakan kewajiban yang mendasar bagi dirinya dan berdiam diri terhadap aqidah dan sistem kufur adalah kemaksiatan. Kesadaran seperti ini akan mendorong seorang muslim untuk menjadikan aqidah Islam sebagai pandangan hidupnya dan syariah Islam sebagai tolok ukur perbuatannya.

Kesadaran ini akan mendorong dirinya untuk berjuang menegakkan syariah dan Khilafah Islamiyah. Tanpa kesadaran ini, Khilafah Islamiyah tidak pernah akan bisa diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja, kesadaran seperti ini tidak akan mendorong terjadinya perubahan jika hanya dimiliki oleh individu atau sekelompok individu belaka. Kesadaran ini harus dijadikan sebagai “kesadaran umum” melalui propaganda yang bersifat terus-menerus. Dari sinilah perjuangan menegakkan syariah dan Khilafah harus berwujud amal jama’i. 

Dengan kata lain, harus ada gerakan Islam yang ikhlas yang ditujukan untuk membina dan memimpin umat dalam perjuangan agung ini. Oleh karenanya, dalam aktivitas penyadaran ini, mutlak dibutuhkan kehadiran sebuah kelompok politik atau partai politik.

2. Tahap Interaksi dan Perjuangan di Tengah Umat 
Individu-individu Islam yang telah memiliki kesadaran terhimpun dalam partai politik Islam yang ikhlas ini kemudian menyeru di tengah-tengah masyarakat untuk meraih kekuasaan dari tangan umat. Hal itu sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam bersama para sahabat. Setelah dianggap cukup dalam menjalankan proses dakwah tahap pembinaan dan pengkaderan, selanjutnya diperintahkan Allah Subhanahu wa ta’ala untuk berdakwah secara terang-terangan. (Lihat: QS al-Hijr [15]: 94)

Dalam menjalankan perintah Allah tersebut, Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam dan para sahabat terjun di tengah masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat untuk melakukan proses penyadaran umum tentang pentingnya kehidupan yang harus diatur dengan syariah Islam. Proses akhir dakwah dari marhalah kedua ini ditandai dengan pelaksanaan thalabun nushrah (mencari dukungan politik dari ahlun nushrah) kepada para pemimpin qabilah untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam. Puncak dari marhalah ini adalah ketika Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa alam berhasil mendapatkan kekuasaan dari para pemimpin qabilah dari Yastrib (Madinah) melalui Bai’atul Aqobah II.

Dengan demikian, kekuasaan itu hanya bisa diraih jika umat telah rela menyerahkan kekuasaannya kepada kelompok Islam tersebut. Adapun cara untuk meraih kekuasaan dari tangan umat adalah melakukan proses penyadaran yaitu menanamkan mafahim (pemahaman), maqayis (standar perbuatan) dan qana’at (keyakinan/kepercayaan) Islam di tengah-tengah mereka, sekaligus menghilangkan mafahim, maqayis, dan qana’at kufur dan pelaksananya dari masyarakat.

Dengan cara ini, umat akan mencabut dukungannya terhadap sistem kufur dan pelaksananya lalu menyerahkan kekuasaannya kepada kelompok Islam yang memperjuangkan syariah dan Khilafah tersebut dengan sukarela. Hanya saja, proses seperti ini harus melibatkan ahlun-nushrah, yakni orang-orang yang menjadi representasi dari kekuasaan dan kekuatan umat agar transformasi menuju Khilafah Islamiyah berjalan dengan mudah. Atas dasar itu, metode thalabun-nushrah inilah jalan syar’i untuk menegakkan Khilafah Islamiyah dan bukan dengan metode yang lain.

3. Tahap Penerapan Hukum Islam 
Setelah proses thalabun-nushrah berhasil, tahapan selanjutnya adalah penerapan syariah Islam sebagai hukum dan perundang-undangan bagi masyarakat dan negara secara kaffah. Sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam dan para sahabat. Setelah beliau mendapatkan Bai’atul Aqabah II, beliau melanjutkan dengan hijrah ke Madinah.

Di Madinah inilah Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam dapat memulai penerapan syariah Islam secara kaffah dalam institusi negara, yakni Daulah Islamiyah. Dengan penerapan Islam secara kaffah inilah, insya Allah keagungan Islam akan tampak dalam penerapannya di dalam negeri dan juga akan tampak dari tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia, untuk menebar rahmat-Nya. Hal itu sebagaimana yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta’ala dalam Al-Quran surah  al-Anbiya’ [21]: 107. [MO/ms]

Posting Komentar