Gambar: Ilustrasi
Oleh: Endang Setyowati

Mediaoposisi.com-Pemilu telah usai. Selain hiruk pikuk perhitungan suara dan banyaknya korban pemilu yang semakin bertambah banyak, diberitakan pula sedang berlaku persetujuan proyek OBOR (One Belt One Road).

Proyek tersebut digagas oleh China untuk merajut jalur sutera modern antarnegara. Dengan proyek tersebut, China menyusun rute-rute perdagangan baru dan menghubungkan kawasan-kawasan yang terdekat.

Dilansir Harianjogja.com (28/4/2019), Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, proyek kerja sama Indonesia dan China, One Belt One Road (OBOR) atau yang dikenal dengan sebutan empat koridor, siap dilaksanakan.

Sebanyak 23 nota kesepahaman (Memorandum of inderstanding/Mou) antara pebisnis Indonesia dengan Tiongkok ditandatangani setelah pembukaan KTT Belt and Forum II di Beijing, Tiongkok, Jumat (26/4/2019).

Proyek ini, bagi China, untuk mempermudah koneksi dagang antar-negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim. Dan sebelumnya, dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF-BRI), China sudah menawarkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatra Utara (Sumut) sebagai proyek tahap pertama.

Dilanjutkan proyek di Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara, pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kura-Kura Island di Bali.

China berambisi membangun berbagai infrastruktur baik darat, pelabuhan laut, maupun bandara udara di penjuru dunia termasuk Indonesia. Dalam perspektif politik dan motif ekonomi, karena Indonesia termasuk lintasan Sealane of Communications (SLOCs) yakni jalur perdagangan dunia yang tak pernah sepi dan terletak di antara dua benua serta dua samudera.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh negeri Panda itu adalah melakukan ekspansi investasi di berbagai negara. Tujuannya antara lain agar pasokan bahan baku dan energi negara itu tetap terjamin dalam jangka panjang dan pasar ekspornya terus berkembang.

Oleh karena itu, China secara aktif melakukan investasi dan memberikan pinjaman terutama di negara-negara berkembang yang kaya sumber daya alam seperti di Afrika, Amerika Latin, dan Asia.

Dan strategi One Belt One Road (OBOR) bermuara dari strategi String of Pearls, yaitu strategi China guna mengamankan jalur ekspor-impornya, terutama suplai energi (energy security), dari negara atau kawasan asal hingga ke kawasan tujuan.

Yang harus dipahami, proyek OBOR China membantu pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang namun banyak negara mulai khawatir tidak dapat membayar hutangnya.

Zimbabwe menjadi contoh cerita yang mengenaskan. Negara itu gagal membayar hutang sebesar US$40 juta kepeda Cina. Sejak 1 Januari 2016, mata uangnya harus diganti menjadi Yuan, sebagai imbalan penghapusan utang.

Berikutnya Nigeria. Model pembiayaan infrastruktur melalui hutang yang disertai perjanjian merugikan dalam jangka panjang. China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal negara mereka untuk pembangunan infrastruktur.

Begitu juga Sri Lanka. Setelah tidak mampu membayar hutang, akhirnya Pemerintah Sri Lanka melepas Pelabuhan Hambatota sebesar US$1,1 triliun.

Tak ketinggalan Pakistan. Pembangunan Gwadar Port bersama China dengan nilai investasi sebesar US$46 miliar harus rela dilepas.

Risiko seperti itu tidak mustahil. Bila melihat pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan secara masif, polanya mirip dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara yang gagal membayar hutang (Rmol.co, 12/09/2018)

Hutang Luar negeri membuat negara pengutang tetap miskin karena terus menerus terjerat hutang yang makin menumpuk dari waktu ke waktu. Hutang luar negeri, pada dasarnya, merupakan senjata politik negara-negara kapitalis terhadap negara-negara lain yang kebanyakan negeri-negeri Muslim.

Jebakan hutang dan investasi China yang serakah terasa lebih cepat menguasai dan merusak seluruh aspek ekonomi, sosial, dan politik negara-negara yang terkena dampaknya.

Sebenarnya, Islam telah memberikan solusi pembangunan infrastruktur tanpa hutang yaitu melalui pengelolaan negara yang sesuai dengan syariat Islam.

Hal ini karena Islam memiliki solusi komprehensif dimulai dari landasan paradigmatis tentang pembangunan infrastruktur oleh suatu negara yang merupakan kewajiban negara sebagai pengurus urusan umat hingga pengelolaan APBN secara syar'i.

Oleh karenanya, untuk menghadapi jebakan hutang China, yang penting dilakukan oleh suatu negara adalah:

Pertama, mengembalikan paradigma pembangunan ekonomi, termasuk infrastruktur yang berpihak kepada rakyat. Bukan kepentingan pemilik modal atau kepentingan politik praktis penguasa semata.

Kedua, dibutuhkan political will negara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi.

Hal tersebut hanya bisa terwujud dengan kekuatan yang besar berupa kekuatan ideologi Islam
yaitu dengan daulah Khilafah.

Sudah seharusnya, kita bersama-sama untuk segera mewujudkannya. Wallahu a'lam. [MO/ms]

Posting Komentar