Oleh: Betha Vanglos
(Penikmat Literasi)

Mediaoposisi.com-Pengumuman pemenag hasil Pemilihan Presiden oleh KPU menyisahkan berbagai kondisi politik. Berbagai upaya dilakukan oleh rakyat untuk menolak hasil pemilu. Gerakan ini dinamai Gerakan Nasional Kedaulat Rakyat yang berkumpul di depan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu mulai Selasa siang, 21 Mei 2019.

Pergerakan massa ini dilatarbelakangi oleh ketidak mampuan pemerintah dalam mengungapkan berbagai kecurangan dan ketidakadilan di Pemilu 2019 yang hanya menguntungkan salah satu paslon saja.

Namun yang perlu kita lihat adalah bagaimana masa depan bangsa Indonesia pasca pengumunan KPU yang memenangkan pasangan no 1 Joko Widodo dan KH Maruf Amin dengan prolehan suara 55,50% sementara paslon no urut 2 Prabowo dan Sandiaga dengan prolehan suara 44,50%

1. Gejolak Politik Terus Bergulir

Hasil pemilu yang harusnya bersifat sakral kini dinodai dengan bayang-bayang kecurang yang terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh pasangan paslon no 1

Kenetralan KPU perlu pertanyakan, pasalnya pengumanan hasil Pemilu Presiden 2019 diumumkan dini hari sekitar pukul 03.00. Padahal ini masyakarat masih sebagian besarnya masih terlelap.

Sebelumnya, ada ribuan pelanggkaran sebelum dilaksanakan pesta domokrasi setiap 5 tahun sekali yang pandang sebuah pelanggaran biasa oleh KPU

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat terjadi 7.132 pelanggaran selama penyelenggaraan Pemilu 2019, baik terkait Pileg maupun Pilpres 2019. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyampaikan jumlah tersebut berasal dari temuan Bawaslu dan laporan masyarakat hingga 22 April 2019.

"Penerimaan laporan dugaan pelanggaran 903 laporan, penerimaan temuan dugaan laporan 6.929 laporan. Total yang sudah teregistrasi 7.132," kata Afif dalam keterangan tertulis, Selasa (23/4).

Belum lagi kecurangan yang temukan oleh Badan Pemenangan Prabowo-Sandi yang tidak ditangani sama sekali oleh pihak berwajib.

Meski pada akhirnya KPU mengumkan Jokowi sebagai Presiden, rakyat sudah muak kepada kekuasa yang ditaktator. Beberapa kali ulama dan aktifis islam ditangkap dengan berbagai alasan kasus yang tidak masuk akal

Kejolak semaja ini terus bergulir ditahun 2019 sampai pada tuntutan rakyat dipenuhi dan Jokowi harus mengakui bahwa kejurangan ini dilakukan secara struktural oleh teamnya

2. Geopolitik China Semakin Berkibar

Komitmen Indonesia terhadap Belt and Road Initiative (BRI) atau One Belt One Road (OBOR)-pembangunan jalur sutra bagi perdagangan milik Tiongkok juga terlihat konsisten dijalankan pemerintah Indonesia

Dalam suatu kesempatan Presiden Republik Indoenesia Ir. Joko Widodo, mengatakan bahwa Indonesia merupakan  negara Poros Maritim dengan potensi konektifias antar pulau, pengembangan Industri perkalan dan kekayaan sumber daya alam.

Kemudian Indonesia melihat bahwa konektifitas yang dimiliki OBOR dapat mempengaruhi keegiatan dan perkembangan  ekonomi maritim.

Menindaklajuti hal diatas, rombongan delegasi Indonesia yang dimpimpin oleh Wapres Jusuf Kalla, Mentri Koodinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan beberapa menteri lainnya berangkat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Kedua OBOR di China.

Dari pertemuan tersebut, disepakati 28 proyek ditawarkan dengan nilai investasi mencapai 1.296 triliun, Luhut menegaskan bahwa nilai tersebut bukanlah hutang yang harus ditanggung oleh pemerintah

Bagi China ada tiga keuntungan besar dengan tersalurnya dana cadangan devisa yang melimpah. Pertama, dana tersebut tidaklah gratis. Kedua, tersedia lapangan kerja baru untuk tenaga kerja yang melimpah. Ketiga, memperkuat pengaruh China dalam geopolitik global.

Isu ini selalu dikaitkan dengan pemilu Presiden 2019. Disinyalir bahwa salah satu paslon pemilu dana kempanyenya berasal dari China. Maka ini bagian dari timbal balik yang harus dibayar Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo rutin melakukan pertemuan dengan beberapa pihak China untuk membangun kerjasama. Terlihat pada 2018 PM Lin berkunjung ke Indoneia, Kunjungan ini merupakan pertama kalinya sejak PM Li dilantik, Mei 2018.

Tentu hal ini tidak bisa dipisahkan dengan aktifitas politik Indonesia karena tahun 2018 adalah tahun yang panas akan pencarian teman untuk para kandidat Pemilu.

Pemilu telah usai namun perkembangan masa depan Indonesia perlu dipertanyakan apalagi jika Joko Widodo disahkan sebagai presiden maka sudah diprediksi keadaan Indonesia semakin panas.

Perasaan masyarakat Indonesia semakin mudah digoyangkan dengan isu-isu politik. Pasalnya adanya ketidak puasa dengan Presiden sebelumnya ditambah dengan kenetralan KPU diragukan dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi terbesar di Indonesia. Bahkan memakan biaya yang tidak sedikit yakni senilai 24 triliun dengan berbagi isu kecurangan dan ketidakadilan

Disisi lain, kematian petugas KPPS yang sangat misterius yang menelan korban mencapai 600 jiwa. Bahkan para pengamat politik mengungkapkan bahwa tahun 2019 adalah pemilu paling buruk dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.[MO/ad]

Posting Komentar